Sudaryono Ungkap 80-90% Kasus Keracunan MBG karena Tak Taat SOP
PerbesarKepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyebut kasus keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebabkan oleh ketidaktaatan terhadap standar operasional prosedur (SOP).
Hal itu disampaikannya menyusul kejadian keracunan MBG yang baru saja terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Sidoarjo.
Sudaryono mengatakan, berdasarkan pemetaan terhadap kasus keracunan yang terjadi, sekitar 80-90% di antaranya berkaitan dengan pelanggaran SOP. Hal itu mencakup proses penyimpanan makanan, penerimaan bahan pangan, hingga pengaturan suhu dan waktu konsumsi.
“Dari kasus keracunan yang ada itu kalau kita breakdown, itu 80-90% tuh karena tidak taat SOP. Tidak taat SOP penyimpanan, tidak taat SOP pada saat dia penerimaan barang, tidak taat SOP terkait suhu dan waktu konsumsi, waktu konsumsi, batas konsumsi waktu, dan seterusnya. Itu mayoritas itu,” kata Sudaryono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9).
Sudaryono mengakui pihaknya prihatin dengan kembali munculnya kasus dugaan keracunan MBG di sejumlah daerah. Menurutnya, kasus tersebut menjadi tantangan bagi BGN untuk terus memperbaiki pelaksanaan program MBG.
“Tiba-tiba ada keracunan makanan, itu kemudian kami, aduh, cukup sangat prihatin dan drop, ya,” ujar Sudaryono.
Dia mengatakan BGN sebelumnya telah melakukan sejumlah perbaikan untuk mencegah kasus keracunan, salah satunya dengan mengatur jam kerja Kepala Dapur dan Pengawas Gizi.
Sudaryono menyebut penerapan aturan tersebut sempat membuat kondisi pelaksanaan MBG lebih terkendali selama sekitar tiga pekan terakhir. Namun, dalam beberapa hari terakhir kembali muncul pemberitaan mengenai dugaan keracunan MBG di sejumlah daerah.
“So far dengan kami berlakukan jam kerjanya Kepala Dapur dan Pengawas Gizi di dini hari dan di sore hari, itu kemudian so far kemarin cukup landai selama 3 minggu,” tutur Sudaryono.
“Kemudian kita di beberapa hari terakhir ini kemudian tersebar berita adanya keracunan di Sidoarjo, di Agam, kemudian tadi di mana? Di Lasem ya, ini di Rembang ya. Ini tentu saja kami sangat, sangat terpukul sebetulnya. Tapi ini, dan kami tidak boleh menyerah,” sambungnya.
Dia menegaskan BGN akan melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap tata kelola pelaksanaan MBG. Perbaikan itu mencakup aturan, alur kerja, hingga pengelolaan keuangan dalam program tersebut.
“Insyaallah ini kami, kita perbaiki semua tata kelolanya, aturannya, flow penataan keuangannya, dan lain sebagainya, ya,” kata Sudaryono.
Menurut Sudaryono, MBG tidak sekadar ditujukan untuk memberikan makanan kepada masyarakat hingga kenyang.
Dia mengatakan BGN ingin pelaksanaan MBG dapat menghasilkan data yang menunjukkan dampak program terhadap kondisi gizi penerima manfaat.
“Kami kemudian terus berkoordinasi, data antar kementerian/lembaga yang terkait-terkait MBG ini juga saling, sudah saling ngobrol, sehingga BGN ini tidak hanya ngasih makan orang kemudian kenyang, selesai, enggak,” ujarnya.
Sudaryono menjelaskan, data penerima manfaat yang teridentifikasi melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK) nantinya diharapkan dapat ditelusuri untuk melihat perkembangan kondisi gizinya setelah menerima MBG dalam jangka waktu tertentu.
Menurutnya, data tersebut dapat digunakan untuk melihat apakah penerima manfaat yang sebelumnya mengalami kekurangan berat badan menjadi normal, atau apakah kondisi pertumbuhan anak mengalami perbaikan.
“Tapi output dan impact yang kita inginkan adalah si A yang ber-NIK ini, yang sekolah di SD ini, itu kemudian setelah diberikan MBG selama sekian bulan, di catatan sistemnya Kementerian Kesehatan bisa kita tarik datanya sehingga kita bisa tahu perkembangan gizinya,” jelasnya.
“Yang tadinya kurus tambah gemuk enggak? Yang tadinya apa, underweight itu jadi kemudian normal enggak? Yang tadinya pendek jadi tinggi enggak? Dan lain-lain, itu kan intinya itu,” sambung Sudaryono.
Selain kondisi gizi, BGN juga ingin melihat dampak MBG terhadap pendidikan anak. Salah satunya melalui tingkat kehadiran dan semangat siswa dalam mengikuti kegiatan belajar di sekolah.
“Ya, termasuk juga outcome-nya dia tambah semangat sekolahnya enggak? Yang tadinya tingkat kehadirannya rendah jadi tinggi enggak? Dan lain sebagainya,” katanya.
Sudaryono menegaskan MBG pada dasarnya tidak hanya ditujukan untuk memastikan anak-anak mendapatkan makanan.
“Jadi program MBG ini satu, memang memberi makan. Yang tadinya lapar tidak lapar, yang tadinya kurang gizi jadi tambah gizi, yang tadinya mungkin berangkat sekolah dengan perut kosong sekarang ada harapan di sekolah ada, ada makan. Tapi juga di situ ada edukasi, gurunya juga ngasih, ngasih edukasi,” ujar dia.
Salah satu edukasi yang diberikan melalui pelaksanaan MBG adalah mengenai kebersihan, termasuk kebiasaan mencuci tangan. Siswa juga dilibatkan dalam sejumlah kegiatan setelah makan sebagai bagian dari pembelajaran mengenai tanggung jawab.
“Cuci tangan. Siswa diminta piket ngambil ompreng, kemudian disyuting seolah-olah siswa itu kemudian dipaksa. Bukan. Itu bagian dari tanggung jawab, edukasi itu, gitu loh,” kata Sudaryono.
Sebelumnya, para santri di Sidoarjo, Jawa Timur, keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Selasa (1/9). Jumlah siswa dan santri Manbaul Hikam Sidoarjo yang diduga keracunan usai menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai 664 korban per Kamis (3/9). Sebanyak 581 orang saat ini telah pulang. Sementara itu, 77 orang masih menjalani perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan.
Badan Gizi Nasional (BGN) telah menghentikan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, yang memasok makanan kepada para korban. Sementara Dinas Kesehatan Sidoarjo kini membuka Tim Krisis Kesehatan guna memperkuat penanganan korban serta memastikan pelayanan kesehatan berjalan dengan baik.