Bakal Efisiensi, Komisi IX Sebut Anggaran BGN Akan Lebih Kecil dari Rp 270 T
·waktu baca 4 menit
PerbesarWakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengungkapkan Badan Gizi Nasional (BGN) akan melakukan efisiensi besar-besaran dalam penyusunan anggaran tahun 2027.
Menurutnya, pagu indikatif sebesar Rp 270 triliun bukan angka yang nantinya akan digunakan oleh BGN. Hal itu disampaikan Charles usai mengikuti rapat secara tertutup dengan BGN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6).
Menurut Charles, salah satu alasan rapat dilakukan tertutup karena dokumen anggaran yang dibahas masih menggunakan rancangan yang disusun oleh kepemimpinan BGN sebelumnya.
“Salah satu alasannya adalah karena memang untuk anggaran 2027 yang disajikan kepada kita hari ini bukan anggaran yang ingin digunakan. Karena pagu anggaran indikatif yang saat ini disajikan adalah pagu anggaran indikatif yang disiapkan oleh pengurus lama, kepemimpinan lama,” kata Charles.
Ia menjelaskan, pimpinan baru BGN masih melakukan penyusunan ulang berbagai program yang akan dijalankan pada 2027, termasuk menentukan jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Sehingga mereka juga membutuhkan waktu untuk menyusun ulang program apa yang akan dijalankan di tahun 2027. Termasuk jumlah penerima manfaatnya berapa, sehingga ya apa pun anggaran yang akan ditampilkan bukan anggaran yang akurat, sehingga mungkin lebih baik tidak disampaikan secara terbuka daripada akhirnya menimbulkan berbagai mispersepsi,” ujarnya.
Charles menegaskan pemerintah sebenarnya sudah memberikan pagu indikatif kepada BGN. Namun angka tersebut masih bersifat sementara karena akan mengalami banyak penyesuaian seiring proses evaluasi yang sedang berlangsung.
“Sudah ada pagu indikatif yang disampaikan, tapi dengan catatan bahwa ini masih akan banyak penyesuaian. Jadi tadi sudah ada yang disampaikan kepada kita komitmen dari Badan Gizi Nasional untuk melakukan efisiensi secara besar-besaran baik dari sisi jumlah anggaran maupun dari sisi jumlah penerima manfaat,” katanya.
Meski demikian, BGN belum dapat menyampaikan besaran angka final karena proses perhitungan masih berjalan.
“Namun karena prosesnya masih sedang berjalan, teman-teman di BGN juga belum bisa memberikan angka yang pasti sehingga yang disajikan masih anggaran yang disiapkan oleh kepemimpinan lama,” ungkapnya.
Dalam rapat tersebut, Komisi IX DPR juga mendapat penjelasan bahwa pagu indikatif yang saat ini tercatat sebesar Rp 270 triliun bukanlah angka yang akan disahkan pada akhirnya.
Charles bahkan memastikan anggaran BGN tahun 2027 akan jauh lebih kecil dibanding angka yang saat ini tercantum dalam dokumen pagu indikatif.
“Kalau yang disampaikan kepada kita sudah pasti akan berkurang. Jadi gini, ini saya buka saja. Kalau pagu indikatif yang disampaikan secara formal Itu tadi 270 triliun. Ya tetapi kembali lagi saya harus kasih disclaimer. Anggaran ini bukan anggaran yang akan disetujui dan akan digunakan. Karena ini anggaran yang disusun oleh pimpinan BGN yang lama,” ujarnya.
Menurut dia, pimpinan baru BGN telah memberikan jaminan kepada DPR bahwa efisiensi akan dilakukan secara menyeluruh, baik dari sisi penerima manfaat maupun penggunaan anggaran.
“Jadi kami tadi dipastikan oleh teman-teman BGN bahwa ke depan di 2027 anggaran pasti akan berkurang jauh. Berapa jumlahnya kita juga belum tahu. Mereka juga belum bisa memastikan karena proses menghitung masih dilakukan sampai saat ini,” kata Charles.
Meski angka final belum tersedia, Komisi IX DPR tetap melaksanakan rapat karena tahapan pembahasan anggaran pemerintah sudah berjalan dan tidak bisa ditunda.
Charles mengatakan BGN diberikan waktu untuk segera merampungkan perhitungan ulang kebutuhan anggaran sesuai program yang akan dijalankan pada 2027.
“Karena pembahasan siklus anggaran kan sudah sedang berjalan, kita tidak bisa menunda lagi. Sambil prosesnya berjalan, kita minta teman-teman di BGN untuk bisa segera memperbaiki sesuai dengan kebutuhan yang akan dijalankan di tahun 2027,” ujarnya.
“Ya, tenggat waktunya sesuai dengan siklus pembahasan anggaran, mungkin dalam satu bulan ini sudah harus selesai,” sambung dia.
Selain membahas efisiensi anggaran, Komisi IX juga menyoroti perlunya perbaikan tata kelola di tubuh BGN setelah muncul berbagai persoalan termasuk kasus korupsi di kepemimpinan sebelumnya.
Charles mengatakan DPR menaruh harapan besar kepada pimpinan baru BGN, terutama karena kehadiran Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari yang memiliki latar belakang sebagai auditor negara saat menjabat Wakil Kepala BPKP.
“Evaluasinya banyak. Jadi kami juga tentu menaruh harapan besar dengan adanya kepemimpinan baru. Khususnya dengan kehadiran Ibu Arum yang pernah menjadi wakil kepala BPKP dengan background sebagai auditor negara,” katanya.
Ia berharap BGN mampu membangun sistem pengadaan yang lebih transparan dan akuntabel sehingga persoalan yang sempat menjadi sorotan publik tidak kembali terjadi.
“Kita berharap BGN sekarang bisa memiliki sistem pengadaan yang lebih akuntabel, lebih terbuka dan transparan. Sehingga kejadian-kejadian seperti kemarin tidak terulang kembali,” ujarnya.
Charles juga menyinggung kontroversi pengadaan motor listrik yang sebelumnya menjadi perhatian publik.
“Kita tidak lagi melihat misalnya pengadaan motor listrik senilai 1 koma sekian triliun tanpa akuntabilitas yang jelas. Harga yang diadakan menurut di BGN kan sekitar 40-an juta. Tapi dikuliti oleh teman-teman netizen bahwa kalau belanja di toko online itu nggak sampai 10 juta gitu kan,” kata Charles.