Mediasi di Pengadilan: Solusi Efisien, Adil, dan Menguntungkan Semua Pihak

Nabiila Husna Lailiya Raksamijaya, By: doc pribadi.

Proses persidangan sering kali memakan waktu lama, biaya besar, dan melelahkan bagi pihak yang terlibat. Tidak semua sengketa harus berakhir di meja hijau. Ada berbagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efisien, baik di luar pengadilan (non-litigasi) maupun di dalam pengadilan (litigasi). Salah satu solusi yang efektif adalah mediasi, metode yang memungkinkan kedua belah pihak mencapai kesepakatan dengan cara yang lebih damai dan menguntungkan.

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa di mana pihak ketiga yang netral, yaitu mediator, membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Mediator tidak memihak dan tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan, tetapi mediator membantu para pihak mengidentifikasi masalah, mencari solusi, dan mencapai kesepakatan bersama. Tujuan utama mediasi adalah mendapatkan solusi yang adil dan menguntungkan kedua belah pihak (win-win Solution).

Dalam hukum Indonesia, mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, yang menjelaskan bahwa mediasi adalah proses perundingan yang dibantu oleh mediator untuk mencapai kesepakatan antara para pihak. Mediator adalah bisa berasal dari hakim yang memiliki sertifikat sebagai mediator dan bertindak sebagai pihak netral dalam membantu para pihak mempertimbangkan berbagai opsi penyelesaian tanpa harus menjalani proses peradilan yang panjang.

Seiring waktu, aturan mengenai mediasi telah mengalami beberapa perubahan. Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan diperbarui melalui PERMA No. 1 Tahun 2008, kemudian diperbarui lagi melalui PERMA No. 1 Tahun 2016. Berdasarkan aturan ini, hakim wajib mengarahkan para pihak untuk menempuh mediasi sebelum sidang dimulai. Jika mediasi tidak dilakukan, maka proses persidangan akan langsung dilanjutkan, tetapi tanpa mediasi, putusan yang dihasilkan bisa dianggap tidak sah secara hukum.

Mediasi menawarkan berbagai manfaat yang membuatnya menjadi pilihan yang lebih baik dibandingkan persidangan biasa:

1. Proses yang Lebih Cepat dan Efisien

• Persidangan bisa berlangsung berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, sementara mediasi biasanya dapat diselesaikan hanya dalam beberapa pertemuan.

• Biaya yang dikeluarkan lebih rendah karena tidak perlu membayar berbagai biaya seperti pengacara, administrasi pengadilan, saksi, dan ahli hukum.

2. Kendali Ada di Tangan Para Pihak

• Dalam mediasi, para pihak memiliki kendali penuh atas hasil yang dicapai. Mereka bisa menyesuaikan solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak.

• Berbeda dengan persidangan di mana hakim yang menentukan putusan, dalam mediasi keputusan dibuat secara sukarela berdasarkan kesepakatan bersama.

3. Fokus pada Kepentingan, Bukan Sekadar Menang atau Kalah

• Mediasi memungkinkan para pihak memahami akar permasalahan dan mencari solusi yang lebih adil.

• Karena kesepakatan didasarkan pada kepentingan bersama, hasilnya lebih memuaskan dibandingkan keputusan pengadilan yang mungkin hanya menguntungkan salah satu pihak.

4. Menjaga Hubungan Baik

• Mediasi mendorong komunikasi yang lebih baik sehingga kedua belah pihak dapat memahami perspektif masing-masing.

• Dalam kasus bisnis atau keluarga, mediasi bisa membantu menyelesaikan masalah tanpa merusak hubungan jangka panjang.

5. Privasi dan Kerahasiaan Terjamin

• Proses mediasi bersifat tertutup dan rahasia, sehingga para pihak bisa lebih terbuka dalam mencari solusi tanpa takut informasi mereka tersebar ke publik.

6. Mengurangi Beban Pengadilan

• Dengan banyaknya perkara yang masuk ke pengadilan, mediasi membantu mengurangi jumlah kasus yang harus diselesaikan melalui proses litigasi yang panjang.

• Ini memberikan kesempatan bagi pengadilan untuk fokus pada perkara yang benar-benar membutuhkan putusan hakim.

Mediasi memiliki peran penting dalam membantu penyelesaian sengketa dengan cara yang lebih adil dan efisien:

• Mengurangi beban pengadilan dengan menyelesaikan sengketa sebelum masuk ke tahap persidangan.

• Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menemukan solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka.

• Menguatkan prinsip damai dalam hukum acara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg, Pasal ini mewajibkan hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak sebelum memeriksa perkara.

• Hakim yang tidak memerintahkan mediasi sebelum sidang dapat dianggap melanggar aturan hukum yang berlaku.

• Mendorong budaya penyelesaian sengketa secara damai, yang lebih mengutamakan musyawarah daripada konfrontasi hukum.

Mediasi adalah solusi efektif dalam penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah, dan adil dibandingkan dengan proses pengadilan yang panjang dan mahal. Dengan menitikberatkan pada komunikasi, kerja sama, dan kesepakatan bersama, mediasi memberikan hasil yang lebih memuaskan bagi semua pihak. Selain mengurangi beban pengadilan, mediasi juga menjaga hubungan baik antara para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, sebelum memilih jalur pengadilan yang melelahkan, mediasi sebaiknya menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan sengketa hukum.

Daftar Pustaka

PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Dwi Dasa Suryantoro. Tinjuan Yuridis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi. Legal Studies Journal. Vol. 3, No. 2, 2023.