BAKOM RI: Bijak Dalam Transparansi anggaran, Penyerapan, dan Akuntabilitas Publik
Pengamat seni, budaya, politik, sosial, hukum, pendidikan dan dinamika kebangsaan
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Nur Ahmad Hidayat tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarOleh: Nur Ahmad Hidayat
Kepercayaan publik merupakan modal penting bagi setiap lembaga pemerintah. Membangunnya membutuhkan konsistensi antara kebijakan, pelaksanaan program, keterbukaan informasi, dan pertanggungjawaban penggunaan sumber daya negara. Dalam konteks tersebut, Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) memiliki posisi strategis, bukan hanya sebagai penyampai informasi pemerintah, tetapi juga sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Di bawah kepemimpinan Syahganda Nainggolan, Bakom memasuki fase konsolidasi dan penguatan peran kelembagaan. Sejumlah langkah awal telah diperlihatkan melalui kegiatan komunikasi dengan media, penguatan jejaring humas pemerintah daerah, dialog dengan pemangku kepentingan, serta penyampaian sikap pemerintah terhadap sejumlah isu nasional.
Dalam serah terima jabatan pada Oktober 2026, Syahganda menyampaikan penekanan strategi komunikasi yang lebih banyak mendengar aspirasi masyarakat. Pendekatan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo agar Bakom mampu menjadi penghubung suara masyarakat dari tingkat bawah hingga pemerintah pusat.
Langkah berikutnya terlihat melalui audiensi dengan Media Group pada 13 Oktober 2026. Dalam kesempatan tersebut, Syahganda menekankan pentingnya media sebagai jembatan antara program pemerintah dan persepsi masyarakat. Ia juga menyampaikan penguatan koordinasi dengan sekitar 4.000 pejabat dan personel humas pemerintah daerah secara daring. Pada kesempatan lain, melalui Local Media Summit 2026, ia kembali menempatkan media lokal sebagai mitra penting dalam memahami persoalan masyarakat di daerah.
Rangkaian kegiatan tersebut memperlihatkan adanya ikhtiar membangun komunikasi kelembagaan. Tentu, proses konsolidasi membutuhkan waktu, kesinambungan, dan dukungan berbagai pihak. Karena itu, aktivitas yang sudah berjalan patut ditempatkan sebagai bagian dari fondasi awal untuk mengembangkan sistem kerja yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.
Momentum Penguatan Tata Kelola
Perhatian terhadap tata kelola Bakom semakin relevan ketika dukungan anggaran lembaga ini menjadi perhatian publik. Pemberitaan Katadata pada 27 Oktober 2026 menyebutkan anggaran Bakom tahun 2027 mencapai Rp1,95 triliun, meningkat dibandingkan anggaran tahun 2026 yang berada di kisaran Rp22 miliar.
Angka tersebut merupakan alokasi anggaran tahun anggaran 2027, sehingga perlu dibedakan dari realisasi penggunaan anggaran. Namun, besarnya dukungan sumber daya negara tentu memberikan peluang sekaligus tanggung jawab untuk memperkuat kapasitas dan kualitas kelembagaan.
Dalam pembahasan anggaran Kemensetneg di Komisi XIII DPR RI pada 31 Agustus 2026, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, turut memberikan perhatian terhadap peningkatan anggaran Bakom. Ia menekankan pentingnya indikator kinerja yang terukur agar penguatan anggaran berbanding lurus dengan kualitas komunikasi pemerintah kepada masyarakat.
Catatan tersebut merupakan masukan kelembagaan yang konstruktif. Penguatan anggaran membutuhkan perencanaan yang matang, distribusi yang tepat, serta ukuran keberhasilan yang dapat dievaluasi. Dengan demikian, pembahasan anggaran tidak berhenti pada besaran nominal, tetapi juga memperhatikan manfaat yang hendak dihasilkan.
Dalam hal ini, transparansi bukan dimaksudkan untuk mempertanyakan integritas pimpinan ataupun menduga adanya persoalan dalam pengelolaan keuangan. Sebaliknya, keterbukaan merupakan bagian dari upaya menjaga reputasi dan kepercayaan terhadap lembaga sejak awal.
Anggaran, Program, dan Penyerapan Harus Saling Terhubung
Transparansi anggaran idealnya memberikan gambaran yang utuh mengenai hubungan antara perencanaan, alokasi, pelaksanaan, dan hasil kegiatan. Publik perlu dapat memahami bagaimana anggaran didistribusikan berdasarkan program prioritas, apa sasaran yang hendak dicapai, serta bagaimana perkembangan realisasinya.
Penguatan hubungan dengan media, koordinasi humas kementerian dan pemerintah daerah, diseminasi informasi kebijakan, penyerapan aspirasi masyarakat, serta pengembangan teknologi komunikasi merupakan bidang yang relevan untuk menjadi ukuran kinerja Bakom.
Setiap program tentu memiliki karakteristik dan kebutuhan pembiayaan yang berbeda. Karena itu, alokasi anggaran perlu disertai penjelasan mengenai tujuan, sasaran, tahapan pelaksanaan, dan keluaran yang diharapkan.
Prinsip matching antara anggaran dan program menjadi penting. Anggaran mengikuti prioritas program, penyerapan mengikuti pelaksanaan kegiatan, sedangkan pertanggungjawaban menjelaskan hasil dan manfaatnya.
Sebagai contoh, penguatan jejaring humas pemerintah daerah tidak cukup hanya diukur dari jumlah peserta yang mengikuti koordinasi. Perlu diketahui pula bagaimana jejaring tersebut bekerja, bagaimana kesinambungan komunikasi terbangun, dan apa hasil yang diperoleh.
Demikian pula penyerapan aspirasi masyarakat. Strategi mendengar yang disampaikan Syahganda akan semakin kuat apabila didukung mekanisme operasional yang jelas, mulai dari penerimaan aspirasi, pengelompokan persoalan, penerusan kepada kementerian atau lembaga terkait, hingga informasi mengenai tindak lanjutnya.
Pengembangan teknologi komunikasi dan kecerdasan buatan juga memerlukan tahapan program yang terukur. Publik perlu memperoleh informasi apakah suatu gagasan masih dalam perencanaan, telah memasuki tahap pelaksanaan, atau sudah menghasilkan sistem yang dapat dimanfaatkan.
Keterbukaan tersebut dapat diperkuat melalui pelaporan berkala yang mempertemukan realisasi keuangan, realisasi fisik kegiatan, dan capaian manfaat. Dengan begitu, persentase penyerapan anggaran tidak berdiri sendiri, tetapi dapat dibaca bersama hasil pekerjaan dan manfaat yang dihasilkan.
Informasi mengenai pengadaan, pelaksanaan kegiatan, nilai pekerjaan, serta hasil yang diterima pemerintah juga dapat disampaikan sesuai ketentuan keterbukaan informasi dan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Tentu dengan tetap memperhatikan batasan informasi yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Transparansi sebagai Perlindungan Kelembagaan
Ada satu hal yang patut menjadi perhatian bersama: membangun tata kelola yang baik sejak awal jauh lebih bijaksana daripada harus melakukan pembenahan setelah persoalan berkembang menjadi beban kelembagaan.
Bakom saat ini memiliki momentum untuk memperkuat fondasi organisasi. Selagi konsolidasi kepemimpinan masih berlangsung dan ruang pembenahan masih terbuka luas, transparansi dan akuntabilitas dapat ditempatkan sebagai bagian integral dari budaya kerja.
Kehati-hatian dalam mengelola anggaran tidak berarti membatasi ruang gerak lembaga. Sebaliknya, perencanaan yang jelas, distribusi anggaran sesuai kebutuhan, pelaksanaan yang terdokumentasi, dan pertanggungjawaban yang terukur akan memberikan perlindungan bagi pimpinan maupun institusi.
Dengan sistem yang baik, setiap program memiliki pijakan yang jelas, setiap kegiatan mempunyai keluaran yang dapat diperiksa, dan setiap penggunaan anggaran dapat dijelaskan secara proporsional. Ini juga membantu mencegah munculnya persoalan administratif maupun residu kelembagaan yang berpotensi membebani kepemimpinan pada masa mendatang.
Karena itu, transparansi tidak seharusnya dipandang sebagai tekanan dari luar. Ia merupakan kebutuhan bersama antara pimpinan, jajaran pelaksana, pemerintah, dan masyarakat. Keterbukaan justru memungkinkan komunikasi yang lebih setara, mengurangi ruang kesalahpahaman, serta memperkuat kepercayaan publik.
Pada akhirnya, Bakom memiliki kesempatan untuk tumbuh sebagai lembaga komunikasi pemerintah yang tidak hanya kuat dalam menyampaikan informasi, tetapi juga terbuka dalam tata kelola dan bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran negara.
Kepemimpinan Syahganda dapat menjadikan momentum ini sebagai pijakan untuk mempertemukan strategi komunikasi, penguatan kelembagaan, dan akuntabilitas publik dalam satu kesatuan kerja.
Sebab, keberhasilan lembaga pemerintah bukan hanya diukur dari seberapa luas pesan yang disampaikan, melainkan juga dari seberapa baik amanah negara dikelola dan seberapa besar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.