Ketika Belanja Pemerintah Belajar dari Cara Kita Berbelanja

gambar : Gedung KPPN Malang

"Transformasi digital bukan sekadar mengganti kertas dengan layar. Ia mengubah cara berpikir, cara bekerja, dan pada akhirnya cara melayani masyarakat."

Beberapa tahun lalu, membeli kebutuhan sehari-hari identik dengan datang ke toko, memilih barang, lalu membayar di kasir. Kini, kebiasaan itu berubah begitu cepat. Cukup membuka aplikasi di telepon genggam, memilih barang, melakukan pembayaran digital, dan menunggu kurir mengantarkan pesanan ke depan rumah.

Tanpa disadari, teknologi telah mengubah cara kita berbelanja. Proses yang dahulu membutuhkan waktu kini dapat diselesaikan hanya dalam hitungan menit. Seluruh transaksi tercatat secara otomatis, riwayat pembelian mudah ditelusuri, dan pembayaran berlangsung lebih praktis.

Menariknya, perubahan cara berbelanja tersebut tidak hanya terjadi di masyarakat. Pemerintah pun sedang menjalani transformasi yang serupa.

Tentu, skala dan aturannya jauh berbeda. Pengadaan barang dan jasa pemerintah tetap harus menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan kepatuhan terhadap berbagai regulasi. Namun semangat yang dibangun sama: memanfaatkan teknologi untuk membuat proses menjadi lebih sederhana, lebih cepat, dan lebih dapat dipertanggungjawabkan.

Salah satu wujud perubahan tersebut adalah pemanfaatan Digipay Satu dalam pengadaan barang bernilai kecil di lingkungan pemerintah.

Jika dahulu banyak proses administrasi dilakukan secara manual dengan berbagai dokumen pendukung, kini sebagian besar tahapan dapat dilakukan secara digital. Pemilihan penyedia, transaksi, pembayaran, hingga pencatatan berlangsung dalam satu ekosistem yang saling terhubung. Bukan semata untuk mengejar kecepatan, tetapi juga membangun tata kelola yang lebih baik.

Transformasi ini mungkin tidak selalu terlihat oleh masyarakat. Namun dampaknya dirasakan oleh para pengelola keuangan di setiap satuan kerja. Proses pengadaan menjadi lebih ringkas, administrasi lebih tertata, dan setiap transaksi memiliki jejak digital yang memudahkan proses monitoring maupun evaluasi.

Di wilayah kerja KPPN Malang, perubahan tersebut mulai menunjukkan hasil yang positif. Hingga akhir Tahun 2025, tercatat sekitar 1.212 transaksi dilakukan melalui Digipay Satu dengan total nilai mencapai Rp1,06 miliar. Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, nilai transaksi tumbuh sekitar 400 persen.

Perkembangan tersebut diikuti dengan meningkatnya partisipasi satuan kerja. Dari total sekitar 160 satuan kerja mitra KPPN Malang, sebanyak 18 satuan kerja telah aktif memanfaatkan Digipay Satu dalam proses pengadaan. Di sisi lain, jumlah merchant yang bergabung juga terus bertambah sehingga pilihan penyedia menjadi semakin beragam.

Angka-angka tersebut memang menggembirakan. Namun sesungguhnya yang sedang tumbuh bukan sekadar jumlah transaksi. Yang lebih penting adalah tumbuhnya kepercayaan terhadap sistem digital dalam pengelolaan keuangan negara.

Kepercayaan merupakan fondasi utama dalam setiap transformasi. Sebaik apa pun sebuah aplikasi dikembangkan, keberhasilannya tetap ditentukan oleh kesediaan para penggunanya untuk mengubah kebiasaan.

Tidak dapat dimungkiri, perubahan selalu membutuhkan proses adaptasi. Beralih dari cara kerja manual menuju sistem digital sering kali memunculkan berbagai pertanyaan. Apakah lebih mudah? Apakah lebih aman? Apakah prosesnya benar-benar lebih efisien?

Pengalaman selama beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut semakin terlihat. Digitalisasi bukan hanya mempercepat transaksi, tetapi juga meningkatkan kualitas tata kelola. Setiap proses terdokumentasi dengan lebih baik, peluang terjadinya kesalahan administrasi dapat ditekan, dan proses pengawasan menjadi lebih efektif karena data tersedia secara real time.

Lebih jauh lagi, transformasi ini juga membuka ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah. Dengan mekanisme digital yang semakin mudah diakses, kesempatan untuk menjadi penyedia barang dan jasa pemerintah tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang rumit atau eksklusif. Semakin banyak merchant yang bergabung berarti semakin besar pula peluang bagi pelaku usaha lokal untuk tumbuh bersama belanja pemerintah.

Di balik semua itu, peran KPPN tidak lagi terbatas sebagai penyalur dana APBN. Pendampingan kepada satuan kerja, edukasi mengenai pemanfaatan platform digital, serta penguatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam memastikan transformasi tersebut berjalan secara berkelanjutan.

Tentu, perjalanan menuju digitalisasi yang sepenuhnya matang masih panjang. Masih ada ruang untuk meningkatkan jumlah pengguna, memperluas variasi merchant, dan memperkuat literasi digital di lingkungan satuan kerja. Namun setiap peningkatan transaksi menunjukkan satu hal yang penting: budaya kerja sedang berubah.

Perubahan budaya inilah yang sesungguhnya menjadi tujuan utama transformasi digital. Teknologi hanyalah alat. Nilai sebenarnya terletak pada bagaimana teknologi membantu menghadirkan birokrasi yang lebih adaptif, pelayanan yang lebih cepat, serta pengelolaan keuangan negara yang semakin transparan.

Masyarakat mungkin tidak pernah melihat bagaimana sebuah satuan kerja melakukan pembelian alat tulis kantor, perlengkapan operasional, atau kebutuhan administrasi lainnya. Namun masyarakat akan merasakan dampaknya ketika pelayanan publik berlangsung lebih efisien, proses administrasi menjadi lebih cepat, dan setiap rupiah uang negara dikelola dengan lebih baik.

Pada akhirnya, transformasi digital bukanlah tentang mengganti tanda tangan basah menjadi tanda tangan elektronik atau memindahkan proses belanja dari meja kerja ke layar komputer. Transformasi digital adalah tentang membangun cara kerja baru yang lebih terbuka, lebih akuntabel, dan lebih responsif terhadap perkembangan zaman.

Jika dahulu pemerintah belajar menyusun anggaran secara lebih baik, hari ini pemerintah juga sedang belajar berbelanja dengan lebih cerdas. Dan di balik setiap transaksi digital yang tercatat, sesungguhnya sedang dibangun fondasi tata kelola keuangan negara yang semakin modern—bukan demi teknologi itu sendiri, melainkan demi pelayanan publik yang semakin berkualitas dan kepercayaan masyarakat yang terus tumbuh.