Ketidakstabilan Politik Picu Gen Z Ogah Menikah?
Mahasiswa Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya
·waktu baca 8 menit
Tulisan dari Muthia Karini tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarMenikah? Nanti dulu. Harga kebutuhan hidup saja belum tentu aman, apalagi masa depan.
Kalimat semacam ini kerap muncul dalam percakapan generasi muda, baik sebagai candaan di media sosial maupun sebagai gambaran kegelisahan yang nyata. Di tengah tuntutan untuk mandiri secara finansial, mencari pekerjaan yang layak, dan membangun kehidupan yang stabil, pernikahan tidak lagi selalu dipandang sebagai tahapan hidup yang harus segera dicapai.
Namun, ada pertanyaan yang lebih jauh dari sekadar kesiapan menikah. Apakah keputusan personal generasi muda juga dipengaruhi oleh kondisi politik negara tempat mereka membangun masa depan?
Pertanyaan ini relevan ketika Indonesia menghadapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan kepercayaan publik, kesempatan kerja, dan ketidakpastian ekonomi. Meski tidak tepat menyimpulkan bahwa ketidakstabilan politik menjadi penyebab langsung generasi Z atau Gen Z menunda pernikahan, kondisi politik dapat menjadi bagian dari lingkungan yang membentuk cara mereka memandang masa depan.
Angka Pernikahan Menurun, Apa Artinya?
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa jumlah pernikahan yang tercatat di Indonesia pada 2024 mencapai 1.478.302. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya dan memperpanjang tren penurunan jumlah pernikahan dalam beberapa tahun terakhir. Data ini dapat ditelusuri melalui tabel statistik resmi BPS tentang jumlah pernikahan dan perceraian menurut provinsi.
Meski demikian, angka tersebut perlu dibaca secara hati hati. Data administratif pernikahan bukan ukuran langsung tentang keinginan menikah, sedangkan penurunan jumlah pernikahan tidak otomatis berarti masyarakat semakin menolak institusi keluarga. Perubahan struktur usia penduduk, keputusan untuk menikah pada usia lebih dewasa, serta perubahan nilai sosial juga dapat berperan.
Konteks generasi muda memberikan gambaran tambahan. Dalam Indonesia Gen Z Report 2024, IDN Research Institute memaparkan survei terhadap 602 responden di sepuluh kota dan kawasan aglomerasi utama. Laporan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden Gen Z belum menikah, sementara keinginan menikah pada masa depan tidak dimiliki oleh semua responden. Karena cakupan surveinya terbatas, hasil tersebut tidak dapat digeneralisasi begitu saja kepada seluruh Gen Z di Indonesia.
Artinya, fenomena ini bukan sekadar tentang generasi yang enggan menikah. Ada perubahan dalam waktu, prioritas, dan pertimbangan yang digunakan anak muda sebelum mengambil keputusan jangka panjang.
Ketika Politik Terasa Dekat dengan Urusan Rumah Tangga
Politik sering dianggap sebagai urusan elite, parlemen, partai, dan perebutan kekuasaan. Padahal, dampaknya dapat terasa dalam keputusan yang sangat personal, mulai dari mencari pekerjaan hingga merencanakan kehidupan berkeluarga.
Kebijakan pemerintah memengaruhi kesempatan kerja, perlindungan tenaga kerja, harga kebutuhan pokok, akses terhadap perumahan, dan kualitas layanan publik. Ketika kebijakan berubah tanpa komunikasi yang memadai atau pelaksanaannya menimbulkan ketidakpastian, masyarakat dapat mengalami kesulitan dalam menyusun rencana jangka panjang.
Gambaran mengenai kekhawatiran publik terlihat dalam laporan Ipsos What Worries Indonesia H1 2025, yang diterbitkan pada Oktober 2025. Dalam survei terhadap sekitar 1.000 responden Indonesia berusia 16 hingga 74 tahun, 68 persen responden menyebut korupsi politik dan keuangan sebagai salah satu kekhawatiran utama, sedangkan 55 persen menyebut pengangguran. Ipsos juga melaporkan bahwa 66 persen responden Gen Z menilai kondisi ekonomi Indonesia saat itu buruk. Sebanyak 49 persen responden secara keseluruhan tidak yakin apakah kondisi keuangan pribadi mereka akan membaik dalam enam bulan berikutnya.
Temuan tersebut tidak secara khusus mengukur alasan Gen Z menunda pernikahan. Namun, data itu memperlihatkan bahwa persoalan politik dan ekonomi hadir dalam kekhawatiran masyarakat, termasuk kelompok usia muda.
Hubungannya dapat dipahami melalui rasa aman dalam merencanakan masa depan. Seseorang yang belum mengetahui apakah pekerjaannya akan bertahan, apakah pendapatannya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, atau apakah ia mampu memperoleh tempat tinggal yang layak mungkin akan lebih berhati hati dalam mengambil keputusan besar.
Dalam situasi seperti itu, pernikahan tidak hanya dipertimbangkan berdasarkan kesiapan emosional atau kecocokan dengan pasangan. Kemampuan membiayai kehidupan bersama juga menjadi pertimbangan penting.
Ketidakpastian Politik Tidak Berhenti di Ruang Publik
Ketidakstabilan politik tidak selalu berarti pergantian pemerintahan atau konflik terbuka. Ketidakpastian juga dapat muncul ketika arah kebijakan sulit diprediksi, kepercayaan terhadap institusi melemah, atau pelaksanaan kebijakan tidak memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha.
Bagi Gen Z yang baru memasuki dunia kerja, persoalan tersebut dapat terasa sangat dekat. Keputusan perusahaan untuk merekrut pekerja, keberlanjutan suatu industri, serta kesempatan mengembangkan karier berlangsung dalam lingkungan ekonomi yang turut dipengaruhi kebijakan publik.
Jika kesempatan kerja terbatas sementara biaya hidup tetap menjadi beban, membangun rumah tangga dapat terasa semakin sulit dijangkau. Pernikahan membutuhkan lebih dari sekadar biaya pesta. Ada kebutuhan tempat tinggal, makanan, kesehatan, transportasi, tabungan, dan kemungkinan tanggung jawab pengasuhan anak pada masa depan.
Di sinilah persoalan politik menjadi relevan. Bukan karena politik menentukan siapa yang boleh atau tidak boleh menikah, melainkan karena kualitas tata kelola dan kebijakan publik ikut membentuk kondisi yang memungkinkan seseorang membangun kehidupan secara mandiri.
Namun, hubungan ini harus ditempatkan secara proporsional. Tidak semua ketidakpastian ekonomi disebabkan oleh politik domestik. Perubahan ekonomi global, perkembangan teknologi, struktur pasar tenaga kerja, dan kondisi keluarga juga dapat memengaruhi prospek hidup generasi muda. Demikian pula, keputusan untuk menunda pernikahan dapat mencerminkan pilihan pribadi, prioritas pendidikan, keinginan mengejar karier, atau perubahan pandangan terhadap hubungan dan keluarga.
Karena itu, menyebut ketidakstabilan politik sebagai penyebab utama Gen Z ogah menikah akan menjadi kesimpulan yang terlalu jauh. Argumen yang lebih masuk akal adalah bahwa kondisi politik dan ekonomi dapat memperberat pertimbangan yang sudah dihadapi anak muda.
Bukan Tidak Ingin Menikah, tetapi Tidak Ingin Salah Memulai
Ada perbedaan mendasar antara tidak ingin menikah dan belum merasa siap menikah. Keduanya sering kali disatukan dalam label bahwa Gen Z merupakan generasi yang takut berkomitmen atau terlalu mengutamakan diri sendiri.
Padahal, keputusan menunda pernikahan dapat mencerminkan kesadaran terhadap tanggung jawab. Anak muda mungkin ingin memastikan bahwa mereka memiliki pendapatan yang cukup, hubungan yang sehat, dan kesiapan emosional sebelum membangun keluarga. Mereka juga dapat mempertanyakan ekspektasi sosial yang selama ini menempatkan pernikahan sebagai ukuran keberhasilan seseorang.
Dalam konteks ini, menunda pernikahan tidak selalu merupakan masalah yang harus diperbaiki. Menikah lebih cepat bukan jaminan kehidupan yang lebih bahagia, sebagaimana menikah lebih lambat tidak otomatis berarti seseorang gagal memenuhi harapan sosial.
Persoalan yang patut menjadi perhatian justru muncul ketika keputusan tersebut tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada pilihan, melainkan pada keterbatasan yang sulit diatasi. Seseorang mungkin ingin menikah, tetapi merasa belum mampu karena penghasilan tidak memadai, pekerjaan tidak pasti, atau harga tempat tinggal terlalu tinggi.
Jika hambatan seperti ini semakin berat, persoalan pernikahan tidak bisa hanya dibahas sebagai perubahan pola pikir generasi muda. Ia juga menjadi bagian dari diskusi yang lebih luas mengenai kesejahteraan, kesempatan ekonomi, dan kualitas kebijakan publik.
Tanggung Jawab Negara Bukan Mengatur Pilihan Personal
Pemerintah tidak perlu menetapkan target sosial yang mendorong anak muda untuk segera menikah tanpa mempertimbangkan kondisi mereka. Pilihan menikah tetap merupakan hak personal. Negara justru perlu menciptakan lingkungan yang memungkinkan masyarakat mengambil keputusan secara bebas, aman, dan bertanggung jawab.
Langkah tersebut dapat dimulai dengan memperluas kesempatan kerja yang layak, memperkuat perlindungan pekerja, memperbaiki akses terhadap hunian terjangkau, serta menjaga konsistensi dan transparansi kebijakan ekonomi. Pemberantasan korupsi juga penting agar sumber daya publik digunakan secara bertanggung jawab dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi dapat diperkuat.
Stabilitas politik, dengan demikian, tidak cukup diukur dari seberapa tenang situasi pemerintahan atau seberapa minim konflik antarelite. Stabilitas juga perlu tercermin dalam kemampuan institusi menghasilkan kebijakan yang dapat dipahami, dilaksanakan secara konsisten, dan memberikan kepastian yang wajar bagi masyarakat.
Meski begitu, pemerintah tidak dapat menjamin bahwa kondisi ekonomi yang lebih baik akan membuat semua anak muda ingin menikah. Keputusan tersebut tetap dipengaruhi nilai, pengalaman, preferensi, dan keadaan masing masing individu. Tugas negara adalah memperluas pilihan dan mengurangi hambatan yang tidak perlu, bukan menentukan jalan hidup yang harus ditempuh generasi muda.
Masa Depan yang Layak untuk Direncanakan
Jadi, apakah ketidakstabilan politik memicu Gen Z ogah menikah? Belum ada dasar yang cukup untuk menyatakan hubungan sebab akibat tersebut secara langsung. Namun, kondisi politik yang memengaruhi kepercayaan publik dan lingkungan ekonomi layak diperhitungkan ketika membahas bagaimana generasi muda merencanakan kehidupan mereka.
Pernikahan mungkin merupakan keputusan pribadi, tetapi kesiapan untuk membangun keluarga tidak terbentuk dalam ruang kosong. Ia dipengaruhi oleh kesempatan kerja, kondisi ekonomi, dukungan sosial, dan keyakinan bahwa masa depan masih dapat direncanakan.
Karena itu, daripada terus mempertanyakan mengapa Gen Z belum juga menikah, kita perlu memperluas pertanyaannya. Apakah mereka memiliki kondisi yang cukup mendukung untuk membangun kehidupan yang mereka inginkan?
Jawabannya tidak terletak pada desakan agar generasi muda mengikuti tahapan hidup tertentu. Jawabannya terletak pada upaya membangun lingkungan yang memungkinkan mereka mengambil keputusan tanpa dibayangi hambatan ekonomi yang berat dan ketidakpastian yang dapat dikurangi.
Bisa jadi, yang ditunggu sebagian Gen Z bukanlah negara yang sempurna atau masa depan tanpa risiko. Mereka hanya membutuhkan kesempatan yang lebih masuk akal untuk bekerja, hidup mandiri, dan merencanakan masa depan bersama orang yang mereka pilih.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah negara bukanlah seberapa cepat generasi mudanya menikah. Yang lebih penting adalah apakah mereka memiliki kebebasan, keamanan, dan kesempatan untuk membangun kehidupan sesuai pilihan mereka sendiri.