Ekonomi Semakin Sulit! Pendidikan Mulai Kehilangan Prioritas

Sumber: https://www.shutterstock.com/id/image-photo/jakarta-indonesiajuly-2024-number-elementary-school-2494117677?trackingId=59f9e642-d7cd-4f8e-8bf6-7477a0180ebc&listId=searchResults

Pendidikan selama ini dipandang sebagai salah satu jalan utama bagi seseorang untuk memperbaiki kehidupannya. Melalui pendidikan, seseorang dapat mengembangkan kemampuan, memperluas wawasan, memperoleh keterampilan, dan membuka kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Namun, harapan tersebut tidak selalu mudah diwujudkan, terutama bagi keluarga yang harus berhadapan dengan keterbatasan ekonomi. Gambaran nyata mengenai persoalan ini pernah diangkat oleh UNICEF Indonesia pada Agustus 2024 melalui kisah seorang remaja bernama Sava, berusia 16 tahun, yang berasal dari sebuah desa kecil di Jawa Timur. Sava sempat berhenti sekolah karena keluarganya tidak lagi mampu menanggung biaya sekolah, buku, dan perlengkapan belajar. Setelah berhenti sekolah, ia menghabiskan waktunya dengan membantu pekerjaan rumah dan bekerja di kebun bersama ibunya, meskipun sang ibu tetap berharap anaknya dapat melanjutkan pendidikan dan meraih cita-citanya. Sava akhirnya kembali bersekolah setelah pemerintah desa melakukan pendataan dan menghubungkannya dengan program untuk mengembalikan anak-anak ke dunia pendidikan. Kisah tersebut memperlihatkan bahwa keinginan untuk belajar tidak selalu cukup ketika keadaan ekonomi keluarga tidak memungkinkan seseorang untuk mempertahankan pendidikannya.

Persoalan seperti yang dialami Sava bukan hanya berkaitan dengan biaya sekolah, tetapi juga kondisi kehidupan keluarga secara keseluruhan. Bagi keluarga dengan penghasilan terbatas, kebutuhan pendidikan sering kali harus bersaing dengan kebutuhan dasar lainnya seperti makanan, tempat tinggal, listrik, transportasi, dan kesehatan. Bahkan ketika biaya sekolah telah mendapatkan bantuan, masih terdapat kebutuhan lain yang harus dipenuhi, mulai dari seragam, sepatu, buku, alat tulis, uang transportasi, hingga biaya internet untuk menunjang pembelajaran. Setiap pengeluaran tersebut mungkin terlihat sederhana apabila dilihat secara terpisah, tetapi dapat menjadi beban ketika harus dipenuhi secara bersamaan. Dalam kondisi penghasilan yang tidak menentu, orang tua terkadang harus menentukan kebutuhan mana yang harus didahulukan dan mana yang terpaksa ditunda. Tidak sedikit keluarga yang akhirnya mengurangi pengeluaran pendidikan, meminta anak membantu pekerjaan rumah tangga, atau mendorong anak untuk bekerja lebih awal. Situasi ini menunjukkan bahwa pendidikan dapat kehilangan prioritas bukan karena masyarakat tidak memahami pentingnya ilmu pengetahuan, melainkan karena mereka sedang berusaha mempertahankan keberlangsungan hidup keluarganya.

Persoalan tersebut juga dapat dilihat melalui data resmi mengenai anak tidak sekolah di Indonesia. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS tahun 2025 yang disampaikan oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikdasmen, terdapat 2.922.607 anak usia 7–18 tahun yang tidak bersekolah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.009.918 anak berada pada kelompok usia 16–18 tahun, yaitu usia ketika seseorang seharusnya menempuh pendidikan SMA atau SMK. Data tersebut juga memperlihatkan berbagai alasan mengapa anak tidak melanjutkan pendidikan, di antaranya 20,35 persen karena tidak memiliki biaya dan 16,75 persen karena sudah bekerja. Sementara itu, 21,78 persen menyatakan bahwa pendidikan yang diperoleh sudah dirasa cukup. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan pendidikan memiliki banyak penyebab, tetapi keterbatasan ekonomi dan tuntutan untuk bekerja tetap menjadi hambatan yang nyata. Ketika anak usia sekolah harus bekerja demi membantu perekonomian keluarga, kesempatan mereka untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan menjadi semakin terbatas. Dengan demikian, persoalan anak tidak sekolah seharusnya tidak hanya dilihat sebagai persoalan rendahnya minat belajar, tetapi juga sebagai gambaran kondisi sosial-ekonomi yang memengaruhi kehidupan mereka.

Ketimpangan kesempatan memperoleh pendidikan juga terlihat ketika partisipasi sekolah dibandingkan berdasarkan kondisi ekonomi rumah tangga. Dalam publikasi Statistik Pendidikan 2025, BPS mengolah data Susenas Maret 2025 yang menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah penduduk usia 16–18 tahun secara nasional mencapai 77,86 persen. Namun, ketika dilihat berdasarkan kelompok pengeluaran rumah tangga, terdapat perbedaan yang cukup besar antara kelompok ekonomi terbawah dan teratas. Pada kelompok 20 persen rumah tangga dengan pengeluaran terendah, angka partisipasi sekolah usia 16–18 tahun hanya sebesar 69,20 persen, sedangkan pada kelompok 20 persen teratas mencapai 85,11 persen. Kesenjangan tersebut semakin terlihat pada kelompok usia 19–23 tahun, ketika angka partisipasi sekolah kelompok ekonomi terbawah hanya 19,60 persen, sementara kelompok ekonomi teratas mencapai 43,69 persen. Data ini memperlihatkan adanya hubungan antara kemampuan ekonomi rumah tangga dan kesempatan seseorang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Meskipun perbedaan tersebut tidak membuktikan bahwa faktor ekonomi menjadi satu-satunya penyebab seseorang tidak bersekolah, hasilnya menunjukkan bahwa kemampuan finansial masih berkaitan erat dengan akses pendidikan. Artinya, kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tinggi belum sepenuhnya dirasakan secara setara oleh seluruh kelompok masyarakat.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa persoalan pendidikan tidak selalu berakhir ketika seseorang berhasil masuk sekolah atau perguruan tinggi. Ada mahasiswa yang harus bekerja paruh waktu setelah mengikuti perkuliahan, mengurangi kegiatan akademik karena harus mencari penghasilan tambahan, atau bahkan menunda pembayaran kebutuhan kuliah demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada jenjang pendidikan tinggi, beban ekonomi dapat menjadi semakin kompleks karena mahasiswa tidak hanya memikirkan biaya perkuliahan, tetapi juga tempat tinggal, makan, transportasi, buku, perangkat pembelajaran, dan kebutuhan lainnya. Kondisi ini dapat memengaruhi konsentrasi, waktu belajar, kesehatan fisik, serta kesempatan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan pengembangan diri. Pada akhirnya, terdapat perbedaan pengalaman pendidikan antara mahasiswa yang dapat sepenuhnya berfokus pada perkuliahan dan mahasiswa yang harus membagi waktu untuk mencari nafkah. Persoalan ini penting karena pendidikan tinggi seharusnya menjadi ruang bagi setiap individu untuk mengembangkan potensi, bukan hanya menjadi kesempatan bagi mereka yang mampu membiayainya. Oleh sebab itu, pembicaraan mengenai pemerataan pendidikan perlu mencakup keberlangsungan proses belajar, bukan sekadar kesempatan untuk mendaftar atau diterima di lembaga pendidikan.

Meskipun demikian, pembahasan mengenai tekanan ekonomi masyarakat juga perlu disampaikan secara proporsional berdasarkan data. BPS mencatat bahwa persentase penduduk miskin Indonesia pada Maret 2026 sebesar 8,07 persen, menurun 0,18 poin persentase dibandingkan September 2025. Akan tetapi, jumlah penduduk miskin pada periode tersebut masih mencapai 22,93 juta orang. Data tersebut menunjukkan adanya perbaikan pada indikator kemiskinan nasional, tetapi tidak berarti seluruh keluarga telah memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk memenuhi berbagai kebutuhan, termasuk pendidikan. Rata-rata statistik nasional tidak selalu menggambarkan kesulitan yang dialami setiap keluarga dalam mengatur penghasilan dan pengeluaran bulanannya. Keluarga yang berada sedikit di atas garis kemiskinan pun dapat menghadapi kerentanan ketika pendapatan mereka harus digunakan untuk memenuhi banyak kebutuhan sekaligus. Oleh karena itu, persoalan yang perlu diperhatikan bukan hanya apakah angka kemiskinan mengalami penurunan, tetapi juga apakah masyarakat benar-benar memiliki kemampuan untuk mempertahankan akses terhadap pendidikan. Tekanan ekonomi pada tingkat rumah tangga tetap perlu menjadi bagian penting dalam pembahasan kebijakan pendidikan.

Dalam menghadapi persoalan ini, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pendidikan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Program Indonesia Pintar (PIP), beasiswa pendidikan, bantuan perlengkapan sekolah, serta dukungan transportasi merupakan beberapa langkah yang dapat membantu keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikdasmen menyebutkan bahwa PIP telah disalurkan kepada sekitar 19 juta peserta didik pada 2025. Meskipun demikian, keberhasilan kebijakan pendidikan tidak cukup hanya diukur dari jumlah penerima bantuan, tetapi juga dari sejauh mana bantuan tersebut mampu mempertahankan anak agar tetap bersekolah. Pemerintah perlu memastikan bahwa pendataan anak tidak sekolah dilakukan secara menyeluruh, termasuk terhadap anak-anak yang berisiko putus sekolah akibat kesulitan ekonomi. Selain itu, dukungan pendidikan perlu mempertimbangkan kebutuhan nyata keluarga, seperti biaya transportasi, perlengkapan belajar, akses teknologi, serta kesempatan untuk mengikuti pendidikan kesetaraan. Kisah Sava yang kembali bersekolah setelah pemerintah desa mendatanginya menunjukkan bahwa pendataan dan pendekatan langsung kepada keluarga dapat menjadi bagian penting dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Dengan demikian, kebijakan pendidikan seharusnya tidak berhenti pada penyediaan fasilitas, tetapi juga memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan belajar karena keadaan keluarganya.

Pada akhirnya, pendidikan perlu kembali ditempatkan sebagai kebutuhan dasar yang tidak dapat dipisahkan dari upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Kita tidak bisa terus-menerus meminta generasi muda untuk belajar, berprestasi, dan membangun masa depan apabila persoalan ekonomi justru membuat mereka kesulitan mempertahankan pendidikannya. Orang tua yang meminta anaknya bekerja untuk membantu keluarga tidak selalu sedang mengabaikan masa depan anak, melainkan mungkin sedang menghadapi keadaan yang membuat mereka tidak memiliki banyak pilihan. Begitu pula dengan anak yang terpaksa berhenti sekolah, mereka tidak seharusnya langsung dianggap tidak memiliki kemauan untuk belajar. Ada persoalan struktural dan keterbatasan sosial-ekonomi yang perlu dilihat sebelum memberikan penilaian terhadap keputusan tersebut. Pendidikan seharusnya menjadi salah satu sarana untuk memutus rantai kemiskinan, bukan justru menjadi kesempatan yang semakin sulit dijangkau oleh masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi terbatas. Jika akses pendidikan masih sangat dipengaruhi oleh kemampuan finansial keluarga, maka kesetaraan pendidikan yang selama ini diperjuangkan belum sepenuhnya terwujud. Jangan sampai pendidikan yang seharusnya menjadi hak setiap anak perlahan berubah menjadi kemewahan yang hanya dapat dinikmati oleh mereka yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik.

Pendidikan seharusnya tidak menjadi sesuatu yang harus dikorbankan ketika kondisi ekonomi sedang mengalami kesulitan. Sebaliknya, dalam situasi ekonomi yang tidak menentu, pendidikan justru semakin penting untuk dipertahankan. Sebab, ketika kesempatan memperoleh pendidikan semakin terbatas, bukan hanya masa depan individu yang dipertaruhkan, melainkan juga kualitas kehidupan sosial dan masa depan bangsa. Jangan sampai ekonomi yang semakin sulit membuat masyarakat kehilangan salah satu jalan terpenting untuk memperbaiki kehidupannya.

Rujukan:

Badan Pusat Statistik. (2025). Statistik pendidikan 2025. Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2026, 5 Agustus). Persentase penduduk miskin Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen.

atnika, Y. (2026, 12 Februari). Rekomendasi Konsolnas Dikdasmen 2026 terkait penanganan anak tidak sekolah. Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kemendikdasmen.

UNICEF Indonesia. (2024, 23 Agustus). Cetak biru untuk mengembalikan anak-anak ke sekolah di Indonesia.