Kejaksaan Gelar FGD Bahas Tata Kelola AI untuk Penegakan Hukum, Ini Fokusnya
PerbesarJaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) menggelar focus group discussion (FGD) untuk membahas tata kelola pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI) di Kejaksaan. Forum bertema “Jaksa Intelligence Ecosystem: Membangun Tata Kelola Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial pada Kejaksaan Republik Indonesia” itu digelar secara hybrid di Hotel Grandika Iskandarsyah, Jakarta Selatan, Kamis (12/11).
FGD ini menjadi bagian dari implementasi proyek perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LXIX Lembaga Administrasi Negara (LAN) Tahun 2026. Forum ini diprakarsai Direktur V pada Jamintel, Bima Suprayoga.
Dalam sambutan yang dibacakan Plt Sekretaris Jamintel Sarjono Turin, Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Manthovani mengapresiasi gagasan perubahan tersebut. Reda menegaskan bahwa pemanfaatan AI telah menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern.
“Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial telah menjadi pilar utama Revolusi Industri 4.0 menuju tata kelola pemerintahan yang cerdas, adaptif, dan berbasis data,” pesan Reda yang dibacakan.
Otomatisasi hingga Pelaporan Intelijen
Reda menyebut pembangunan 'Jaksa Intelligence Ecosystem' sebagai kebutuhan strategis organisasi yang sejalan dengan Asta Cita ke-7 Presiden tentang penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi. Di lingkungan Kejaksaan, AI diarahkan untuk otomatisasi administrasi, analisis big data, dan sistem pendukung keputusan. Penerapan itu ditujukan untuk mempercepat penyusunan dokumen penyidikan, penuntutan, analisis hukum, serta pelaporan intelijen.
Risiko Tinggi, Belum Ada Kasus
Namun, Reda mengingatkan bahwa pemanfaatan AI di sektor penegakan hukum berisiko tinggi karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan supremasi hukum. Risiko itu meliputi manipulasi informasi, kesalahan analisis, bias algoritma, hingga kebocoran data rahasia. Menurut dia, belum ada rekam jejak penyalahgunaan AI di lingkungan Kejaksaan.
Reda meminta peserta FGD memberikan masukan strategis untuk penyusunan pedoman tata kelola dan kurikulum literasi digital.
“Ketiadaan kasus saat ini adalah waktu terbaik bagi kita untuk membangun benteng preventif yang kokoh melalui perumusan Pedoman Jaksa Agung RI tentang Tata Kelola Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial Intelijen Kejaksaan dalam rangka Penguatan Akuntabilitas dan Mitigasi Risiko,” sebut Reda.
Penyusunannya juga perlu dilakukan bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta organisasi profesi seperti IAIS.
Tanggung Jawab Tetap pada Personel
Reda menegaskan bahwa penggunaan AI tidak boleh menghilangkan tanggung jawab personel dalam menjalankan tugas. AI hanya berfungsi sebagai instrumen pendukung keputusan (decision support system), sehingga setiap hasil analisis tetap memerlukan verifikasi manusia. Pemanfaatan AI yang dibangun Kejaksaan, kata dia, tidak boleh melegalkan kelalaian maupun pelanggaran hukum. Personel yang menyalahgunakan AI untuk memanipulasi bukti atau laporan, maupun lalai melakukan verifikasi hingga menimbulkan kerugian hukum, tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara administratif, etik, perdata, dan/atau pidana.
Reda berharap pembangunan 'Jaksa Intelligence Ecosystem' dapat mewujudkan tata kelola pemanfaatan AI yang bijak dan akuntabel. Tata kelola itu diharapkan mendukung penegakan hukum yang modern dan terpercaya menuju Indonesia Emas 2045. Implementasi teknologi, kata dia, juga harus tetap berjalan sesuai koridor hukum.
FGD dihadiri Direktur Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Baru pada Direktorat Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, Said Mirza Pahlevi, serta dosen Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Lukas. Hadir pula Direktur I hingga Direktur V pada Jamintel, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri, serta jajaran koordinator, kepala subdirektorat, kepala bagian, dan kepala seksi di lingkungan Jamintel.
Dari daerah, hadir Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta dan para kepala kejaksaan negeri se-Jabodetabek. Sementara itu, asisten intelijen lainnya, Kasi V, kepala kejaksaan negeri, kepala seksi intelijen, dan kepala cabang kejaksaan negeri di seluruh Indonesia mengikuti secara daring melalui Zoom.