Sekolah vs Kebijakan: Siapa yang Sebenarnya Belum Siap?

(Source: AI Modified)

Setiap kali muncul masalah dalam penerapan kurikulum baru, narasi yang paling sering hadir adalah "sekolahnya belum siap" atau "gurunya belum kompeten". Seolah-olah persoalan selalu ada di level pelaksana, sementara kebijakan di atasnya dianggap sudah benar dan tinggal dijalankan saja. Tapi kalau ditelusuri lebih dalam, pertanyaan yang lebih jujur untuk diajukan justru sebaliknya, jangan-jangan yang belum siap itu bukan sekolahnya, tapi kebijakannya sendiri yang dirancang tanpa benar-benar memperhitungkan kondisi di lapangan?

Istilah policy-practice gap, yakni kesenjangan antara niat baik sebuah kebijakan dengan kapasitas riil sistem untuk menjalankannya. Kebijakan yang dirancang secara terpusat sering mengasumsikan bahwa semua sekolah punya kondisi yang setara, padahal realitasnya sangat beragam, mulai dari ketersediaan fasilitas, kualitas pelatihan guru, sampai jumlah siswa per kelas. Ketika kebijakan gagal di lapangan, yang sering disalahkan adalah pihak yang paling dekat dengan masalah, yaitu guru dan sekolah, bukan perancang kebijakan yang sebenarnya punya kendali lebih besar atas desain sistemnya.

Salah satu contohnya terlihat dari riset kesiapan guru dalam menerapkan Kurikulum Merdeka, yang menemukan bahwa meski sebagian besar guru sudah mengikuti pelatihan In House Training dan mengakses Platform Merdeka Mengajar, tetap ada 60 persen guru yang mengaku kesulitan menjalankan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Artinya, kesiapan guru bukan cuma soal mau atau tidak mau berubah, tapi soal apakah perangkat dan panduan yang disediakan benar-benar cukup jelas dan aplikatif untuk konteks sekolah mereka masing-masing. Kalau pelatihannya seragam tapi kondisi sekolahnya berbeda-beda, hasilnya pun tentu tidak akan sama rata.

Menyalahkan sekolah atau guru karena "belum siap" merupakan cara paling mudah untuk menghindari pertanyaan yang lebih sulit: apakah kebijakan ini dirancang dengan benar-benar memahami kondisi nyata di lapangan?

Reformasi pendidikan yang baik seharusnya tidak hanya menuntut kesiapan dari bawah, tapi juga menyediakan kesiapan dari atas, mulai dari pelatihan yang kontekstual, distribusi sumber daya yang adil, sampai waktu adaptasi yang realistis. Selama pertanyaan "siapa yang belum siap" hanya diarahkan ke sekolah dan guru, kita akan terus kehilangan kesempatan untuk mengevaluasi hal yang lebih mendasar, yaitu desain kebijakan itu sendiri.