Desil Tinggi, Hidup Pas-pasan: Data Kesejahteraan Tidak Lagi Mewakili Realitas

Mahasiswa unpam 2026
ยทwaktu baca 2 menit
Tulisan dari Nadiyah Lubis tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Ketika angka menentukan siapa yang dianggap membutuhkan bantuan, kesalahan data bukan lagi sekadar persoalan administrasi.
Belakangan, polemik mengenai data desil kesejahteraan masyarakat menjadi perhatian. Salah satu kasus yang mencuri perhatian adalah ketika seorang tukang becak sempat tercatat berada pada desil tinggi. Kondisi tersebut tentu menimbulkan pertanyaan: bagaimana mungkin seseorang yang hidup dengan penghasilan tidak menentu justru dikategorikan memiliki tingkat kesejahteraan yang relatif tinggi?
Memang, data tersebut kemudian diperbaiki melalui proses pemutakhiran. Namun, persoalannya tidak berhenti di sana. Kasus ini justru membuka pertanyaan yang lebih besar: seberapa akurat data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat?
Dalam ilmu ekonomi, data memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan. Pemerintah harus menentukan siapa yang menjadi prioritas penerima bantuan, sementara anggaran dan sumber daya yang tersedia terbatas. Karena itu, diperlukan data untuk menentukan pilihan.
Namun, pilihan yang baik tentu membutuhkan data yang baik.
Jika seseorang yang hidup pas-pasan tercatat berada pada kelompok kesejahteraan tinggi, bukan tidak mungkin ia kehilangan kesempatan memperoleh bantuan yang sebenarnya dibutuhkan. Sebaliknya, kesalahan klasifikasi juga dapat menyebabkan bantuan tidak sepenuhnya tepat sasaran.
Masalahnya, kondisi ekonomi seseorang tidak selalu tetap. Pendapatan dapat berubah, pekerjaan dapat hilang, dan biaya hidup dapat meningkat. Data yang akurat beberapa tahun lalu belum tentu masih relevan hari ini.
Karena itu, data kesejahteraan tidak seharusnya hanya menjadi kumpulan angka yang diperbarui ketika muncul masalah. Pemutakhiran harus dilakukan secara konsisten dan masyarakat juga perlu memiliki kesempatan untuk memperbaiki data yang tidak sesuai dengan kondisi mereka.
Pada akhirnya, polemik desil bukan sekadar persoalan seseorang berada di desil berapa.
Persoalan yang lebih penting adalah ketika angka mulai berbicara berbeda dengan kenyataan.
Pemerintah memang membutuhkan data untuk menentukan kebijakan. Namun, jangan sampai masyarakat justru kalah oleh angka yang seharusnya digunakan untuk membantu mereka.
Sebab, masyarakat tidak hidup di dalam tabel statistik.
Mereka hidup dalam kenyataan.
