Kinerja AHY Belum Teruji Mencapai Elektabilitas, Moeldoko Tokoh Era SBY-Jokowi

.

AHY dan Moeldoko

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hanya bisa membuat opini kinerja pemerintah Joko Widodo dalam Rapimnas Partai Demokrat, AHY menyampaikan bahwa pemerintahan Jokowi hanya sebatas gunting pita dalam proyek infrastruktur karena infrastruktur tersebut merupakan warisan dari pembangunan sejak pemerintahan SBY.

Momen Rapimnas digunakan AHY untuk menjual isu-isu popularitas BLT kepada pemerintah, soal program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di era Presiden Joko Widodo. Ketua Umum DPP Partai Demokrat itu sebut bagaimana akhirnya pemerintah Jokowi menggunakan skema BLT dalam penanganan pandemi COVID-19.

Selain BLT, AHY menyinggung sejumlah prestasi SBY dan kegagalan Jokowi. Sebut saja sindiran AHY bahwa publik merindukan kenaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 6-7 persen. Kemudian angka pendapatan per kapita naik hingga 3,5 kali lipat. Ia juga sebut angka penurunan kemiskinan di era SBY dari dua digit 10,9 persen menjadi 9,8 persen

Pada saat kondisi era SBY dinilai stabil, angka penurunan kemiskinan sampai dua digit mengapa harus ada BLT ? Bahkan BBM justru malah dinaikan hingga 259 persen ??

Politikus PDI Perjuangan yang juga Aktivis 98 membantah pernyataan AHY yang tidak akurat bahkan membuat logika tidak tepat, membandingkan situasi rezim dengan pola kebijakan publik secara normal dan situasi dunia yang mempengaruhi ekonomi Indonesia.

"Perbedaan naiknya BBM di era SBY itu 259 persen. Di era Jokowi BBM cuma naik 54 persen, ada selisih 205 persen kenaikan antara SBY dan Jokowi. Lebih tinggi 200 persen di jaman SBY dibandingkan Jokowi,” kata Adian.

Adian menambahkan, "zaman Presiden SBY kenaikan BBM itu Rp4.190, di jaman Presiden Jokowi Rp3.500. Selisihnya Rp1.190, jadi lebih banyak di jaman SBY. Kalau kenaikan BBM sampai 254 persen siapapun boleh menangis untuk itu,” sambungnya.

“Kalau menurut saya, AHY harus lebih banyak belajar tentang data. Kalau bisa belajar berhitung lagi,” tukas Adian.

Elektabilitas AHY Naik dan Perpecahan Pengurus Demokrat

Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) menyinggung lagi Moeldoko namun AHY menampik elektabilitas Demokrat naik karena gerakan perebutan kekuasaan kepemimpinan Partai Demokrat yang melibatkan Moeldoko pada 2021 lalu

Fakta empiris isu kudeta berbanding lurus dengan kegagalan kinerja Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) banyak menuai perpecahan internal pengurus DPP dan DPD Demokrat.

Terjadinya Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat karena elektabilitas AHY bukanlah tokoh yang telah teruji sukses dalam kinerja pemerintahan, apalagi patron politik Cikeas menjadi gurita yang tidak bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Permintaan sebagian pengurus DPP dan DPD Demokrat menempatkan elektabilitas Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko untuk dapat menggantikan peran dan fungsi AHY.

Bermodal legalitas formal dari hasil rekayasa Kongres yang di daftarkan Kemenkumham seolah permintaan sebagain pengurus internal Demokrat untuk ditinjau ulang dinilai sebagai upaya untuk melakukan kudeta.

Kinerja AHY belum teruji mencapai elektabilitas karena selalu menempatkan Moeldoko sebagai subjek kegagalan kudeta untuk mendapatkan simpatik, semenatara hegemoni kekuasaan patron politik Cikeas sejak 2013 terus berjalan menelan banyak kader Parpol Demokrat menjadi korban dan hengkang sebagai pengurus Demokrat