Dicecar Anggota Komisi X soal SD di NTT Tak Bisa Pakai IFP, Mu'ti: Tidak Akurat
PerbesarMenteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyebut informasi yang beredar di media sosial mengenai sebuah SD negeri di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menerima smart board atau Interactive Flat Panel (IFP) meski tidak memiliki listrik tidak akurat.
Mulanya, permasalahan itu disorot oleh anggota Komisi X DPR Bonnie Triyana saat rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9).
“Kemarin viral, tentang sebuah sekolah di NTT, SDN Mboeng yang menerima smart board, tapi ternyata sekolahnya nggak ada listriknya. Karena sekolah nggak ada listriknya, dapat smart board nggak bisa terpasang, mungkin kalau terlalu lama dia akan rusak,” kata Bonnie.
Mu’ti pun menjelaskan sekolah yang dimaksud memiliki beberapa ruang kelas. Menurut dia, ruang kelas yang terlihat dalam video viral merupakan ruangan yang sedang tidak berfungsi karena mengalami kerusakan. Sementara itu, ruang kelas lainnya masih berfungsi dan perangkat IFP di sekolah tersebut juga dapat digunakan.
“Khusus berita yang viral, tentang sebuah SD negeri di NTT itu sesungguhnya yang beredar di media sosial itu tidak akurat. Karena sebenarnya SDN itu memiliki beberapa ruang kelas, yang lainnya itu masih berfungsi. Jadi yang di video itu yang tidak berfungsi, yang rusak, tapi kelas yang lainnya itu berfungsi. Dan IFP-nya juga berfungsi, Mas. Yang di video yang sedang tidak berfungsi, yang kelas yang lain berfungsi,” kata Mu’ti.
Mu’ti kemudian menjelaskan program digitalisasi pendidikan yang dijalankan pemerintah tidak hanya berupa pemberian perangkat IFP kepada sekolah.
Menurut dia, program digitalisasi tersebut memiliki empat komponen utama dan satu komponen tambahan yang berkaitan dengan jaringan.
“Ini yang kami bisa jelaskan dan insyaallah terkait dengan komitmen kami, digitalisasi itu programnya ada empat setengah. Yang pertama pemberian IFP-nya. Yang kedua pelatihan gurunya, jadi gurunya kita latih. Yang ketiga itu pemberian laptop. Kemudian yang keempat itu akses jaringan. Nah, itu empat. Nah, setengahnya itu, jaringan itu ada dua: jaringan internet dan jaringan listrik,” kata Mu’ti.
Mu’ti mengatakan, pemerintah menyiapkan solusi untuk sekolah-sekolah yang belum memiliki akses internet. Salah satunya melalui penggunaan layanan internet berbasis satelit Starlink, terutama untuk sekolah yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Sementara untuk persoalan akses listrik, Mu’ti mengatakan pemerintah menyiapkan dua skema.
“Listrik itu ada dua skema. Satu melalui panel surya, yang kedua melalui pembangunan jaringan baru, dan kami sudah ada pembahasan dengan PLN untuk pembangunan jaringan ini, sehingga insyaallah ke depan itu bisa kami laksanakan dengan sebaik-baiknya,” tutur Mu’ti.