Nelayan Sebagai Garda Utama Penjaga Sumber Daya Laut

Menyatukan Langkah Menuju Pengawasan Terpadu, Perspektif peran strategis nelayan dan pemberdayaan nelayan dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan antara Opsi Satuan Tugas Tunggal (single Task Force) atau Koordinasi Terpadu Lintas Lembaga yang Lebih Kokoh

Ilustrasi Nelayan Menjaga Laut (Gambar: Moh Nur Nawawi)

Laut Indonesia bukan sekadar bentangan air yang memisahkan ribuan pulau. Ia adalah gudang kehidupan, sumber mata pencaharian jutaan keluarga, sekaligus benteng terdepan kedaulatan bangsa. Namun kekayaan yang tersimpan di dalamnya menghadapi ancaman nyata: penangkapan ikan yang tidak bertanggung jawab, perusakan ekosistem, hingga pelanggaran wilayah yang terus berulang.

Selama ini, pembicaraan tentang penjagaan laut sering kali terjebak pada narasi kekuatan alat pertahanan atau kapal patroli. Padahal, ada mata yang lebih tajam, telinga yang lebih peka, dan kehadiran yang lebih merata di setiap sudut perairan kita: para nelayan. Mereka adalah warga yang hidup bersama laut, paham setiap perubahan arus, kenali setiap tanda alam, dan merasakan paling cepat ketika laut mulai dirusak.

Melalui langkah-langkah terstruktur yang dijalankan oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla), TNI Angkatan Laut, hingga Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan, peran nelayan kini sedang dibangun ulang. Dari sekadar pencari nafkah yang bergantung pada laut, mereka kini mulai duduk sejajar sebagai mitra negara dalam menjaga laut itu sendiri. Artikel ini menelusuri bagaimana peran itu dibentuk, fungsi program yang dijalankan, dampak yang terasa, hingga tantangan tumpang tindih kebijakan dan jalan penyelesaiannya.

Nelayan memiliki Keunggulan namun Jarang Dilibatkan

Secara alami, nelayan memiliki posisi yang tidak dimiliki oleh lembaga manapun. Mereka tidak perlu datang berpatroli dalam jadwal tertentu mereka ada di sana hampir setiap hari. Mereka tahu mana perairan yang biasanya ramai ikan, mana yang mulai sunyi, atau kapal mana yang berlayar dengan cara yang tidak wajar. Pengetahuan ini tidak tertulis di peta navigasi, melainkan diwariskan dari generasi ke generasi dan diasah lewat pengalaman bertahun-tahun melaut.

Keterlibatan mereka dalam pengawasan bukanlah sekadar tugas tambahan, melainkan bentuk pertahanan atas masa depan hidup mereka sendiri. Jika laut rusak, maka habislah sumber penghidupan mereka. Jika aturan dilanggar pihak lain, merekalah yang paling dulu merugi.

Namun potensi besar ini selama ini berjalan sendirian. Tanpa wadah yang jelas, tanpa pemahaman yang cukup tentang hak dan kewajiban, serta tanpa jaminan perlindungan, banyak nelayan hanya bisa diam melihat ketidakadilan terjadi di depan mata mereka. Kini, berbagai program hadir bukan untuk mengubah mereka menjadi aparat, melainkan memberikan tempat, arah, dan kepercayaan agar pengetahuan yang mereka miliki dapat bermanfaat bagi banyak orang.

Konsep berfikir peran strategis nelayan dalam pengawasan laut (Gambar: Moh Nur Nawawi)

Membangun Peran yang Terstruktur

Berbagai lembaga negara telah merancang jalan agar keterlibatan nelayan berjalan teratur, terarah, dan saling menguatkan. Ada tiga pilar utama yang menjadi landasan kerja ini:

Relawan Penjaga Laut Nusantara (Rapala) dari Bakamla

Bakamla merancang program Rapala sebagai wadah sukarela yang menjadikan masyarakat pesisir—terutama nelayan—sebagai bagian dari sistem keamanan dan keselamatan laut. Fokus utamanya bukan melatih mereka untuk melakukan penindakan, melainkan membekali pemahaman tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di perairan kita, mengenali tanda-tanda pelanggaran, serta mengetahui cara melapor dengan tepat dan aman.

Fungsi utama Rapala adalah menjadi jaring mata rantai informasi yang menyebar hingga ke perairan yang sulit dijangkau patroli rutin. Ketika mereka melihat ada aktivitas yang mencurigakan, mereka tahu kepada siapa harus menyampaikan informasi itu, dan apa saja yang perlu diperhatikan agar laporan yang disampaikan berguna bagi petugas yang akan bertindak selanjutnya.

Dampak yang mulai terlihat adalah semakin cepat dan akuratnya informasi yang diterima pihak berwenang. Banyak kasus pelanggaran yang dulunya terlewat karena tidak ada yang tahu atau tidak ada yang berani melapor, kini dapat segera ditindaklanjuti. Kehadiran mereka juga memberi pesan tegas bahwa laut ini tidak kosong—ada warga yang menjaganya.

Binpotmar dan Dawilhanla TNI AL

Melalui Pembinaan Potensi Maritim dan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut, TNI AL melihat nelayan bukan hanya sebagai objek pembinaan, melainkan bagian tak terpisahkan dari kekuatan pertahanan wilayah. Program ini bergerak memperkuat kesadaran bahwa menjaga kedaulatan laut juga tanggung jawab warga yang tinggal di pesisir, sekaligus meningkatkan kemampuan mereka dalam berlayar dan menjaga keselamatan diri sendiri.

Peran yang dibangun adalah sebagai mitra yang saling mengisi. TNI AL memberikan pemahaman tentang wilayah dan aturan, sementara nelayan menyumbangkan pengetahuan lokal tentang perairan yang tidak tertulis di peta militer. Dampaknya terasa pada semakin eratnya hubungan antara satuan pertahanan dengan masyarakat, serta semakin siapnya wilayah pesisir menghadapi gangguan dari arah laut.

Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) KKP

Di sisi pengawasan kelestarian sumber daya, Ditjen PSDKP KKP membentuk kelompok POKMASWAS yang berakar dari kesatuan komunitas yang sudah ada. Program ini berfokus pada penjagaan agar penangkapan ikan tetap berjalan secara bertanggung jawab, tidak merusak terumbu karang, tidak merusak ekosistem pesisir, dan tidak menghabiskan stok ikan secara berlebihan.

Fungsi kelompok ini sangat strategis karena mereka hadir di tengah-tengah lingkungan sesama pelaku usaha perikanan. Mereka tidak hanya mengawasi orang luar, tetapi juga saling mengingatkan sesama warga agar tetap mematuhi aturan demi keberlanjutan bersama. Dampak nyata yang sudah dirasakan adalah mulai hilangnya praktik penangkapan yang merusak di banyak wilayah, pulihnya kembali populasi ikan di beberapa lokasi, serta hasil tangkapan yang mulai lebih stabil dan adil bagi nelayan lokal.

Antara Semangat yang Sama dan Jalan yang Berbeda

Meskipun semangat menjaga laut adalah tujuan yang sama, keberadaan tiga program utama ini membawa dampak samping yang perlu diperhatikan: potensi tumpang tindih wewenang dan pembinaan.

Setiap lembaga memiliki mandat undang-undang yang berbeda: Bakamla berfokus pada keamanan dan keselamatan laut, TNI AL pada kedaulatan dan pertahanan wilayah, sedangkan KKP pada kelestarian sumber daya perikanan. Akibatnya, di satu lokasi yang sama, kelompok nelayan bisa saja menerima arahan dari tiga pihak yang berbeda dengan cara kerja, mekanisme pelaporan, dan aturan main yang belum seragam.

Di lapangan, hal ini sering menimbulkan kebingungan. Seorang nelayan yang sudah tergabung dalam Rapala sekaligus POKMASWAS bisa bertanya: "Jika saya melihat pelanggaran, lapor ke siapa dulu? Apakah laporan ke Bakamla juga sampai ke KKP? Apakah pelatihan yang saya ikuti dari TNI AL berlaku juga untuk aturan perikanan?"

Belum lagi jika terjadi perbedaan prioritas penanganan. Satu kasus pelanggaran bisa dilihat sebagai pelanggaran keamanan oleh satu lembaga, namun lebih dilihat sebagai pelanggaran aturan penangkapan oleh lembaga lain. Tanpa kesatuan arah, upaya besar yang dilakukan negara menjadi kurang maksimal—bukan karena kurangnya kekuatan, melainkan karena belum adanya satu pintu kendali yang menyatukan seluruh kekuatan tersebut. Padahal, masyarakat pesisir hanya membutuhkan satu sistem yang jelas, sederhana, dan saling melengkapi.

Untuk mengatasi tumpang tindih ini, terdapat dua jalur besar yang bisa dikembangkan secara bertahap, atau bahkan digabungkan,

Pembentukan Satuan Tugas (Single Task Force) Keamanan dan Pengawasan Laut

Pilihan ini mengarah pada penyatuan wewenang operasional dalam satu komando yang beranggotakan perwakilan seluruh lembaga terkait. Dalam struktur ini, seluruh program pembinaan kepada masyarakat mulai dari Rapala, Binpotmar/Dawilhanla, hingga POKMASWAS dikoordinasikan di bawah satu aturan main yang seragam.

Kelebihannya, nelayan tidak lagi bingung harus berhubungan dengan pintu yang berbeda. Mekanisme pelaporan menjadi satu pintu, pembinaan terpadu, dan penindakan bisa dilakukan secara menyeluruh tanpa saling tunggu informasi. Jika ini dijalankan, maka potensi kekuatan jutaan nelayan dapat disalurkan dengan lebih terarah menjadi satu jaring pengaman nasional yang utuh.

Pola dan Sistem Koordinasi Terintegrasi yang Kuat

Jika penyatuan struktur dianggap membutuhkan waktu panjang, maka langkah mendesak adalah membangun sistem koordinasi yang benar-benar berjalan, bukan sekadar pertemuan rutin. Diperlukan satu wadah koordinasi yang memiliki kekuatan mengatur prioritas, menyatukan data, dan menyelaraskan program pembinaan di setiap wilayah pesisir.

Setiap lembaga tetap menjalankan mandat utamanya, namun dalam melibatkan masyarakat harus merujuk pada pedoman yang disepakati bersama. Setiap informasi yang masuk dari nelayan harus langsung dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan melalui satu sistem informasi yang terhubung. Dengan begitu, tidak ada lagi celah yang terlewat atau pekerjaan yang terulang tanpa perlu.

Inti dari kedua jalan ini sama: menghindari pemborosan energi dan kebingungan di lapangan, sehingga peran strategis nelayan sebagai mata dan telinga laut dapat berjalan sekuat tenaga tanpa terhalang oleh sekat-sekat birokrasi.

Menjaga Laut dan Sumberdayanya

Laut yang luas ini tidak akan bisa dijaga hanya dengan kapal patroli sekalipun canggihnya. Penjagaan yang sesungguhnya lahir dari kesadaran warga yang menggantungkan hidupnya pada laut itu sendiri. Program Rapala, Binpotmar-Dawilhanla, maupun POKMASWAS adalah bukti bahwa negara mulai melihat potensi besar yang ada di tangan para nelayan.

Namun potensi itu baru akan mencapai puncaknya jika dikelola dalam satu irama yang serasi. Tumpang tindih kebijakan bukanlah kesalahan niat, melainkan tantangan tata kelola yang harus segera diselesaikan. Baik melalui penyatuan komando maupun penguatan koordinasi terpadu, tujuannya satu: memastikan bahwa ketika nelayan mengulurkan tangan untuk menjaga laut, negara meresponsnya dengan satu dukungan yang utuh, tegas, dan terpadu.

Peran nelayan bukanlah peran tambahan. Ia adalah peran utama yang melengkapi seluruh sistem penjagaan laut nasional. Ketika nelayan berdaya, paham aturan, dilindungi haknya, dan didukung oleh sistem negara yang utuh, maka laut Indonesia akan terjaga dengan lebih baik. Dan pada akhirnya, laut yang terjaga adalah jaminan kehidupan bagi seluruh bangsa.