Peran dan Tantangan Mediator Non-Hakim
Professional Marine Legal Consultant
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Muhammad Nirwan Farbianto SH MH CLA CMCLS tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarSecara normatif, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah mengakui eksistensi mediator non-hakim sebagai bagian integral dari sistem mediasi di pengadilan. Namun dalam praktik, mediator non-hakim kerap diposisikan sebagai alternatif sekunder ketika mediator hakim dianggap tidak efektif atau ketika para pihak secara aktif memilih mediator eksternal.
Padahal, secara konseptual, mediator non-hakim memiliki sejumlah keunggulan struktural yang justru relevan dengan tujuan dasar mediasi, yaitu Fasilitator Netral yang Non-Adjudikatif. Hakim secara inheren membawa identitas sebagai pemutus perkara. Meskipun dalam mediasi ia berperan sebagai fasilitator, konstruksi psikologis para pihak sering kali tetap melihat hakim sebagai figur otoritatif yang “akan mengadili”. Mediator non-hakim tidak memiliki beban simbolik tersebut, sehingga lebih mudah membangun ruang dialog yang setara (equal footing).
Selain itu spesialisasi Substantif yaitu dalam sengketa bisnis, perbankan, konstruksi, maupun kekayaan intelektual, mediator dengan latar belakang profesional tertentu (akuntan, insinyur, konsultan bisnis) dapat memahami konteks teknis secara lebih mendalam dibanding hakim generalis. Hal ini meningkatkan kualitas negosiasi berbasis kepentingan (interest-based negotiation), bukan sekadar kompromi normatif.
Selanjutnya, pendekatan Restoratif dan Transformasional yaitu Mediator non-hakim cenderung menggunakan pendekatan komunikasi partisipatif, psikologis, dan problem-solving. Pendekatan ini lebih dekat dengan paradigma keadilan restoratif, yang berbeda secara epistemologis dari paradigma adjudikatif yang menekankan benar-salah (right–wrong paradigm).
Dengan demikian, mediator non-hakim seharusnya dipahami bukan sebagai “pengganti sementara” hakim mediator, melainkan sebagai aktor strategis dalam transformasi budaya litigasi menuju budaya penyelesaian sengketa berbasis konsensus.
Salah satu tantangan utama mediator non-hakim bukan terletak pada aspek regulasi, melainkan pada kultur hukum. Sistem peradilan Indonesia masih sangat dipengaruhi paradigma litigasi formalistik, yang menempatkan putusan hakim sebagai simbol utama keadilan.
Dalam konteks ini, mediasi sering dipersepsi sebagai tahap administratif yang harus dilalui sebelum pemeriksaan pokok perkara, strategi kompromi karena lemahnya posisi hukum, serta prosedur yang memperpanjang waktu penyelesaian perkara.
Paradigma tersebut secara tidak langsung mereduksi legitimasi mediator non-hakim. Keberhasilan mediasi tidak jarang dipandang sebagai “kegagalan litigasi”, bukan sebagai keberhasilan resolusi konflik. Tantangan ini bersifat kultural dan memerlukan perubahan mindset, baik di kalangan hakim, advokat, maupun para pencari keadilan.
Dalam struktur pengadilan, hakim memiliki otoritas formal dan simbolik. Mediator non-hakim, meskipun diakui oleh regulasi, tetap berada di luar struktur kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Akibatnya, terdapat ketimpangan persepsi kewenangan yaitu hakim mediator dipandang lebih “kuat” karena berpotensi memutus perkara, atau Mediator non-hakim dipandang hanya sebagai fasilitator tanpa kekuatan memaksa.
Secara teoritik, mediasi memang tidak mengandalkan coercive power. Namun dalam realitas sosial, otoritas simbolik berpengaruh terhadap kepatuhan dan keseriusan para pihak.
Mediator non-hakim umumnya memperoleh honorarium tambahan yang dibebankan kepada para pihak. Hal ini berpotensi menciptakan ketimpangan akses, khususnya bagi pencari keadilan dari kelompok ekonomi lemah.
Jika tidak diatur secara progresif (misalnya melalui subsidi silang atau integrasi dalam biaya perkara), maka mediasi oleh mediator non-hakim dapat berkembang menjadi layanan semi-komersial yang eksklusif.
Penguatan peran mediator non-hakim harus diiringi dengan penguatan standar etik dan kompetensi. Tanpa sistem akreditasi dan evaluasi berkala yang ketat, terdapat risiko komersialisasi mediasi, konflik kepentingan, ketidaknetralan mediator, serta penurunan kualitas proses dialog.
Praktik internasional menunjukkan bahwa lembaga seperti Singapore International Mediation Centre dan American Arbitration Association menempatkan standar profesional dan kode etik sebagai fondasi legitimasi mediator. Indonesia perlu memperkuat sistem pengawasan serupa agar mediator non-hakim tidak sekadar bersertifikat, tetapi juga akuntabel secara etis dan profesional.
Terdapat dilema konseptual dalam pengembangan mediator non-hakim yaitu:
Model Integratif
Mediator non-hakim sepenuhnya berada dalam sistem pengadilan (court-annexed mediation), tunduk pada administrasi dan pengawasan internal.
Model Diferensiatif
Mediator non-hakim lebih otonom, dengan standar profesional tersendiri, tetapi terhubung dengan pengadilan melalui mekanisme rujukan.
Model integratif memperkuat kontrol dan konsistensi, tetapi berisiko menghilangkan fleksibilitas profesional. Model diferensiatif mendorong inovasi dan spesialisasi, tetapi berpotensi menciptakan fragmentasi standar.
Secara kritis, sistem Indonesia tampaknya masih berada pada tahap transisional yaitu secara normatif membuka ruang, tetapi secara struktural belum sepenuhnya menginstitusionalisasi peran mediator non-hakim sebagai bagian dari arsitektur keadilan.
Peran mediator non-hakim seharusnya ditempatkan dalam kerangka “keadilan kolaboratif” (collaborative justice), di mana penyelesaian sengketa tidak semata-mata berorientasi pada putusan, melainkan pada pemulihan hubungan dan efisiensi sosial.
Untuk itu, usulan reformasi kedepan yang diperlukan meliputi langkah penguatan legitimasi simbolik mediator non-hakim melalui regulasi yang lebih tegas. Melakukan Integrasi pembiayaan mediator dalam skema biaya perkara agar akses lebih inklusif. Melakkukan Evaluasi berbasis kinerja (settlement rate dan kepuasan para pihak) serta pendidikan hukum berkelanjutan bagi advokat dan hakim mengenai nilai strategis mediasi.
Peran mediator non-hakim di Indonesia berada pada persimpangan antara pengakuan normatif dan keterbatasan struktural. Tantangan utama bukan semata-mata pada aspek hukum positif, melainkan pada kultur litigasi, ketimpangan otoritas simbolik, serta desain kelembagaan yang belum sepenuhnya mendukung profesionalisasi.
Jika tujuan sistem peradilan adalah menciptakan keadilan yang efisien, partisipatif, dan berkelanjutan, maka mediator non-hakim bukan sekadar opsi tambahan, melainkan elemen esensial dalam restrukturisasi paradigma peradilan Indonesia.
Referensi
American Arbitration Association. Commercial Mediation Procedures. New York: American Arbitration Association.
Fisher, Roger, William Ury, dan Bruce Patton. Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In. 2nd ed. New York: Penguin Books, 1991.
Fuller, Lon L. “Mediation Its Forms and Functions.” Southern California Law Review 44, no. 2 (1971): 305–339.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.
Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Riskin, Leonard L. “Understanding Mediators’ Orientations, Strategies, and Techniques: A Grid for the Perplexed.” Harvard Negotiation Law Review 1 (1996): 7–51.
Singapore International Mediation Centre. SIMC Mediation Rules. Singapore: Singapore International Mediation Centre.
Susskind, Lawrence, dan Jeffrey Cruikshank. Breaking the Impasse: Consensual Approaches to Resolving Public Disputes. New York: Basic Books, 1987.
Takdir Rahmadi. Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.