DPR Setujui KAI Impor KRL Bekas
PerbesarKomisi VI DPR RI menyetujui rencana PT Kereta Api Indonesia atau KAI melakukan impor rangkaian kereta bekas untuk memenuhi kebutuhan kapasitas angkutan kereta rel listrik (KRL) di Jabodetabek.
“Memenuhi kebutuhan kapasitas angkutan perkeretaapian, khususnya KRL Jabodetabek dengan meningkatkan industri lokal dan melakukan impor rangkaian kereta, bukan baru, yang terintegrasi dan berkelanjutan,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade dalam kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR bersama Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/9).
Andre kemudian meminta persetujuan para peserta rapat atas poin tersebut.
“Setuju?” tanya Andre.
“Setuju,” jawab peserta rapat.
Selain menyetujui impor KRL bekas, Komisi VI DPR juga menyetujui pengadaan sarana perkeretaapian baru maupun bukan baru sebagai solusi transisi. Dalam kesimpulan, langkah tersebut diminta tetap dibarengi penguatan sinergi KAI dengan PT Industri Kereta Api (INKA).
KAI juga didorong meningkatkan tingkat kesiapan teknologi atau Technology Readiness Level (TRL) serta Manufacturing Readiness Level (MRL) INKA hingga proper level 9, baik dari sisi kapasitas, kualitas, teknologi maupun daya saing industri nasional.
Sementara itu, ditemui terpisah, Bobby mengatakan KAI telah menyiapkan 23 trainset KRL bekas Jepang sebagai bagian dari solusi transisi kebutuhan operasional.
Jumlah tersebut terdiri dari 7 trainset dengan SF 12 dan 16 trainset dengan SF 8.
“Jadi tadi kan udah saya sampaikan, itu ada 7 trainset dengan SF 12 plus dengan 16 trainset SF 8. Untuk sebagai transisi kita dulu,” kata Bobby.
Bobby mengatakan pengadaan KRL bekas tersebut ditargetkan dilakukan sesegera mungkin. Langkah itu diperlukan untuk menambah kapasitas operasional KRL yang saat ini dibutuhkan.
“Ya yang namanya segera ya, kan sekarang udah berteriak-teriak. Ya, udah berteriak-teriak ya harus kita tambal dulu operasional kita,” ujarnya.