Jawa Barat Provinsi Miskinkah? Sampai KDM Padamkan Api Tanpa APD

Ada yang salah ketika seorang kepala daerah harus terlihat nekat menerobos api agar dianggap bekerja. Lebih salah lagi ketika aksi semacam itu justru dirayakan sebagai kepahlawanan, sementara pertanyaan paling mendasar tentang kesiapan pemerintah menghadapi kebakaran nyaris tidak terdengar.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi ikut memadamkan titik api di Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) (Sumber: Youtube/kangdedichanel)

Video Kang Dedi Mulyadi (KDM) memadamkan kebakaran tanpa perlindungan memadai seharusnya tidak berhenti sebagai tontonan heroik. Jangan buru-buru tepuk tangan. Ada sesuatu yang perlu dipertanyakan: mengapa keberanian tanpa perlindungan bisa menjadi kebanggaan, padahal keselamatan seharusnya menjadi standar paling dasar dalam penanganan bencana?

Ini bukan soal KDM berani atau tidak. Ini soal cara seorang pejabat mempertontonkan keberanian di tengah persoalan yang seharusnya diselesaikan melalui sistem pemerintahan yang bekerja.

Kita tahu, KDM punya kekuatan komunikasi yang tidak dimiliki semua kepala daerah. Ia memahami bagaimana kehadiran di lapangan, tindakan spontan, dan video yang menyentuh emosi bisa membangun kedekatan dengan masyarakat.

Tetapi, bukankah itu juga cara paling mudah mengubah persoalan publik menjadi panggung personal?

Api berkobar, pemimpin turun tangan, kamera merekam, masyarakat bereaksi. Dalam hitungan detik, lahirlah cerita tentang keberanian. Sementara itu, pertanyaan tentang peralatan pemadam, kesiapan petugas, mitigasi kebakaran, anggaran, dan koordinasi pemerintah bisa tenggelam di balik kekaguman terhadap satu sosok.

Kalau pola seperti ini terus dirayakan, kita sedang membangun standar kepemimpinan yang keliru. Pemimpin dianggap hebat karena berani mengambil risiko di depan kamera, bukan karena mampu memastikan risiko itu ditangani secara profesional.

Pemerintahan bukan pertunjukan keberanian.

KDM adalah gubernur, bukan sekadar warga yang kebetulan melintas di lokasi kebakaran. Jabatan itu membawa tanggung jawab yang lebih besar daripada memadamkan api dengan tangan sendiri. Ia memiliki kewenangan untuk menggerakkan perangkat daerah, memastikan petugas memiliki perlengkapan, memperkuat pencegahan, dan mengevaluasi kesiapan penanggulangan bencana.

Kalau seorang gubernur turun langsung, bagus. Kalau kehadirannya menyemangati petugas, bagus. Namun, kalau aksi itu justru membuat publik mengagungkan tindakan berbahaya tanpa mempertanyakan standar keselamatan, kita perlu berhenti sejenak.

Apa yang sebenarnya sedang kita rayakan?

Keberanian seorang pemimpin atau kegagalan kita membedakan keberanian dari tata kelola yang baik?

Yang patut kita pertanyakan, apakah Jawa Barat ini miskin anggaran, miskin perencanaan, atau justru miskin koordinasi? Sehingga penanganan karhutla bisa dilalukan segegabah itu? Mengapa penanganan kebakaran hutan dan lahan bisa sampai pada situasi ketika seorang gubernur harus ikut menerobos api tanpa perlindungan memadai? Bukankah ada perangkat daerah, petugas pemadam kebakaran, BPBD, dan mekanisme penanggulangan bencana yang semestinya sudah disiapkan jauh sebelum api membesar?

Kalau memang kekurangan peralatan, mengapa itu bisa terjadi? Kalau koordinasi antarlembaga tidak berjalan, siapa yang harus bertanggung jawab? Kalau mitigasi tidak siap, apa yang selama ini dikerjakan pemerintah daerah?

Jangan sampai Jawa Barat terlihat miskin bukan karena tidak punya sumber daya, melainkan karena sumber daya yang ada gagal diterjemahkan menjadi kesiapan. Kita tidak sedang membicarakan kabupaten terpencil yang sama sekali tidak memiliki kapasitas pemerintahan. Kita sedang membicarakan provinsi dengan sumber daya manusia, anggaran, dan perangkat birokrasi yang semestinya mampu membangun sistem penanganan bencana secara profesional.

Kita tidak sedang menuduh bahwa seluruh aksi KDM direkayasa untuk pencitraan. Kita sedang mempertanyakan mengapa aksi yang sangat mudah membangun citra personal itu lebih cepat mendapat tempat daripada evaluasi terhadap kesiapan pemerintah.

Jangan sampai setiap tindakan pejabat yang terlihat heroik otomatis dianggap sebagai bukti keberhasilan pemerintahan. Jangan sampai keberanian individual menjadi tameng bagi pertanyaan tentang tanggung jawab institusional.

KDM boleh turun ke tengah api. Tetapi sebagai gubernur, tugas yang jauh lebih penting adalah memastikan petugas tidak perlu menghadapi api tanpa perlindungan yang memadai.

Kalau keberanian tanpa APD menjadi tontonan yang membanggakan, kita perlu bertanya: apakah kita sedang menyaksikan kepemimpinan yang kuat, atau sedang menurunkan standar kita sendiri tentang apa yang seharusnya dilakukan seorang pemimpin?

memalukan itu bukan ketika gubernur turun memadamkan api, melainkan ketika keberanian gubernur justru menjadi tontonan karena sistem penanganan kebakaran tidak cukup terlihat bekerja.