DPR Sahkan UU Perampasan Aset: Ini Poin Penting dan Kapan Mulai Berlaku

hi, aku mahasiswi manajemen dari universitas pamulang
·waktu baca 2 menit
Tulisan dari nabilah tri arisanti tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026), dan dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani.
Pengesahan ini menjadi puncak dari proses panjang. Sehari sebelumnya, Komisi III DPR bersama pemerintah menuntaskan pembahasan tingkat I. Sebelumnya, DPR sempat menargetkan RUU ini rampung paling lambat 15 Desember 2026. Dalam pembahasannya, Komisi III memproses 397 daftar inventarisasi masalah (DIM).
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut paradigma undang-undang ini tidak hanya berfokus pada pemenjaraan pelaku, tetapi juga pemulihan kerugian negara dan kerugian korban.
Perampasan aset tanpa putusan pidana
Salah satu poin utama adalah dibukanya mekanisme perampasan aset tanpa didahului putusan pidana terhadap pelaku. Untuk mekanisme ini, aset yang dapat dirampas harus memenuhi kriteria nilai paling sedikit Rp1 miliar, dan nilai tersebut dapat diubah melalui peraturan pemerintah. Perampasan tanpa putusan pidana juga tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku.
Cakupan tindak pidananya meliputi korupsi, narkotika dan psikotropika, pendanaan terorisme, hingga penyelundupan senjata. Aturan ini juga mencakup penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas, seperti investasi bodong dan perdagangan saham bodong.
Dua badan baru dan perlindungan hak
UU ini mengatur pembentukan dua lembaga, yakni badan pengelolaan aset dan badan pengawasan perampasan aset, yang dibentuk oleh Presiden. Undang-undang juga memuat perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik, pengembalian aset kepada korban, serta ketentuan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.
Belum langsung berlaku
Meski sudah disahkan, UU ini belum langsung dilaksanakan. Pasal 74 mengatur undang-undang mulai berlaku dan dilaksanakan 12 bulan setelah diundangkan. Selain itu, sesuai Pasal 72, perampasan aset hanya dapat dikenakan pada tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang berlaku, atau tidak berlaku surut.
Pemberitaan media juga mencatat bahwa ketentuan illicit enrichment, yakni kekayaan yang tidak wajar dan tidak dapat dijelaskan asal-usulnya, tidak dimasukkan dalam undang-undang ini.
Penulis: Nabilah Tri Arisanti, Mahasiswi Universitas Pamulang
