Kemiskinan Struktural : Ketika Kerja Keras Tak Sejalan dengan Kesejahteraan

ASN Pemkab Rokan Hilir, Mahasiswa S2 Universitas Lancang Kuning Pekanbaru
·waktu baca 8 menit
Tulisan dari MUHAMMAD RIZKI tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Kemiskinan Struktural dan Ketidaksesuaian antara Kerja Keras, Upah, serta Kesempatan Hidup Layak. Kita hidup dalam masyarakat yang gemar mengagungkan kerja keras. Sejak kecil, banyak dari kita diajarkan bahwa siapa pun yang rajin, tekun, dan pantang menyerah pasti akan berhasil. Pesan itu terdengar indah, bahkan menjadi sumber motivasi bagi banyak orang untuk memperbaiki kehidupannya.
Namun, ada satu pertanyaan yang jarang kita ajukan, bagaimana jika seseorang sudah bekerja keras, tetapi kehidupannya tetap tidak kunjung sejahtera?
Bagaimana dengan buruh yang berangkat sebelum matahari terbit dan pulang ketika hari mulai gelap, tetapi penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Bagaimana dengan petani yang bekerja sepanjang musim, tetapi hasil panennya tidak sebanding dengan biaya produksi dan harga jual? Bagaimana dengan pekerja informal yang terus berusaha mencari penghasilan, tetapi tidak memiliki kepastian pendapatan maupun perlindungan sosial yang memadai? Apakah mereka kurang bekerja keras? Atau jangan-jangan, kita terlalu terburu-buru menyalahkan individu dan terlalu lambat mempertanyakan sistem yang membentuk kehidupan mereka? Persoalan inilah yang membawa kita pada konsep kemiskinan struktural.
Kemiskinan Bukan Sekadar Persoalan Kemauan
Dalam percakapan sehari-hari, kemiskinan sering kali dijelaskan melalui persoalan pribadi. Orang miskin dianggap kurang rajin, tidak pandai mengelola uang, kurang memiliki motivasi, atau tidak cukup berani mengambil risiko. Cara pandang seperti ini menyederhanakan persoalan yang sebenarnya jauh lebih kompleks.
Kemiskinan struktural merujuk pada kondisi ketika struktur ekonomi, sosial, dan kelembagaan menciptakan hambatan yang membuat seseorang atau kelompok masyarakat sulit meningkatkan kesejahteraannya. Hambatan tersebut dapat berupa terbatasnya akses terhadap pendidikan berkualitas, pekerjaan layak, modal usaha, layanan kesehatan, kepemilikan aset, hingga perlindungan sosial.
Artinya, kemiskinan tidak selalu muncul karena seseorang tidak mau berusaha. Dalam situasi tertentu, kemiskinan bertahan karena hasil usaha seseorang tidak cukup untuk mengubah kondisi kehidupannya.
Kita perlu membedakan antara orang yang tidak mau berusaha dan orang yang telah berusaha, tetapi menghadapi keterbatasan kesempatan. Keduanya bukan persoalan yang sama. Menyamakan keduanya hanya akan melahirkan stigma, sementara akar masalahnya tetap tidak tersentuh.
Ketika Kerja Keras Tidak Sebanding dengan Hasil
Bayangkan dua orang yang sama-sama bekerja selama bertahun-tahun. Orang pertama memiliki rumah dari keluarganya, memperoleh pendidikan yang baik, mempunyai akses terhadap modal, dan dapat membangun usaha dengan dukungan jaringan sosial. Orang kedua harus membayar kontrakan, membantu memenuhi kebutuhan keluarga, membiayai pendidikan adik, serta bekerja dengan penghasilan yang sebagian besar habis untuk kebutuhan dasar.
Keduanya bisa sama-sama rajin. Keduanya bisa sama-sama disiplin. Bahkan, orang kedua mungkin harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan kehidupannya. Namun, kemampuan mereka untuk menabung, membeli aset, berinvestasi, atau mengembangkan usaha sangat berbeda.
Perbedaan tersebut bukan semata-mata persoalan karakter. Ada perbedaan kondisi awal, sumber daya, risiko, dan kesempatan yang memengaruhi hasil akhir.
Inilah salah satu bentuk ketidaksesuaian yang perlu kita bicarakan, ketidaksesuaian antara besarnya usaha yang dikeluarkan seseorang dan kemampuan sistem ekonomi memberikan hasil yang cukup untuk hidup sejahtera.
Ketidaksesuaian ini tidak berarti setiap orang yang bekerja keras harus menjadi kaya. Kekayaan memang tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan hidup. Namun, pekerjaan yang dilakukan secara terus-menerus semestinya membuka peluang yang wajar bagi seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan keterampilan, membangun keamanan finansial, dan memperbaiki masa depan keluarganya.
Ketika kerja keras hanya menghasilkan kemampuan untuk bertahan hidup dari hari ke hari, kita perlu memeriksa lebih jauh persoalan upah, biaya hidup, produktivitas, akses terhadap aset, dan kesempatan ekonomi. Sebab, ada perbedaan besar antara bekerja untuk meningkatkan kualitas hidup dan bekerja hanya agar tetap bisa bertahan hidup.
Sistem yang Tidak Selalu Memberikan Kesempatan yang Sama
Salah satu persoalan mendasar dalam kemiskinan struktural adalah ketimpangan kesempatan. Tidak semua anak tumbuh dengan akses pendidikan yang sama. Tidak semua keluarga memiliki kemampuan membiayai pendidikan tambahan. Tidak semua wilayah menyediakan lapangan kerja yang cukup. Tidak semua orang memiliki akses yang setara terhadap modal, teknologi, informasi, dan jaringan ekonomi.
Ketika seseorang berasal dari keluarga dengan sumber daya terbatas, ia mungkin harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk memenuhi kebutuhan dasar dibandingkan dengan orang yang memiliki dukungan finansial memadai. Akibatnya, kesempatan untuk mengembangkan diri menjadi lebih sempit.
Masalah ini dapat berlanjut antargenerasi. Keterbatasan pendapatan membuat keluarga kesulitan memenuhi berbagai kebutuhan penunjang perkembangan anak. Ketika anak memasuki usia produktif, keterbatasan akses dan sumber daya dapat memengaruhi pilihan pekerjaan serta potensi penghasilannya.
Jika kondisi tersebut tidak diatasi, kemiskinan berisiko diwariskan bukan karena anak-anak dari keluarga miskin tidak memiliki kemampuan, melainkan karena mereka harus menghadapi hambatan yang lebih besar untuk memperoleh kesempatan yang sama. Di sinilah peran negara menjadi penting.
Negara tidak dapat mengendalikan seluruh hasil kehidupan setiap warga. Namun, negara memiliki tanggung jawab untuk membangun tata kelola, kebijakan, dan layanan publik yang memperluas kesempatan masyarakat untuk hidup layak.
Kita Terlalu Sering Menyuruh Orang Miskin Berhemat
Nasihat untuk bekerja lebih keras, menabung, berhemat, dan meningkatkan keterampilan tentu memiliki manfaat. Akan tetapi, nasihat tersebut memiliki keterbatasan apabila digunakan sebagai jawaban tunggal terhadap kemiskinan.
Bagaimana seseorang dapat menabung jika penghasilannya hampir seluruhnya habis untuk pangan, tempat tinggal, transportasi, dan kebutuhan keluarga?
Bagaimana seseorang dapat meningkatkan keterampilannya jika ia harus bekerja sepanjang hari dan tidak memiliki akses terhadap pelatihan yang terjangkau?
Bagaimana seseorang dapat memulai usaha jika ia tidak memiliki modal, akses pasar, ataupun perlindungan dari risiko kerugian?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan alasan untuk meniadakan tanggung jawab pribadi. Pertanyaan ini justru membantu kita memahami bahwa kemampuan seseorang mengambil keputusan ekonomi dipengaruhi oleh sumber daya dan pilihan yang tersedia baginya.
Menyuruh orang miskin berhemat tanpa memperhatikan ketidakcukupan pendapatan ibarat meminta seseorang mengatur air di dalam wadah yang terus bocor. Penghematan mungkin membantu, tetapi tidak akan menyelesaikan persoalan apabila sumber masalahnya tidak diperbaiki.
Karena itu, kebijakan pengentasan kemiskinan tidak cukup berhenti pada bantuan sosial atau pelatihan kewirausahaan. Kebijakan juga perlu menyentuh kualitas pekerjaan, kecukupan upah, pemerataan pendidikan, akses layanan kesehatan, perlindungan pekerja, keterjangkauan kebutuhan dasar, serta peluang bagi masyarakat untuk memiliki aset produktif.
Bantuan sosial tetap dibutuhkan untuk melindungi masyarakat rentan. Namun, perlindungan tersebut perlu berjalan bersama upaya memperbaiki kondisi yang membuat masyarakat terus-menerus rentan.
Indonesia Perlu Mengubah Cara Pandang terhadap Kemiskinan
Dalam konteks Indonesia, pembicaraan mengenai kemiskinan seharusnya tidak hanya berpusat pada berapa banyak masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Kita juga perlu membicarakan kualitas pekerjaan, stabilitas pendapatan, kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, serta peluang keluarga untuk meningkatkan kesejahteraannya secara berkelanjutan.
Seseorang dapat memiliki pekerjaan, tetapi tetap mengalami kesulitan ekonomi. Seseorang dapat bekerja setiap hari, tetapi tidak mempunyai tabungan untuk menghadapi keadaan darurat. Sebuah keluarga dapat bertahan memenuhi kebutuhan bulanan, tetapi tidak memiliki sumber daya untuk membiayai pendidikan yang lebih baik bagi anak-anaknya.
Kondisi semacam ini menunjukkan bahwa keberadaan pekerjaan saja belum tentu menjamin kesejahteraan. Kualitas pekerjaan dan kecukupan pendapatan juga penting.
Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya menciptakan aktivitas ekonomi, tetapi juga memperluas kesempatan masyarakat untuk menikmati hasil pembangunan tersebut.
Pertumbuhan ekonomi perlu disertai dengan penciptaan pekerjaan yang layak, peningkatan kualitas pendidikan, akses kesehatan yang memadai, perlindungan sosial yang efektif, serta kebijakan yang membuka kesempatan ekonomi bagi kelompok masyarakat yang selama ini menghadapi hambatan.
Evaluasi kebijakan juga perlu memperhatikan apakah program yang dijalankan benar-benar membantu masyarakat keluar dari kemiskinan atau hanya meringankan beban mereka untuk sementara waktu. Kemiskinan adalah persoalan multidimensional. Karena itu, penyelesaiannya membutuhkan pendekatan yang lebih luas daripada sekadar meminta masyarakat mengubah perilaku.
Bukan Menolak Kerja Keras, Melainkan Mempertanyakan Keadilan Kesempatan
Penting untuk ditegaskan bahwa membicarakan kemiskinan struktural bukan berarti menolak pentingnya kerja keras, kedisiplinan, pendidikan, atau tanggung jawab individu. Semua itu tetap penting.
Namun, kita perlu menyadari bahwa usaha individu tidak berlangsung di ruang kosong. Usaha tersebut berlangsung di tengah struktur ekonomi dan sosial yang dapat memperluas atau justru membatasi kesempatan seseorang.
Jika kita hanya menekankan kerja keras tanpa memperhatikan ketimpangan kesempatan, kita berisiko menjadikan keberhasilan sebagai ukuran moral dan kemiskinan sebagai kesalahan pribadi. Padahal, orang yang miskin tidak otomatis malas, sebagaimana orang yang kaya tidak otomatis lebih rajin daripada orang lain.
Keadaan ekonomi seseorang dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk pilihan pribadi, kondisi keluarga, akses terhadap sumber daya, keadaan pasar kerja, kepemilikan aset, serta kebijakan dan kelembagaan yang membentuk kesempatan ekonomi. Karena itu, persoalan kemiskinan harus dilihat dengan lebih jernih dan manusiawi.
Kita tidak perlu berhenti mendorong masyarakat agar berusaha. Kita hanya perlu berhenti menganggap bahwa usaha pribadi dapat menyelesaikan seluruh persoalan yang bersumber dari struktur sosial dan ekonomi.
Penutup: Jangan Hanya Menilai Orangnya, Periksa Juga Sistemnya
Kemiskinan struktural mengingatkan kita bahwa persoalan kesejahteraan tidak cukup dijawab dengan nasihat motivasi. Ketika seseorang belum berhasil meningkatkan kehidupannya, kita tidak seharusnya langsung menyimpulkan bahwa ia kurang berusaha. Kita perlu melihat apakah ia memiliki akses terhadap pendidikan, pekerjaan layak, pendapatan yang memadai, layanan kesehatan, modal, dan kesempatan untuk berkembang.
Pertanyaan yang lebih mendasar bukan hanya mengapa seseorang tetap miskin, melainkan kondisi apa yang membuat usahanya belum mampu menghasilkan kehidupan yang lebih sejahtera. Dari pertanyaan itulah diskusi mengenai kemiskinan dapat bergerak dari sekadar menghakimi individu menuju upaya memperbaiki kebijakan dan struktur kesempatan.
Pada akhirnya, masyarakat yang adil bukanlah masyarakat yang menjanjikan bahwa setiap orang pasti menjadi kaya. Masyarakat yang adil adalah masyarakat yang memberikan kesempatan lebih setara agar setiap orang dapat hidup bermartabat, memperoleh hasil yang layak dari pekerjaannya, dan memiliki peluang nyata untuk memperbaiki masa depan.
Kita terlalu sering menyuruh orang miskin bekerja lebih keras, tetapi terlalu jarang mempertanyakan sistem yang membuat kerja keras mereka tak kunjung menyejahterakan. Mungkin sudah waktunya kita mengubah pertanyaan.
Bukan hanya, “Mengapa mereka tetap miskin?”
Melainkan, “Apa yang harus diperbaiki agar kerja keras tidak sekadar membuat seseorang bertahan hidup, tetapi juga memberinya kesempatan untuk hidup lebih sejahtera?”.
Sebab, kemiskinan tidak selalu soal malas. Terkadang, persoalan yang lebih besar terletak pada ketidaksesuaian antara usaha dan hasil, antara kebutuhan dan pendapatan, serta antara janji kesempatan yang setara dan kenyataan yang dihadapi masyarakat.
Dan selama ketidaksesuaian itu tidak diperiksa dengan serius, kita akan terus meminta orang untuk berlari lebih cepat tanpa pernah memastikan apakah jalan yang mereka tempuh memang terbuka bagi semua orang.
