Film, Oktober, dan Soal Kebudayaan

Rangkuman Sejarah G30S PKI, Foto: kominfo.go.id

Beberapa hari terakhir, saya menulis soal militer dan barangkali sejak tulisan Revisi UU TNI dan Kepekaan Sejarah, saya mengutip yang namanya 17 Oktober 1952. Dan, saya baca kemudian kemarin berita di Kumparan dengan judul Fadli Zon: 17 Oktober jadi Hari Kebudayaan Usulan Tim Garuda 9 Plus dan saya pun tertarik mengapa ini penting, maka kita bisa sebut ini sebagai persoalan Oktober.

Kebetulan atau tidak, bahwa dua peristiwa penting di Indonesia yakni 17 Oktober 1952 dan 1 Oktober 1965, mewakili dua komando yakni Jenderal Besar TNI A.H Nasution dan Jenderal Besar TNI Soeharto. Mengutip bahasa Salim Said, bahwa kedua tokoh ini adalah ketua "partai tentara" pada masanya.

Namun, bukan esensi dari penetapan hari kebudayaan itu yang akan kita bahas, mengapa kebetulan ini terlebih lagi bahwa ada hal yang penting bahwa Jenderal TNI (HOR) (Purn.) H. Prabowo Subianto Djojohadikusumo lahir pada 17 Oktober 1951 dan bukan kebetulan bahwa Prabowo Subianto tidak melanjutkan profesi ekonom dari sang begawan yakni Soemitro Djojohadikoesoemo, melainkan masuk ke dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan organisasi bernama Tentara Nasional Indonesia.

Yang notabene, lahirnya adalah juga pada 5 Oktober 1945.

Lagi-lagi bulan Oktober. Namun, saya kembali mengingat buku yang sebelumnya saya baca yakni Kekerasan Budaya Pasca 1965 oleh Wijaya Herlambang yang menuliskan panjang lebar adanya produk kebudayaan yang melegitimasi reaksi kekerasan terhadap peristiwa 1 Oktober 1965.

Wijaya Herlambang, dalam bukunya menjelaskan detail produk kebudayaan bernama film berjudul Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI yang digarap oleh Arifin C. Noer bersama orang yang menciptakan Si Unyil, redaktur Berita Yudha , Penerangan TNI AD pada saat TNI AD menumpas DI/TII di Jawa Barat dan paling penting Direktur Perusahaan Umum Produksi Film Negara yakni Brigadir Jenderal TNI (Purn.) Drs. Gufran Dwipayana.

Lalu, apa relevansinya? Tidak mudah, disinilah kita harus mengurai benang kusut, mengapa Wijaya Herlambang relevan untuk kita baca. Sedari awal, sejak Fadli Zon menulis sejarah ulang dan saya menanggapi di Kumparan dan syukurnya dipublikasikan Kumparan, bahwa menulis ulang atau apapun namanya, itu sama saja mengulang sejarah.

Meski tidak persis seratus persen, bahwa benang merah dan kata kunci dalam tulisan saya itu yakni Orde Baru, dilegitimasi lewat kebudayaan. Jangan salah, kebudayaan itu mengandung arti penting sekalipun selalu jadi jargon bahwa misalnya "jaga warisan kebudayaan" kita, padahal kebudayaan bukan sekedar produk dalam arti nilai seni semata.

Saya menyebutkan budaya baca juga penting. Dan, saya memperluas makna kebudayaan. Kenapa begitu penting saya soroti meski dalam tulisan saya berjudul Nulis Sejarah Ulang atau Mengulang Sejarah, Mirip Dikit bahwa kebudayaan itu terutama produknya menentukan pola pikir generasi tertentu yang akan ia jadikan kepak kesadaran dan referensi utama dalam segala hal, termasuk menafsirkan peristiwa.

Bayangkan, apa yang bisa diingat pada tahun 1948? Kita tidak bicara Oktober dulu, kita pinggirkan sejenak. Apa yang diingat pada 1948? Selain Agresi Militer II pada 19 Desember 1948 dan saya kutip dalam tulisan saya yang bercorak sejarah militer (bukan hanya sejarah, ingat militernya pula) ada peristiwa penting yang menentukan dinamika internal TNI yakni Rera (Reorganisasi dan rasionalisasi).

Reorganisasi dan rasionalisasi (Rera) pula dituliskan oleh Hatta pada 3 Februari 1948 di Berita Indonesia dengan judul Rationalisasi. Sebuah konsep yang memang ia ambil dari kata rasionalisasi. Bahkan, di dalam kliping Muhidin M. Dahlan dan Zainal Arifin Mochtar, bahwa konsep ekonomi Hatta itu diterapkan kepada TNI saat itu.

Namun, ada juga sedikit yang penting yakni jatuhnya Kabinet Amir Sjarifuddin pada 23 Januari 1948 dan implikasinya apa? Peristiwa Madiun 1948 dan kejadiannya September 1948.

Itu semua 1948, lantas kebudayaannya dimana?

Begini, kalau kita melihat periode sejarah secara mudah, bahwa apa yang terjadi pada 1945 s.d 1949 kan selalu disebut sebagai "Masa Revolusi" untuk memperjuangkan kedaulatan. Tapi, di tengah 195-1949, bahkan ada yang melaksanakan Kongres Kebudayaan di Magelang pada 1948.

Bayangkan itu, di tengah peperangan dan perampingan tentara kita saja, masih sempatnya memikirkan kebudayaan dan dalam hal itu pula bahwa Presiden Soekarno sempatnya ikut memberikan pidato disana. Bagi yang barangkali tidak tahu, itu dilaksanakan pada 20 Agustus 1948, tiga hari setelah Soekarno berpidato Seluruh Nusantara Berjiwa Republik pada 17 Agustus 1948 di Yogyakarta.

Sepenting itu kebudayaan. Bahkan Soekarno hingga Jokowi pada Pilpres 2014 yang menggunakan jargon Trisakti, itu meliputi berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Kata kebudayaan muncul lagi.

Artinya, Fadli Zon mengambil keputusan sebagai hari kebudayaan itu menjadi hari yang penting.

10 Tahun setelah Kongres Kebudayaan di Magelang pada 1948, Nasution berpidato Jalan Tengah dan di titik itulah Kepala Staf Angkatan Darat sekaligus dalam bahasa Salim Said mengatakan bahwa ia ketua "partai tentara" menggunakan tenaga tentara untuk digunakan di luar urusan "pertahanan keamanan" bisa ke sosial politik (termasuk pemeran film).

Kita kupas film sedikit, karena kita bicara soal kebudayaan, juga kan yakni Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI. Pemerannya tidak diragukan lagi, antara lain Amoroso Katamsi, Umar Kayam dan Syubah Asa, yang lebih menghayati peran panik pada 1 Oktober 1965 pagi adalah ya si Aidit, alias Syubah Asa.

Padahal, realitanya Syubah Asa adalah orang yang bertentangan dengan faham kumanis (Komunis, maksudnya). Ya, tapi rokoknya yang ia hisap di dekat kasur saat membaca surat di tempat persembunyian itu memang layak mendapatkan tepuk tangan. Sekalipun, Ilham Aidit membantah bahwa Aidit tidak merokok.

Namanya juga tafsir film, supaya menarik paniknya. Sambung menyambung rokok. Namun, selain itu, yang paling tegas perannya adalah Kolonel Sarwo Edhie, mertua Susilo Bambang Yudhoyono yang pernah menjabat sebagai Kepala Staf Sosial dan Politik ABRI.

Sarwo Edhie yang merupakan Komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) lalu menggerakan pasukan atas perintah dari Mayor Jenderal Soeharto, Panglima Kostrad pada pagi hari 1 Oktober 1965. Alhasil, penyerbuan RRI malam itu berhasil dilakukan.

Sarwo Edhie bersama pasukannya RPKAD (Waktu syuting sudah Kopassandha) akhirnya menemukan sebuah gubuk di Lubang Buaya dan mayat ditemukan. Supaya tidak menjadi review film, lantas pertanyaannya siapa yang memerankan sehingga benar-benar menghayati? Didi Sadikin, satuannya Kopassandha.

Tidak usah heran apabila film itu memang memikat, karena pemerannya ya memang satuan di kisah nyata yakni RPKAD kelak Kopassandha.

Ini produk kebudayaan yang menarik bahwa itu diperankan tentara apakah karena dwifungsi pula? Jawabannya, sudah saya ulas di Kumparan banyak mengenai soal militer. Jadi dibaca saja.

Namun, produk kebudayaan bernama film yang memang harus diakui memikat dan cukup menggetarkan emosional kita terhadap tindakan yang dilakukan oleh Untung, Supardjo, Sjam, Aidit dan perkumpulan di Lubang Buaya itu memang produk kebudayaan yang menurut Wijaya Herlambang sebagai legitimasi.

Sayangnya, film ini hanya sampai pada cuplikan pemakaman Pahlawan Revolusi pada hari TNI pada 5 Oktober 1965, yang menampilkan pidato Nasution dan video pemakaman saat itu. Meski begitu, saya memberikan tafsir, kenapa serangan selanjutnya RPKAD di Jawa Tengah dan kemudian di Bali salah satunya tidak dijadikan film?

Malah, Arifin C. Noer malah membuat film berjudul Djakarta 1966 yang berlatar belakang pada 1966 yakni Tri Tuntutan Rakyat, Supersemar, dan pergerakan mahasiswa saat itu. Namun, saya memberikan tafsir bahwa apa yang selama ini, yakni film itu berhenti pada pemakaman untuk memberikan legitimasi, bahwa perlakuan terhadap PKI bahkan simpatisan PKI dan konon ada yang juga asal dituduh PKI dibantai, ada pembenarannya yakni ya film itu.

Film itu sudah memberikan semacam tafsir yang benar dan versi terbenarnya ya apa yang diperankan oleh Amoroso Katamsi, Umar Kayam, Syubah Asa, Ade Irawan, Didi Sadikin dan lainnya adalah versi yang benar. Itu diproduksi PPFN, dan terlibat pula purnawirawan saat itu yakni Gufran Dwipayana.

Disinlah inti hipotesa dalam tulisan saya bahwa menulis ulang sejarah pada akhirnya sia-sia, apabila sudah ada yang resmi dari negara, contohnya film ini. Yang kemudian jadi debat di abad ke-21, salah satunya oleh Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yang mau memutarkan film itu kemudian terjadi pro-kontra.

Sehingga kemudian ada semacam yang ingin membuat ulang film itu. Namun, Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai kelahiran 1960 (masa Demokrasi Terpimpin) adalah generasi yang merasakan hal itu dan mungkin bagi kita generasi yang kemudian lahir diujung Orde Baru atau setelahnya, merasa ini tidak lazim.

Inilah dampak daripada kebudayaan. Bukan hal yang sepele, ia merawat ingatan dan tersimpan di memori terutama contohnya generasi Ibu saya yang kelahiran 1967. Ia merasakan semua produk kebudayaan itu dengan doktrin penataran atau asas tunggal, sehingga beda betul masa mudanya ketika abad ke-20 dan masa muda saya abad ke-21.

Maka, janganlah heran apabila kebudayaan adalah cara yang tidak terlihat namun bisa dirasakan. Jadi, kenapa kita sejak apa yang disebut sebagai Poedjangga Baroe, Angkatan 45 (Chairil Anwar,dkk), Polemik Lekra dan Manikebu itu sengit pada masanya? Karena menentukan arah kebudayaan yang dimaksud sebagai kebudayaan macam apa yang menjadi panduan budi dan daya itu.

Lalu, ketika 17 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kebudayaan Nasional, lantas harus apa? Apakah urutan kalender kita akan seperti ini :

1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila, 5 Oktober sebagai hari Tentara Nasional Indonesia dan 17 Oktober adalah hari Kebudayaan? Maka, pertanyaan saya, sedekat itukah kebudayaan kita pun dengan hari militer? Hanya karena dulu kita pernah merumuskan kebudayaan dan itu kongres di tengah revolusi?

Dan, saya tidak mengatakan bahwa ini ada konspirasi bahkan kepentingan gelap. Hanya saja, ini apa kebetulan yang tidak kebetulan? Terutama soal Oktober dan Kebudayaan kita?

Dari Wijaya Herlambang bahwa kebudayaan pun bisa menjadi selubung legitimasi kekerasan. Dalam tafsir saya, kebudayaan bisa jadi mitos dan bahkan dalam bahasa Harari sebagai fiksi yang bisa memperkuat legitimasi kekuasaan itu sendiri.

Kita bisa lihat, betapa bergetar suara anggota DPR saat rapat dengan Menteri Kebudayaan Fadli Zon terutama berbicara soal 1998, itu artinya bahwa sebegitu penting narasi itu terutama apabila berupa produk kebudayaan yang akan ditanam, dirawat sekaligus dipelihara. Untuk siapa? Sejarah kelak yang akan menjawab.

Sekian.