120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Serahkan HMP Pemakzulan Gibran, Ini Alasannya
PerbesarSebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Mereka menilai Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan persyaratan pencalonannya.
Delapan fraksi yang menyampaikan usulan tersebut yakni PDI Perjuangan, Golkar, PKS, NasDem, PKB, PAN, Demokrat, dan Gerindra.
Masing-masing fraksi menyampaikan alasan yang berbeda dalam mendukung usulan HMP tersebut. Berikut penjelasan perwakilan tiap fraksi.
PDI Perjuangan
Sekretaris Fraksi PDIP DPR, Dolfie Othniel Frederic Palit, mengatakan pengajuan HMP didasarkan pada prinsip Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung kedaulatan rakyat.
“Bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam UUD RI tahun 1945 sehingga setiap penyelenggaraan kekuasaan negara termasuk pengisian jabatan presiden dan wakil presiden wajib memenuhi ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan,” kata Dolfie saat menyerahkan usulan HMP kepada pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11).
“Pemilihan Presiden dan wakil presiden wajib diselenggarakan berdasarkan asas langsung bebas rahasia jujur dan adil, termasuk menjamin bahwa setiap calon memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan,” lanjutnya.
Golkar
Kapoksi Golkar Komisi II DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan pengajuan HMP dilakukan setelah pihaknya mencermati perkembangan putusan MK dan MA yang berkaitan dengan legitimasi posisi Gibran sebagai wakil presiden.
Menurut Doli, persoalan hukum yang berkaitan dengan putusan kedua lembaga peradilan tersebut telah selesai.
“Alasan untuk menyatakan pendapat ini adalah bahwa kami atau saya mewakili beberapa anggota melihat dinamika yang terakhir ini terjadi, sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Agung yang linear berkaitan dengan soal legitimasi posisi wakil presiden, dan kami menganggap urusan di wilayah hukum sudah selesai,” kata Doli.
“Dan yang kedua, kami juga mengikuti terus perkembangan dinamika di masyarakat yang juga aspirasinya hampir sama,” sambungnya.
Doli meminta pimpinan DPR memproses usulan tersebut sesuai mekanisme konstitusi yang mengatur pemberhentian wakil presiden.
“Oleh karena itu, beberapa anggota, 11 anggota sekarang yang menandatangani ini kemudian menyampaikan permohonan dan menyampaikan hak menyatakan pendapatnya bahwa untuk diproses pada tahap pemberhentian seorang wakil presiden untuk melanjutkan proses yang ada di aturan dan konstitusi Pasal 7A, 7B, dan 7T,” ucapnya.
PKS
Kapoksi Komisi II DPR sekaligus Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, mengatakan usulan HMP diajukan atas dugaan Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 7A juncto Pasal 7B UUD 1945.
Mardani juga menyoroti dugaan perbuatan tercela yang dinilai bertentangan dengan etika kehidupan berbangsa.
“Indikasi perbuatan tercela tersebut juga merupakan pelanggaran dan bertentangan dengan etika kehidupan berbangsa sebagaimana termuat dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6/MPR/2001 tentang Kehidupan Berbangsa yang pada pokoknya dalam kehidupan berbangsa harus mengedepankan kejujuran, keteladanan, rasa malu, tanggung jawab, dan menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga bangsa,” jelasnya.
NasDem
Anggota DPR dari Fraksi NasDem, Sugeng Suparwoto, mengatakan tidak ada alternatif lain selain menempuh jalur konstitusional untuk menindaklanjuti polemik Gibran.
Ia berharap proses tersebut segera dipercepat agar polemik yang berkembang tidak terus mengganggu kehidupan bernegara.
“Alasan kami bahwa sebagaimana disampaikan ketum kami bahwa seluruh prasyarat sudah terpenuhi. Dan tidak ada alternatif lain kecuali jalan ini. Untuk itu,agar semua proses dipercepat jangan sampai menyandera kehidupan bernegara yang lebih penting,” ucap Sugeng.
“Ya, dan secara khusus hak pendapat ini ditujukan untuk wakil presiden,” sambungnya.
PKB
Kapoksi Komisi II DPR, Muhammad Khozin, menilai polemik ijazah Gibran harus segera diselesaikan. Menurut dia, persoalan tersebut telah menyita banyak energi.
“Kami melihat polemik ini harus segera disudahi. Energi kita terlalu mubazir, banyak dikuras untuk hal-hal yang tidak berkorelasi langsung dengan hajat hidup orang banyak,” kata Khozin.
“Program asta cita yang sudah dicanangkan oleh Presiden Prabowo kita komitmen bersama untuk diwujudkan, bukan kemudian diabaikan dan hanya berkutat pada urusan ijazah yang tidak berkesudahan,” tambahnya.
PAN
Ketua Fraksi PAN MPR, Sarifuddin Sudding, mengatakan pengajuan HMP didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 742/Kasasi/TUN/2026 tanggal 30 Oktober 2026 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2026 yang berkaitan dengan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran.
Sudding menjelaskan terdapat dua cara untuk melaksanakan putusan lembaga peradilan. Pertama, secara sukarela oleh pihak yang bersangkutan melalui pengunduran diri. Kedua, melalui upaya eksekusi dengan menempuh jalur konstitusional.
“Yang menjadi objek adalah Wapres. Di mana surat keterangan yang bersangkutan telah dinyatakan batal dan tidak sah. Dan yang memiliki dimusnahkan. Itu Amar putusan,” katanya.
“Dan karenanya, negara kita negara hukum, sebagaimana konstitusi kita, dan anggota DPR memiliki hak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 79 UU MD3 dan Pasal 20 konstitusi kita, di mana DPR memiliki hak interplasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Karena proses ini sudah melalui pembuktian lewat lembaga Peradilan. Maka saya sebagai anggota DPR dari fraksi PAN mengusulkan dan hak menyatakan pendapat terkait saudara Gibran Rakabuming Raka yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai Wapres,” tambahnya.
Demokrat
Anggota DPR dari Fraksi Demokrat, Benny K. Harman, menyebut para pengusul HMP menilai terdapat dugaan perbuatan tercela dan dugaan tidak terpenuhinya persyaratan oleh Gibran sebagai wakil presiden.
“Sehingga dengan demikian harus diberhentikan, dimakzulkan dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” kata Benny.
Selain mengajukan HMP, Benny mengatakan para pengusul juga meminta pimpinan DPR segera menindaklanjuti usulan tersebut.
“Yang kedua, kami pengusul juga memohon dan meminta dengan sangat kepada pimpinan dewan untuk dalam waktu yang tidak begitu lama segera menindaklanjuti usulan anggota terkait dengan Hak Menyatakan Pendapat dan selanjutnya ditindaklanjuti dan diproses seturut ketentuan konstitusi dan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata dia.
Gerindra
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menjelaskan pihaknya menyampaikan usulan setelah mencermati berbagai pandangan dan aspirasi yang berkembang di masyarakat.
“Kenapa kami mengambil waktu yang terakhir? Karena kami ingin mendengar, mencermati apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi pandangan, apa yang menjadi keinginan untuk menyelesaikan hal-hal yang sekarang ini berkembang di masyarakat, dan tentu kita ingin segera untuk diakhiri,” kata Azis.
“Karena itu, kami sebagai pengusul memandang apa yang disampaikan itu menjadi bagian dari alasan kenapa kami ikut usulkan dan tanda tangan hak menyatakan pendapat terkait polemik yang menimpa Wapres Gibran Rakabuming Raka,” sambungnya.