Kisah Petruk yang Jadi Petrus

Punakawan yang terdiri dari Semar, Petruk, Gareng dan Bagong. Foto: Pemerintah Kota Surakarta

"Si Pengawal pasti tidak membaca, Tembok Berlin sudah runtuh dan komunis sudah bubar. Pak Kumis menatap saya." begitulah ketus Laut atau Biru Laut yang..sudahlah, Anda baca sendiri saja nanti Laut Bercerita. Intinya bahwa itu sastra yang bercerita sejarah dari sisi lain. Sembari ada biota laut dan kerangka tulang (ikan).

Pada 9 November 2025, kumparan memberitakan Bahlil: Bapak Soeharto Sangat Layak Jadi Pahlawan Nasional dan tepat di hari berikutnya akhirnya Presiden Prabowo Subianto memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.

Jurnal dua bulanan bernama New Left Review (NLR) edisi 3 May/June pada tahun 2000, ada tulisan menarik dari Bennedict Anderson atau Ben Anderson yang disensor dengan analisisnya bersama Ruth McVey yaitu A Preliminary Analysis of the October 1, 1965 Coup in Indonesia. Ben Anderson menulis itu pada awal abad ke-21, dimana era kebebasan sudah mulai muncul setelah Presiden Soeharto menyataken berhenti.

Presiden Soeharto, Pangkostrad yang mengambil alih komando pada 1 Oktober 1965 itu, kemudian harus diturunkan 33 tahun kemudian. Ben Anderson, menulis sebuah tulisan berjudul "Petrus Dadi Ratu", sebuah satire tingkat dewo akan Petruk Dadi Ratu. Namun, kini diganti menjadi Petrus. Tentu, bagi yang mempelajari sejarah kita, entah apakah nanti oleh Menteri Kebudayaan yang menulis sejarah ulang ini akan memasukkan Petrus sebagai timeline sejarah Indonesia atau tidak.

Namun, yang jelas ini terjadi pada dekade 1980-an. Dia adalah singkatan dari "Penembak Misterius". Kita switch sejenak. Sebelum topik pinggir jurang ini kita akan ulas, tentunya berbasis pada fakta.

Petruk Dadi Ratu Tanpa Senjata? Apakah Mungkin?

Salah satu punakawan dalam pewayangan Jawa, Petruk adalah bagian dari empat serangkai yaitu Semar, Gareng, Bagong dan Petruk adalah salah satunya. Namun, bukan sejarah atau silsilah pewayangan seperti Babad yang akan kita ulas disini, melainkan mengapa Petruk bisa jadi Ratu?

Bahkan, dalam satu lakon wayang yang dipentaskan oleh Ki Seno Nugroho, bahwa Petruk menjadi Bagawan Sabdawala dan sangat bijaksana di dalam menasihati Hanoman dan Ontoseno. Lalu, ia marah dengan Kurawa yang meremehkan wujud Bagawan Sabdawala (Petruk itu sendiri) dan ia murka menjadi Bhuto (Raksasa) yang menguntal (melahap) Astina.

Tentu kisah itu bukanlah kisah nyata baik dalam Itihasa ataupun Parwa dalam Mahabharata. Bukan. Melainkan kreasi dari wayang Jawa yang memang sarat akan makna dan pesan sosial di dalamnya. Saya menangkap, frasa "Petruk Dadi Ratu" ini memang sering diberikan cap bahwa Petruk, si rakyat jelata bahkan punakawan ini bisa saja menjadi seorang ratu, sekalipun ia tidak mendapatkan Supersemar, melainkan adanya wahyu.

Kita coba urai. Petruk bukanlah golongan bangsawan dan tidak juga menyuruh sang Pujangga menulis Babad bahwa ia memiliki garis silsilah. Bahkan, Petruk juga bukan seorang bintara dan juga bukan seorang tamtama atau bahkan juga seorang perwira yang memiliki senjata dan komando pasukan. Tidak.

Lantas, wahyu yang diterima sebagai raja itulah kemudian yang menjadi legitimasi dan ia tidak memerintahkan sang pujangga Istana untuk tuliskan garis silsilah. Tidak. Namun, bagaimana mungkin berkuasa tanpa sebuah senjata? Ini pemahaman saya barangkali keliru, namun fakta menyatakan demikian bahwa tidak mungkin sebuah kekuasaan dapat diperoleh bahkan dipertahankan tanpa sebuah senjata.

Sekalipun Yuval Noah Harari dalam bukunya Sapiens menjelaskan bahwa jaringan kesadaran (realitas intersubjektif) kerjasama kita itu bisa untuk membuat dunia lebih maju dan bahkan sangat kolektif dalam kerja sama sekalipun kita tidak tahu siapa itu Benjamin Franklin namun bila seluruh dunia menyepakati uang bergambar Benjamin Franklin adalah berlaku universal (sampai saat ini), namun sejarah menunjukkan bahwa sejak masa pemburu pengumpul adalah orang yang berkuasa harus memiliki senjata. Bahkan, makan pun harus membawa senjata.

Nyatanya senjata (militer, maksudnya) itu berperan penting dalam menyokong datang dan bertahannya kolonialisme. Coba bayangkan, Hatta menulis pada 20 November 1931 dengan judul "Pengaroeh Koloniaal Kapitaal di Indonesia" dan ia menuliskan dengan baik :

"Akan tetapi bangsa kasar dari barat datang sebagai saudagar ketanah kita, tjoekoep dengan alat sendjata dan siap kalau perloe boeat berperang. Dengan sigera kaoem saudagar tadi mendjelma menjadi kaoem militer."

Bisa kita bayangkan bahwa kaum saudagar itu bahkan bukan datang dengan semangat Laissez-faire atau datang dengan ekonomi inklusif (sebagaimana yang dibanggakan oleh Robinson dan Acemoglu terjadi di daratan Eropa), ya mereka datang untuk monopoli. Syarat dan prasyaratnya adalah ya senjata. Dan itu pula dengan bertahannya VOC sampai dengan kira - kira akhir abad ke-18 dan dilanjutkan oleh Belanda secara Pemerintahan bukan lagi lewat kompeni, adalah senjata.

Sampai kemudian meletus Perang Jawa (1825-1830) yang dikenal sebagai Perang Diponegoro. Perang ini harus kita lihat bahwasanya senjata yang selama ini digunakan untuk bertahan menindas bahkan dengan asumsi bahwa tidak sampai melululantahkan keuangan (perekonomian) Belanda, nyatanya sampai - sampai harus menjadikan Belanda menciptakan Tanam Paksa (Cultuurstelsel) sejak pasca Perang Jawa sampai dengan 1870 untuk memulihkan kerugian tersebut.

Namun, yang jelas bahwa fakta ilmiah atau realitas yang terjadi adalah Petruk atau siapapun bisa menjadi raja dengan satu syarat : senjata. Bahwa aura kekuasaan itu seperti wahyu atau wangsit itu memiliki makna penting dalam lanskap politik Jawa, memang benar. Sejauh yang saya pelajari, salah satunya adalah dari Nancy Florida dengan tulisan The Badhaya Katawang: A Translation of the Song of Kangjeng Ratu Kidul , bahwa raja Mataram Islam pertama yaitu Panembahan Senopati adalah melakukan ritual dengan Ratu Kidul untuk memiliki legitimasi menjadi seorang raja di Tanah Jawa.

Dan, kisah itulah yang ada dalam Babad Tanah Jawi kemudian menjadi sebuah karya Badhaya Katawang, sebuah tarian sakral dari Keraton Surakarta. Namun, yang saya juga baca (salah satunya) dari Babad Diponegoro bahwa Panembahan Senopati bisa menjadi raja Mataram Islam yang mana sebenarnya adalah bermula dari keberhasilan Ki Ageng Pamanahan ketika dia berhasil mengalahkan Arya Penangsang.

Keberhasilan mengalahkan Arya Penangsang tersebut kemudian mendapatkan hadiah dari Sutan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir yang menjadi raja di Kerajaan Pajang dan kemudian memberikan hadiah berupa tanah di Alas Mentaok, Kotagede, Yogyakarta. Keturunan Ki Ageng Pamanahan bernama Danang Sutawijaya inilah kemudian menjadi raja Mataram Islam pertama. Namun, penting bahwa ada peran senjata di dalamnya dalam memperoleh tanah.

Tapi yang menjadi titik penting adalah bahwa memang senjata itu sangatlah penting sekali di dalam penaklukan dan juga mempertahankan kekuasaan. Sir Thomas Stamford Raffles, yang menulis History of Java, apakah tidak membawa pasukannya ke Jawa dan kemudian menyerbu Keraton Yogyakarta bersama Pasukan Sepoy pada 1812. Nyatanya selama ia di Jawa, dan ia bahkan melihat candi itu bukan tanpa senjata dan pasukan, meski ia tidak lama di Jawa.

Berita di kumparan pada 31 Agustus 2021 menyebutkan bahwa Taliban: Kekalahan AS Pelajaran bagi Penjajah, dan kita harus tahu bahwasanya Amerika Serikat yang dijuluki negara super power itu, juga harus memiliki senjata. Apakah Amerika Serikat tetap akan kuat hanya dengan senjata tanpa peluru bernama The Federal Reserve itu? Oh tentu tidak.

Ia memerlukan kekuatan geopolitik (baca : kekuatan fisik) dan perlu juga kita lihat benang merah yang sangat nyata bahwa Amerika Serikat, apakah itu dipimpin seorang Petruk atau bahasanya sosok calon pemimpin yang dinilai (sekali lagi, dinilai) tidak mumpuni itu sistem berubah? Tidak. Bayangkan seperti Donald Trump yang dinilai sebagai calon yang mengejutkan dan tidak terbayangkan sebelum 2016 bisa menjadi Presiden, itu otomatis menghentikan senjata hanya karena ia (dalam bahasa Jeffrey Winters) bahwa pengusaha properti dan ia kemudian berhenti mengurus Internasional? Dan juga hanya karena yang disoroti perang dagang yang getol dilakukan Trump saat itu dengan defisit neraca perdagangannya dengan Tiongkok itu?

Nyatanya di era Trump , apalagi periode pertama, itu militer tetap dikerahkan bahkan ia tetap saja mengurus urusan internasional. Contoh tanpa senjatanya adalah dengan membangun Tembok Meksiko di perbatasan Amerika Serikat. Bahkan yang nyata adalah bahwa Trump bukan melahirkan suhu geopolitik adalah dengan pembunuhan Qasim Soleimani pada 2020. Meskipun dalam catatan Bob Woodward dalam buku Fear, bahwa Trump adalah seorang yang menganggap serangan ke Taliban tidak menguntungkan.

Tapi nyatanya, kalau kita analogikan, kemenangan Trump pada 2016 yang sama sekali tidak diduga saat melawan Hillary Clinton, tentu saja bisa kita analogikan dengan Petruk. Meski bukan rakyat jelata, sebab ia memiliki Trump Tower, namun selaku selebriti juga.

Kita switch ke masa Indonesia.

Muhidin M. Dahlan, dalam kroniknya berjudul Kronik Otoritarianisme Indonesia, menjelaskan bahwa dimana militer pada revolusi Agustus 1945? Bahkan, Ulf Sundhaussen lewat bukunya The Road to Power: Indonesian Military Politics, 1945-1967, bahwa yang pertama kali berdiri sebelum 5 Oktober 1945, bukanlah sebuah tentara yang akan sibuk dwifungsi melainkan sebuah badan yang masih berbicara soal keamanan.

Haruslah diketahui bahwa pasca proklamasi 17 Agustus 1945 diucapkan, situasi sangat belum stabil. Bahkan satu bulan setelah merdeka, kembalinya Belanda yang dibonceng sekutu datang kembali dan disana militer berperan penting sampai tahun 1967. Selalu saja, semua memiliki sesuatu yang bersentuhan dengan militer. Sekalipun pakar tata negara atau sejarawan memberikan cap bahwa periode pasca Maklumat Hatta sejak 1945 dan sampai sebelum dibentuknya Kabinet Djuanda 1957, kita mengalami fase yang demokratis.

Namun, fase apapun di dalamnya ada militer. Sekali lagi, militer. Jika kita memotret lewat film karya Arifin C. Noer yaitu Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI, tentu saja adegan ketika Panglima Kostrad Mayjend Soeharto datang ke Kostrad dan kedatangan Sarwo Edhie sembari juga Soeharto kedatangan Leo Wattimena. Setelah Brigjend Soepardjo (Salah satu bagian penting dari Biro Khusus) naluri militernya benar, lantas semua film beralih ke militer.

Bahkan, Soeharto selaku mengambil alih kursi Panglima Angkatan Darat, ia kemudian memberikan sedikit tekanan bahwa Presiden Soekarno harus meninggalkan Halim dengan tekanan "sebelum tengah malam" kepada salah satu Kolonel yang merupakan utusan dari Presiden Soekarno yang hari itu berada di Halim.

Ketika Batalyon dari sisi PKI bertarung dengan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD), akhirnya ditemukanlah Lubang Buaya. Film berakhir dengan pemakaman para Pahlawan Revolusi yang dibarengi dengan pidato Menko Hankam/KSAB Jenderal Nasution, kemudian berakhir.

Namun, kelanjutan sebenarnya atau klimaks film tersebut ada pada Djakarta 66. Sebuah film yang sangat penting menjelaskan bagaimana mahasiswa dan kemudian Supersemar itu keluar. Alhasil, Soeharto dengan kekuatan politik di MPRS, menjadikan Ketetapan MPRS XXV/1966 itu menjadi sesuatu yang legenda. Bisa kita simpulkan (bukan Petruk Dadi Ratu-nya) bahwa rezim yang berkuasa lama tidak mungkin tidak tanpa menggunakan hukum juncto senjata.

Petrus, Upaya Mempertahankan?

Dari Petruk kita beralih ke Petrus (Penembakan Misterius). Saya tidak akan membahas detail, bahwa Petrus adalah bagian dari kasus kriminal. Biarkanlah ahli hukum yang apakah memandang itu bisa berlaku surut atau ada unsur HAM yang lebih bisa menjelaskan. Melainkan saya akan membaca dari sisi politik, bahwa siapa yang sebenarnya ditembak secara misterius itu.

Kalau kita membaca buku Laut Bercerita yang harus membaca buku kiri secara sembunyi di sebuah rumah hantu di Seyegan, Yogyakarta. Namun, kalau kita menggunakan timeline itu, maka Petrus itu terjadi dekade sebelumnya. Namun bukan itu poinnya.

Yang menjadi poin adalah bahwa pada masa itu dipenuhi oleh ketakutan yang disebabkan oleh satu kebenaran. Metodenya sederhana, kekerasan budaya. Pada masa itulah kekerasan budaya sebagaimana yang diulas oleh Wijaya Herlambang dengan Kekerasan Budaya Pasca 1965: Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-Komunisme Melalui Sastra dan Film, bahwa melawan yang namanya Pemerintah adalah melawan kebenaran yang sudah ditetapkan oleh Tap MPRS XXV/1966.

Jadi, bukan Petrus yang membuat itu mengerikan. Hegemoni (kalau menggunakan bahasa Gramsci) yang justru membuat ketakutan itu. Jadi, jika sering dikutip bahwa zaman sudah edan, maka yang edan sebenarnya adalah manusianya, bukan zaman. Dan, ketakutan atau kebahagiaan bergantung bagaimana hal itu dilakukan oleh yang berkuasa.

Sedari awal sejak Orde Baru itu berdiri dengan perangkat bernama kebudayaan. Hal itu bukan sesuatu yang tanpa referensi, bahwa kebudayaan berperan penting di dalam melegitimasi Orde Baru. Produk kebudayaan berupa karya sastra yaitu cerpen misalnya dan puncaknya adalah sebuah film.

Namun, yang terpenting menurut saya adalah bahwa Petrus yang dalam catatan Salim Said dalam bukunya berjudul Dari Gestapu ke Reformasi, bahwa itu bukan kriminal biasa melainkan dimensi politik yang kuat bahkan berkaitan dengan operasi militer. Apa itu? Bahwa Gali (Gabungan anak liar) yang mana kelompok kriminal bernama Gali itu adalah binaan Opsus Ali Murtopo yang memang bahwa itu digunakan untuk kepentingan politik Ali Murtopo saat itu.

Ali Murtopo, merupakan bagian penting Orde Baru yang menjadi arsitek awal, bahkan ia yang menulis buku babon berjudul Strategi Pembangunan Nasional yang kata kuncinya selalu merujuk kepada "stabilitas". Istilah Gali ini bukan hanya muncul dalam memoar Salim Said, namun dalam buku Ian Douglas Wilson berjudul Politik Jatah Preman: Ormas dan Kuasa Jalanan di Indonesia Pasca Orde Baru.

Bahwa harus dilihat konteks bahwa militer bukanlah homogen sekalipun setia kepada Sapta Marga. Kita bisa lihat pasca 17 Oktober 1952, ada faksi yang disebut sebagai faksi Nasution dan faksi Zulkifli Lubis dan hingga terjadi apa yang disebut sebagai Piagam Yogya. Lalu, Demokrasi Terpimpin misalnya ada faksi Nasution dan faksi Yani yang terjadi ketika Yani diangkat menjadi Panglima Angkatan Darat (KSAD, sekarang).

Karena itulah bahwa Petrus yang terjadi pada dekade 1980-an itu bukan sekedar menghilangkan kekuatan politik, melainkan juga tetap mempertahankan kekuasaan dengan cara yang baru. Bukan sekedar dihabisi. Intinya ini semua adalah politik. Termasuk menurut Salim Said dalam buku yang sama dan satu buku berjudul Gestapu 65, bahwa ketika PRRI terjadi, direkrut Pemuda Rakyat (PR) untuk menghadapi PRRI pada 1958 itu. Itu juga ada pada memoar Catatan Jenderal Pranoto Reksosamodra : Dari RTM Boedi Oetomo sampai Nirbaya, yang menjelaskan pada saat PRRI.

Petrus, itu ibarat lagu Kepompong yaitu "Dulu kita sahabat, berteman bagai ulat," namun akhirnya berakhir tragis. Namun, kita sampai pada kesimpulan bahwa mempertahankan kekuasaan yang abstrak tak berwujud itu pun juga harus menggunakan senjata. Bahwa, kalau kita pertanyakan di awal, apakah mungkin lakon Petruk Dadi Ratu itu sekedar adanya wahyu begitu saja? Jelas tidak. Bahkan mempertahankannya pun harus dengan senjata, Jamus Kalimasada. Kalau di masa kini atau di masa itu yang memang mengerikan itu?

Petrus Jadi Pahlawan, Renungan Republik

Setelah dinobatkan pahlawan, lantas apa yang kemudian harus dianalisis kembali? Toh sudah terjadi dan pengesahan secara "gong" sudah dilakukan. Namun, saya ingin kita untuk merenung, apakah penobatan pahlawan seperti itu maka kita tidak layak untuk membicarakan "sisi lain"?

Perdebatan yang terutama terjadi sejak 2016, itu dominasi oleh politik. Semua ini soal politik dan juga kebudayaan. Mengapa saya dalam membicarakan Orde Baru, tidak luput dari kebudayaan apa yang memang hidup di masa itu. Rasanya, ketika Petrus terjadi, hal yang paling bisa kita bayangkan adalah menulis bebas seperti ini rasanya sudah tidak aman.

Jelas itu. Namun di era Reformasi muncul kebudayaan baru yang mengakibatkan iklim kebebasan baik itu berbicara bahkan menulis pun kita tidak harus memikirkan apakah harus bergantung pada apakah akan dibuntuti atau tidak. Yang jelas bahwa menulis masa kini juga bergantung apakah tulisan kita bergantung pada redaksi atau tidak.

Tapi, saya setelah Soeharto menjadi pahlawan, saya merasa bahwa pemberian gelar pahlawan itu ketika dilakukan seketika seperti mengangkat atau memberhentikan menteri atau mudahnya hak prerogatif Presiden, maka apakah ketika nanti yang berkuasa tidak sepakat ketika Soeharto menjadi pahlawan nasional, maka kemudian bisa tidak diakui begitu saja?

Apa arti pemberian gelar pahlawan jika ini sekedar politik secara prerogatif begitu saja bukan malah kita mendengarkan masyarakat? Semua Presiden, akan memiliki sisi kelemahan dan kebaikannya, bergantung iklim apa yang akan dialami. Semua Presiden, baik dari Soekarno dengan iklim Perang Dingin yang mendirikan blok baru, Soeharto yang fokus pada stabilitas politik demi pembangunan, B.J Habibie , Abdurrahman Wahid dan Megawati adalah presiden masa transisi.

Lalu, SBY dan Jokowi adalah presiden yang sama sekali merasakan apa itu pemilihan secara langsung dan tantangan kebudayaan politik yang merangkul tersebut. Namun, kita tidak bisa juga sekedar menolak dan menerima. Saya kira, perdebatan seperti ini sangat elitis, bukan akar rumput. Sekali lagi, yang mendorong dijadikan pahlawan bukan karena demo dari mahasiswa ke Istana Negara atau Gedung DPR. Tidak.

Maka, saya sekali lagi mengatakan ini adalah soal waktu, semua pentas politik kita saat ini adalah anasir yang berasal dari abad ke-20, sehingga subjektifnya sangat terasa. Kesimpulannya, apakah kemudian kisah Petruk itu penting agar senjata itu tidak disalahgunakan dan menggunakan kekuasaan dengan senjata sembari menakut-nakuti? Biarlah waktu yang menjawab. Ini politik semua. Toh juga Soekarno baru resmi menjadi Pahlawan Nasional di masa SBY. Ini politik, sekali lagi soal politik yang kadar objektifnya diukur melalui subjektif apalagi hak prerogatif.

Sekian.