Reshuffle Kabinet: Upaya Maksimal di Tengah Waktu yang Makin Mengerucut

Ilutrasi kabinet. Sumber: Pixabay.com

Presiden Republik Indonesia Jokowi secara resmi telah memberlakukan kebijakan perombakan struktural di kabinet yang dia pimpin pekan ini. Perombakan struktural kabinet Indonesia maju berlangsung di Istana Negara pada hari, Rabu (15/6) yang lalu. Beberapa nama menteri berkinerja kurang memuaskan harus legowo menyerahkan kursi kepada para tokoh pengganti. Adapun mereka yang kali ini mesti rela digusur dari kursinya ialah Muhammad Lutfi Menteri Perdagangan dan Sofyan Djalil Menteri ATR/BPN.

Pengganti para menteri yang terpaksa pensiun dini beserta jajaran wakilnya itu pun telah diumumkan dan pelantikan sudah dilakukan oleh Jokowi di kantor kepresidenan pada 15/6 lalu. Zulkifli Hasan, seorang politisi ulung dari PAN ditunjuk sebagai pengisi kekosongan posisi Menteri Perdagangan. Sedangkan Marsekal Hadi Tjahjanto mantan panglima TNI diamanatkan mengambil alih posisi Menteri ATR/BPN yang merangkap sebagai kepala Badan Pembangunan Nasional.

Masa aktif kiprah mereka pada struktur Kabinet bentukan Jokowi-Ma'ruf ini terhitung semenjak hari pelantikan hingga akhir masa jabatan Jokowi-Ma'ruf tahun 2024 mendatang.

Dalam jumpa media yang digelar usai acara pelantikan, Zulkifli Hasan selaku Mendag berjanji akan segera memperbaiki problem di sektor kebutuhan dasar serta bahan logistik pokok. Kelangkaan stok serta mahalnya harga jual komoditas jenis minyak goreng selama beberapa waktu belakangan jadi fokus utama yang hendak dia selesaikan dengan segera.

“Menyelesaikan terutama untuk urusan minyak goreng ini. Ketersediaannya ada, harganya terjangkau. Kalau mau dibiarkan berlarut, tentu kasihan rakyatnya.” Kata Mendag.

Sejalan dengan Zulhas, usai sertijab di perkantoran kementerian ATR-BPN Jakarta, Marsekal Hadi pun mengungkap punya sejumlah program yang segera bakal di eksekusi. Tak sekadar mempermudah urusan sertifikasi, Marsekal Hadi akan melakukan pemberantasan terhadap para mafia tanah, merampungkan sengketa lahan, serta monitoring problem pertanahan di IKN.

“Saya bakal turun langsung, akan saya cek di lapangan langsung tanya pada mereka. Tidak Cuma data saja tetapi saya juga akan tanyakan ke masyarakat. Masih ada mafia, apa masih ada kesulitan mengurus sertifikat.” Ujar Marsekal Hadi kepada awak media.

Reshuffle susunan kabinet kali ini tampaknya menjadi langkah agresif oleh Presiden Jokowi demi memaksimalkan tanggung jawabannya. Tentu hal ini bukan keputusan yang enteng dan sebelumnya harus dipikirkan secara matang. Merombak Kabinet, meski dipandang sebagai solusi total, hal itu juga punya sejumlah efek samping yang mungkin akan menambah problem baru. Pergantian menteri artinya pergantian pimpinan pada instansi terkait. Pergantian pucuk pimpinan ini tentu akan diikuti oleh perubahan aturan birokrasi yang sudah ada. Pembaruan dan revisi sistem itu bisa saja menimbulkan efek kejut bagi publik sehingga masyarakat harus membuat penyesuaian dengan aturan baru.

Reshuffle kabinet kali ini juga harus bisa membawa dampak positif dan angin segar bagi permasalahan-permasalahan kerakyatan yang sudah usang. Jangan sampai langkah serius ini menjadi keputusan mandul sebab gagal mengurai benang kusut yang selama ini sudah sangat sering membuat rakyat frustrasi. Tak hanya dalam kasus kelangkaan minyak goreng dan sengketa pertanahan, namun juga pada aspek-aspek lain yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Para menteri yang baru terpilih harus siap bekerja lebih keras dan membuat kebijaksanaan yang produktif bagi publik. Ini bukan lagi saatnya membangun citra, namun kerja nyata merupakan hal yang paling dinanti oleh masyarakat, dan tentu saja oleh sang kepala negara.

Bagaimanapun langkah ini diambil oleh Presiden Jokowi di tengah situasi pemerintahannya yang tengah mengalami dinamika kompleks. Beberapa waktu kebelakang, pemerintahan Jokowi tengah dililit oleh problem pendanaan pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) yang masih abu-abu. Selain itu, kelangkaan minyak goreng, mahalnya harga kebutuhan pokok, kontroversi pajak, hingga masalah pandemi covid19 yang belum pulih sepenuhnya merupakan masalah-masalah besar yang harus disolusikan. Perubahan susunan kabinet ini tentu diharapkan dapat membantu kinerja Presiden RI di tengah berbagai masalah yang mengadang agar tetap prima.

Para jajaran menteri baik yang baru saja bergabung ataupun yang sudah lama mengabdi di kabinet, harus bekerja dengan efektif dan efisien. Bagaimanapun, Jokowi sudah melewati lebih dari setengah masa jabatan pada periode kepemimpinan kedua. Waktu yang tersisa buat Jokowi dan para menterinya kini makin sedikit.

Kurang dari 2 tahun lagi, pesta demokrasi besar akan digelar untuk memilih presiden baru. Pekerjaan yang dilakukan dengan benar tentu akan membuat masa purna tugas kabinet Jokowi berlangsung dengan sempurna dan berbagai rancangan besar sudah terkonsep dengan baik. Hal itu akan membuat pemerintahan berikutnya mendapat garis suksesi kebijakan yang jelas untuk melanjutkan pembangunan negara dan bangsa Indonesia.