Fatamorgana Demokrasi dan Ilusi Kesejahteraan Masyarakat

Warga menggunakan hak politiknya ketika mengikuti Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu 2019 di TPS 02, Pasar Baru, Jakarta, Sabtu (27/4). Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Indonesia adalah salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, yang telah menjalani berbagai perubahan seiring berjalannya waktu. Saat ini, kita melihat momentum demokrasi Indonesia yang berharga, yaitu Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Di saat-saat penting ini, perlu diperhatikan bagaimana kapitalisme memainkan peranannya dalam proses demokrasi Indonesia. Sistem pemerintahan yang berdasarkan pada kekuasaan rakyat, yang merupakan pondasi penting bagi Indonesia.

Sementara demokrasi adalah salah satu pilar kuat negara ini, akan ada momen-momen kritis dalam sejarah di mana virus kapitalisme mengancam integritas demokrasi.

Kapitalisme memungkinkan korporasi dan kelompok kepentingan ekonomi untuk melobi dan memengaruhi kebijakan pemerintah. Mereka dapat menggunakan sumber daya finansial mereka untuk memengaruhi keputusan politik yang menguntungkan mereka, bahkan jika itu tidak selalu dalam kepentingan masyarakat umum.

Dalam upaya untuk memaksimalkan profit, virus kapitalisme dapat mendorong upaya privatisasi aset publik, seperti sumber daya alam dan layanan masyarakat. Ini dapat mengarah pada ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya yang seharusnya untuk kepentingan semua warga negara.

Virus kapitalisme dapat memperdalam ketidaksetaraan ekonomi dalam masyarakat. Hanya segelintir individu dan perusahaan yang mendapat manfaat besar dari sistem ekonomi yang sangat kompetitif ini, sementara banyak yang lain terpinggirkan.

Dalam upaya untuk mengurangi biaya dan meningkatkan profitabilitas, kapitalisme dapat mengakibatkan penurunan kesejahteraan sosial. Ini bisa mencakup pemangkasan anggaran di sektor-sektor seperti pendidikan dan kesehatan.

Tentu, Kapitalisme senantiasa akan melahirkan kelompok-kelompok (elite) baru dalam setiap perjalanannya. Elite Tersebut bertransformasi menjadi sebuah kedigdayaan besar dalam sebuah proses demokrasi. yang muaranya adalah kepentingan individu atau kelompok, maka saya lebih suka menyebutkan sekelompok orang atau individu tersebut memilki paham yang sama untuk suatu hari nanti menjadi Pengatur besar atau saya sebut Oligarkiisme.

Oligarkiisme sering kali muncul ketika sejumlah kecil individu atau kelompok menguasai sebagian besar kekayaan ekonomi dalam suatu negara. Mereka dapat memiliki kontrol atas perusahaan, aset, dan sumber daya yang signifikan, memungkinkan mereka memengaruhi ekonomi dan kebijakan yang menguntungkan mereka sendiri.

Oligarkiisme juga terlihat dalam dominasi politik. Para oligarki dapat memanfaatkan kekayaan mereka untuk membiayai kampanye politik, memengaruhi calon, dan bahkan menempatkan anggota kelompok mereka dalam posisi kekuasaan politik.

Hal ini dapat mengarah pada ketidaksetaraan dalam pengambilan keputusan politik. Oligarkiisme bisa menyusutkan demokrasi karena kekuasaan dan pengaruh politik terpusat pada segelintir elite yang tidak selalu mewakili kepentingan masyarakat luas. Proses demokrasi yang seharusnya terbuka dan inklusif bisa terganggu oleh dominasi oligarki.

Oligarkiisme dapat memperdalam ketidaksetaraan di masyarakat, yang mengarah pada hilangnya peluang bagi warga negara yang kurang beruntung. Ini mengancam prinsip dasar demokrasi yang seharusnya memberikan setiap orang kesempatan yang sama. Oligarkiisme adalah fenomena yang dapat mengancam integritas demokrasi dan menyebabkan ketidaksetaraan sosial dan politik yang merugikan masyarakat.

Penting bagi negara-negara untuk mengatasi oligarkiisme dengan mempromosikan transparansi, keadilan, dan partisipasi publik yang lebih luas dalam proses politik dan ekonomi. Hanya dengan mengurangi dominasi kelompok kecil dalam kekuasaan dan kekayaan, demokrasi yang sehat dapat berkembang dan melayani kepentingan seluruh masyarakat.

Maka pertanyaan mendasar hari ini. Apakah hal itu sudah hilang atau justru kian tak terbilang?