Merdeka dari Kesenjangan

Seorang lelaki tidur siang di trotoar di pusat kota Jakarta. Foto: AFP/BAY ISMOYO

Laporan Bank Dunia 1 Juli 2023 seolah menjadi kado ulang tahun bagi masyarakat Indonesia yang merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2023.

Menurut Bank Dunia, Indonesia akan kembali menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas pada tahun 2022—setelah sempat diturunkan menjadi kelompok negara berpenghasilan menengah ke bawah pada tahun 2020 akibat tekanan ekonomi selama pandemi virus corona.

Di balik pertumbuhan ekonomi yang mengesankan, tetapi ada kesenjangan ekonomi. Pada pertengahan Juli lalu, BPS melaporkan meningkatnya ketimpangan kekayaan atau pendapatan. Ketimpangan kekayaan meningkat dari 0,381 pada September 2022 menjadi 0,388 pada Maret 2023, menggunakan rasio Gini.

Sederhananya, dalam enam bulan, jumlah orang terkaya dan termiskin meningkat, hal ini diwakili oleh perluasan angka Gini sebesar 0,007 poin. BPS secara jelas menganalisis per wilayah, koefisien Gini di perkotaan lebih tinggi daripada di perdesaan, masing-masing 0,409 poin dan 0,313 poin.

Gini rate di pedesaan pada Maret 2023 tercatat tidak berubah sejak September 2022. Sementara itu, koefisien gini di perkotaan lebih fluktuatif. Nilai rasio Gini pada September 2019 tercatat sebesar 0,391 dan kemudian memuncak pada Maret 2023.

Potret kemiskinan di Indonesia. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Akan tetapi, dengan menggunakan bahasa yang halus, BPS mengatakan ketimpangan perkotaan sedang, sedangkan ketimpangan pedesaan rendah, dan menyebutkan standar yang ditetapkan oleh Bank Dunia.

Pertanyaannya adalah siapa yang akan mendapat keuntungan dari penghasilan tambahan? Mungkin jumlah orangnya hanya sedikit, tapi nilainya membuat rejeki. Organisasi pemeringkat Forbes menerbitkan daftar orang kaya di Indonesia setiap tahun.

Namun, berdasarkan Global Inequality Report yang dirilis oleh World Inequality Laboratory of Paris School of Economics, kelompok 50 persen terbawah hanya menguasai 5,46 persen total kekayaan ekonomi Indonesia pada tahun 2016. Demikian pula pendapatan kuintil 50 persen terbawah hanya Rp 22,6 juta per tahun pada 2021.

Jika mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta yang saat ini paling tinggi di UMP gajinya Rp 4.901.798—untuk mudahnya setara Rp 5 juta—per bulan, bisa dibilang dia kelas menengah?

Suasana pekerja yang berkantor di kawasan Sudirman saat jam pulang kerja melintas di kawasan JPO Phinisi, Jakarta, Selasa (29/11/2022). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Jika dikurangi Rp 1 juta untuk membayar sewa, biaya dan akomodasi di tempat kerja adalah Rp 1 juta, sisa Rp 3 juta untuk membayar kebutuhan makan sehari-hari dan menyekolahkan anak, dapatkah mereka tergolong sekolah rata-rata kelahiran?

Sebaiknya pemerintah merujuk kembali pada tujuan negara yang dirumuskan oleh para founding fathers-nya, salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tertuang dalam alinea keempat awal UUD 1945. Kesejahteraan umum, yang dirinci dalam pasal-pasal UUD 1945 meliputi sandang, pangan, perumahan, termasuk kesehatan jasmani dan rohani.

Ada baiknya juga pemerintah meninjau kembali isi sila kelima Pancasila: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia menekankan bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak atas persamaan hukum, ekonomi, politik, dan budaya guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Menyambut HUT ke-78 Republik Indonesia, hidup Indonesiaku!