Guru Sebagai Korban Pertama dari Setiap Reformasi Kurikulum
Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari Najwa Dira Savanja tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Setiap kali ada pergantian menteri pendidikan, hampir bisa dipastikan ada satu topik yang langsung ramai dibahas: kurikulum bakal ganti lagi. Mulai dari KBK, KTSP, Kurikulum 2013, sampai sekarang Kurikulum Merdeka yang sedang menuju tenggat implementasi penuh di tahun ajaran 2026/2027, pola yang sama selalu terulang. Setiap kebijakan baru datang dengan visi yang kedengarannya meyakinkan, bahwa pembelajaran lebih bermakna, siswa lebih kritis, guru lebih kreatif.
Tapi di balik visi besar itu, ada pihak yang selalu lebih dulu merasakan dampaknya sebelum sempat tahu apakah kebijakan ini akan benar-benar berhasil atau tidak, yaitu guru. Mereka yang paling dulu "dikorbankan" untuk menguji coba sebuah sistem yang bahkan perancangnya sendiri belum tahu pasti hasilnya.
Sejalan dengan konsep implementation gap, yaitu jarak antara apa yang dirancang di level kebijakan dengan apa yang benar-benar terjadi di ruang kelas. Kurikulum yang bagus di atas kertas bisa saja gagal total kalau pihak yang menjalankannya, dalam hal ini guru, tidak diberi waktu, pelatihan, dan dukungan yang setara dengan ambisi kebijakannya. Sosiolog pendidikan juga sering menyebut guru sebagai "implementer paksa" dalam setiap reformasi top-down. Mereka tidak dilibatkan saat kebijakan dirancang, tapi dituntut langsung mahir begitu kebijakan itu turun ke sekolah.
Realitas yang bisa dilihat dari riset di SDN Sanding 2, yang menemukan bahwa keterbatasan kompetensi guru menjadi salah satu kendala utama dalam menerapkan Kurikulum Merdeka. Bukan karena guru-gurunya tidak mau berubah, tapi karena perubahan ini menuntut cara mengajar yang benar-benar berbeda dari kebiasaan lama, sementara pelatihan yang mereka terima sering kali singkat dan tidak menyentuh akar masalah di kelas masing-masing.
Dari sisi infrastruktur, sejak 2025, lebih dari 288 ribu Interactive Flat Panel sudah didistribusikan ke sekolah-sekolah sebagai bagian dari dukungan Kurikulum Merdeka. Tapi alat secanggih apa pun tidak akan banyak berguna kalau cara mengajar di baliknya tidak ikut berubah. Guru diminta menerapkan pembelajaran mendalam (deep learning) yang menuntut diskusi, eksplorasi, dan refleksi, tapi di waktu yang sama mereka masih harus berjibaku dengan administrasi yang menumpuk dan jumlah siswa yang tidak sedikit di satu kelas. Hasilnya, banyak guru yang kehabisan energi sebelum jam pelajaran usai, sementara siswa kadang dicap "tidak mampu" padahal beban materinya memang belum disesuaikan dengan kapasitas yang realistis.
Kurikulum yang terus disempurnakan sebenarnya bukan masalah, karena pendidikan memang harus berkembang sesuai zaman. Tapi ada hal yang sering terlewat dari setiap pembaruan kebijakan, yaitu guru selalu jadi pihak pertama yang menanggung akibat dari sebuah keputusan yang dirancang jauh di atas, tanpa diberi waktu untuk benar-benar siap.
Selama guru masih ditempatkan sebagai pelaksana teknis dan bukan mitra dalam merancang perubahan, posisi mereka sebagai "korban pertama" dari setiap reformasi kurikulum kemungkinan besar akan terus berulang. Kalau pemerintah benar-benar ingin reformasi pendidikan berhasil, dukungan untuk guru, bukan hanya pelatihan singkat, tapi waktu, ruang, dan kepercayaan, harus jadi bagian utama dari kebijakan itu sendiri, bukan sekadar pelengkap.