Konten dari Pengguna

BRICS, Local Currency, dan Masa Depan Ketahanan Ekonomi Global

Hari Suciono : Penulis adalah Pegawai di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember – Jawa Timur

Dunia sedang memasuki fase baru ketidakpastian ekonomi global. Konflik geopolitik yang berkepanjangan, meningkatnya fragmentasi perdagangan, volatilitas pasar keuangan, hingga perubahan lanskap teknologi telah mendorong banyak negara meninjau ulang strategi ekonomi internasional mereka. Dalam situasi seperti ini, ketahanan ekonomi tidak lagi hanya ditentukan oleh besarnya cadangan devisa, kekuatan fiskal, atau kemampuan menjaga stabilitas inflasi. Ketahanan juga ditentukan oleh kemampuan negara-negara membangun kerja sama yang lebih adaptif terhadap perubahan tatanan ekonomi global.

Gambar Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti dan Wakil Menteri Keuangan RI Juda Agung dalam BRICS FMCBG 2026 di Mumbai, India., Sumber : Website Bank Indonesia-Publikasi Ruang Media
zoom-in-whitePerbesar
Gambar Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti dan Wakil Menteri Keuangan RI Juda Agung dalam BRICS FMCBG 2026 di Mumbai, India., Sumber : Website Bank Indonesia-Publikasi Ruang Media

Di tengah dinamika tersebut, kelompok BRICS semakin menunjukkan perannya sebagai salah satu poros penting dalam arsitektur ekonomi dunia. Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral BRICS di Mumbai, India, pada 9-10 September 2026 menjadi salah satu penanda bagaimana negara-negara berkembang mulai mencari pendekatan yang lebih konkret untuk menghadapi ketidakpastian global. Salah satu isu yang mendapatkan perhatian besar adalah penguatan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi internasional dan pengembangan konektivitas pembayaran lintas negara.

Bagi sebagian kalangan, isu penggunaan mata uang lokal mungkin terdengar sangat teknis. Namun sesungguhnya, kebijakan tersebut berkaitan langsung dengan upaya mengurangi biaya transaksi, meningkatkan efisiensi perdagangan, serta memperkuat ketahanan ekonomi terhadap gejolak eksternal. Dalam sistem keuangan internasional yang masih didominasi mata uang tertentu, perubahan sentimen global atau kebijakan moneter negara besar sering kali berdampak luas terhadap negara berkembang. Fluktuasi nilai tukar dapat meningkatkan biaya perdagangan, memperbesar risiko investasi, dan memengaruhi stabilitas keuangan domestik.

Karena itu, semakin banyak negara mulai melihat penggunaan mata uang lokal bukan semata sebagai instrumen pembayaran, melainkan sebagai bagian dari strategi penguatan ketahanan ekonomi. Ketika pelaku usaha dapat bertransaksi menggunakan mata uang masing-masing, ketergantungan terhadap mata uang perantara dapat berkurang. Risiko nilai tukar pun menjadi lebih terkendali, sementara efisiensi transaksi meningkat.

Dalam konteks itulah, posisi Indonesia menjadi menarik. Sebagai anggota baru BRICS sekaligus salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki kepentingan besar untuk memastikan bahwa berbagai kerja sama internasional menghasilkan manfaat nyata bagi perekonomian domestik. Kehadiran Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti dan Wakil Menteri Keuangan Juda Agung dalam forum tersebut merefleksikan komitmen Indonesia untuk turut membentuk arah kerja sama ekonomi dan keuangan global yang lebih inklusif.

Pernyataan yang disampaikan Indonesia dalam forum tersebut menunjukkan pendekatan yang cukup pragmatis. Alih-alih terjebak pada narasi geopolitik atau polarisasi ekonomi global, Indonesia mendorong penguatan kerja sama konkret yang dapat memberikan manfaat langsung bagi negara anggota. Penggunaan mata uang lokal, konektivitas pembayaran lintas negara, transformasi digital, hingga penguatan ketahanan siber menjadi beberapa agenda yang dipandang mampu memberikan nilai tambah nyata bagi perekonomian.

Pendekatan tersebut penting karena tantangan yang dihadapi negara-negara berkembang saat ini semakin kompleks. Pertumbuhan ekonomi tidak lagi cukup ditopang oleh ekspor komoditas atau investasi semata. Diperlukan sistem keuangan yang semakin efisien, transaksi lintas negara yang semakin murah, dan konektivitas ekonomi yang semakin kuat. Dalam hal ini, inovasi pada sistem pembayaran berpotensi menjadi salah satu katalis utama.

Kerja sama yang dibahas antara Indonesia dan India memberikan gambaran bagaimana komitmen tersebut dapat diterjemahkan ke dalam langkah konkret. Pembahasan mengenai percepatan Local Currency Transaction (LCT), Local Currency Bilateral Swap Arrangement (LCBSA), hingga konektivitas QR lintas negara menunjukkan bahwa integrasi ekonomi tidak lagi hanya dibangun melalui perjanjian perdagangan. Integrasi kini juga dibangun melalui infrastruktur keuangan dan sistem pembayaran yang semakin terhubung.

Perkembangan teknologi digital turut mempercepat perubahan tersebut. Di banyak negara, transaksi lintas batas masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari biaya yang tinggi, proses yang lambat, hingga keterbatasan interoperabilitas sistem pembayaran. Melalui konektivitas pembayaran yang lebih baik, hambatan tersebut berpotensi dikurangi. Bagi pelaku usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah, efisiensi transaksi dapat membuka akses yang lebih luas ke pasar internasional.

Meski demikian, penguatan penggunaan mata uang lokal tidak boleh dipahami sebagai upaya meninggalkan sistem keuangan global yang ada saat ini. Langkah tersebut lebih tepat dilihat sebagai strategi diversifikasi untuk memperkuat ketahanan ekonomi. Dunia yang semakin terfragmentasi membutuhkan lebih banyak jembatan kerja sama, bukan lebih banyak sekat. Karena itu, ruang dialog dan koordinasi antarnegara tetap menjadi kebutuhan utama.

Di sinilah BRICS memiliki peluang untuk memainkan peran yang lebih besar. Dengan anggota yang mewakili porsi signifikan populasi dan aktivitas ekonomi dunia, BRICS dapat menjadi wadah untuk mendorong reformasi tata kelola ekonomi global yang lebih inklusif. Dorongan untuk memperkuat representasi negara berkembang dalam lembaga internasional seperti IMF mencerminkan kebutuhan akan sistem global yang lebih mencerminkan realitas ekonomi masa kini.

Bagi Indonesia, keikutsertaan dalam berbagai forum internasional pada akhirnya bukan sekadar soal diplomasi ekonomi. Yang lebih penting adalah bagaimana setiap kerja sama mampu memperkuat ketahanan ekonomi nasional, memperluas peluang usaha, serta menciptakan manfaat nyata bagi masyarakat. Penggunaan mata uang lokal, konektivitas pembayaran lintas negara, dan penguatan kerja sama keuangan merupakan bagian dari upaya tersebut.

Di tengah dunia yang semakin tidak pasti, ketahanan ekonomi tidak dibangun melalui isolasi, melainkan melalui kolaborasi yang cerdas dan saling menguntungkan. Pertemuan BRICS di Mumbai menunjukkan bahwa negara-negara berkembang tidak hanya menjadi penonton dalam perubahan tatanan ekonomi global. Mereka mulai berupaya menjadi bagian dari solusi, membangun resiliensi bersama melalui kerja sama yang lebih konkret, inklusif, dan berorientasi masa depan. Ketika ketidakpastian menjadi tantangan bersama, kemampuan membangun konektivitas dan kepercayaan antarnegaralah yang akan menentukan siapa yang mampu bertahan dan tumbuh lebih kuat.HARI

***