Hasto Ungkap 5 Agenda Strategis PDIP untuk Perkuat Demokrasi RI di Forum Asia
PerbesarSekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebut demokrasi Indonesia mengalami kemunduran atau democratic backsliding. Menurutnya, penguatan ketahanan demokrasi perlu dilakukan melalui sejumlah agenda, mulai dari supremasi hukum, pelembagaan partai politik, hingga penguatan masyarakat sipil.
Hal itu disampaikan Hasto saat menjadi keynote speaker dalam pembukaan CALD Conference on Democratic Resilience in Southeast and East Asia sekaligus 9th CALD Party Management Workshop di Karaton Ballroom, Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, Jumat (4/9/2026).
Hasto menyampaikan materi bertajuk “Democracy in the Age of Authoritarian Populism: Strategy through Party Institutionalization”.
Forum internasional yang diinisiasi Council of Asian Liberals and Democrats (CALD) bersama PDI Perjuangan dan Friedrich Naumann Foundation (FNF) Asia tersebut diikuti puluhan delegasi dari berbagai negara.
Dalam pidatonya, Hasto membahas tantangan demokrasi di tengah menguatnya populisme otoriter di berbagai negara. Menurut dia, populisme otoriter dapat menggunakan bahasa dan sentimen kerakyatan untuk memperoleh dukungan, tetapi dalam praktik kekuasaan berpotensi melemahkan institusi demokrasi, menekan kebebasan pers, dan menjauhkan penegakan hukum dari rasa keadilan.
Hasto kemudian menyinggung dinamika demokrasi Indonesia, khususnya Pemilu 2024.
“Kedaulatan rakyat adalah inti dari jiwa PDI Perjuangan. Apa yang terjadi pada Pemilu 2024 di Indonesia adalah puncak kemenangan bagi populisme otoriter yang dibangun secara bertahap, khususnya sejak periode kedua Jokowi. Norma-norma demokrasi dilanggar, masyarakat sipil diperlemah, dan demokrasi mengalami kemunduran (backsliding),” tegas Hasto di hadapan para delegasi, Jumat (4/9).
Mengutip pemikiran Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt dalam buku How Democracies Die, Hasto mengatakan kemunduran demokrasi dapat terjadi ketika partai politik gagal menjalankan perannya sebagai penjaga gerbang (gatekeepers) demokrasi. Kondisi tersebut, menurut Hasto, berisiko membuat kekuasaan semakin terkonsentrasi dan tersandera kepentingan oligarki.
“Kita sedih dengan realitas ini, namun ini adalah kritik bagi kita semua untuk memastikan demokrasi bekerja dan rakyatlah yang berdaulat,” ujarnya.
Lima Agenda Strategis Hasto
Untuk menjawab tantangan tersebut, Hasto menawarkan lima agenda strategis yang disebutnya berangkat dari pengalaman empiris pelembagaan PDI Perjuangan.
Pertama, Strategi Seluruh Lapisan Masyarakat (Whole-of-Society Strategy). Strategi ini menempatkan partisipasi warga negara yang bebas dan aman sebagai fondasi demokrasi. Lembaga negara, menurut Hasto, juga perlu bekerja secara netral dan akuntabel serta mencegah pemusatan kekuasaan, korupsi, disinformasi, dan personalisasi kekuasaan pada figur tertentu.
Kedua, Supremasi Hukum (Rule of Law). Hasto menekankan pentingnya kepastian dan supremasi hukum untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan ketidakadilan, sekaligus mengatasi persoalan politik berbiaya tinggi.
Ketiga, Pelembagaan Partai Politik secara Substansial. Menurut Hasto, partai politik perlu membangun institusi internal yang demokratis, kaderisasi berjenjang melalui Sekolah Partai, politik berbasis kebijakan (policy-based politics), integritas finansial, serta mekanisme suksesi kepemimpinan yang terukur.
Keempat, Fasilitasi Pemikiran Kritis dan Penguatan Masyarakat Sipil. Hasto menyebut demokrasi membutuhkan kebebasan berpendapat dan ruang publik yang sehat. Karena itu, partai politik juga perlu membangun solidaritas dan hubungan yang kuat dengan gerakan masyarakat sipil (civil society).
Kelima, Demokrasi di Sektor Politik dan Ekonomi. Hasto mengatakan demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur politik dan pemilu. Demokratisasi juga perlu diwujudkan dalam tata kelola ekonomi yang inklusif dengan orientasi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Pada bagian akhir pidatonya, Hasto menayangkan video mengenai gagasan Teori Pelembagaan Partai Pelopor (Avant-Garde Party Institutionalization).
Konsep tersebut menekankan pentingnya pelembagaan secara sistemik agar partai politik memiliki organisasi yang stabil, terprediksi, berakar pada ideologi, serta mampu bertahan melampaui ketergantungan terhadap figur individu.
Menurut Hasto, pelembagaan partai menjadi salah satu benteng menghadapi kecenderungan politik yang semakin berpusat pada figur. Pelembagaan tersebut juga disebutnya sebagai jalan untuk mengembalikan partai kepada fungsi utamanya sebagai instrumen kedaulatan rakyat.
“Di dalam forum CALD ini, kita berdiri teguh pada harapan bahwa rakyat biasa dapat mengelola pemerintahannya sendiri, perbedaan diselesaikan tanpa kekerasan, dan keadilan berdiri tegak di atas kekuasaan. Bersama FNF dan CALD, mari kita bangun demokrasi yang semakin matang dan sehat,” pungkas Hasto.
Pembukaan konferensi dipandu Angelina Dewi dan diawali sambutan panitia pelaksana lokal sekaligus politisi muda PDI Perjuangan, Cintya Amanda Labetta Arie Seno. Peserta juga menyaksikan pesan video dari Chairperson CALD Florencio “Butch” Abad serta sambutan Direktur Regional FNF Asia Moritz Kleine-Brockhoff.
Sejumlah politisi muda PDI Perjuangan turut hadir, di antaranya Hanjaya Setiawan, Mohamad Guntur Romli, Trini Puspa, dan Rahma Nur Agnitya Charliyan. Hadir pula jajaran DPD PDI Perjuangan Daerah Istimewa Yogyakarta serta sejumlah kepala daerah dari PDI Perjuangan di wilayah Yogyakarta, termasuk Hasto Wardoyo dan Endah Subekti Kuntariningsih.