Kemendikdasmen Cabut Suket: Kembalikan Marwah Pendidikan dan Moralitas Bangsa

Iustrasi: Dola IA, Meta IA, IA Chrome/Nur Ahmad Hidayat

Pencabutan Surat Keterangan (Suket) Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 bukan sekadar urusan administrasi. Pencabutan tersebut dilakukan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Nomor 206 Tahun 2026 tertanggal 11 November 2026, sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober 2026. Peristiwa ini sekaligus membuka pertanyaan yang lebih besar: bagaimana integritas tata kelola pendidikan bangsa ini?

Perkara yang diajukan H.M. Subhan, S.H., M.H. berujung pada putusan kasasi Mahkamah Agung. MA mengabulkan permohonan kasasi, membatalkan putusan pengadilan tingkat sebelumnya, kemudian mengadili sendiri perkara tersebut. Dalam pokok perkara, MA mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, menyatakan batal Suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019, serta mewajibkan tergugat mencabut dokumen tersebut.

Sebagai tindak lanjut, Kemendikdasmen menerbitkan Keputusan Nomor 206 Tahun 2026. Keputusan itu mencabut dan menarik Suket yang berlaku terhadap pihak yang dituju maupun pihak-pihak lainnya. Dokumen tersebut dinyatakan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan asas erga omnes. Dengan demikian, pelaksanaan putusan pengadilan telah memasuki tahap administratif.

Namun, persoalan tidak berhenti pada pencabutan dokumen. Bagaimana Suket tersebut dahulu diterbitkan? Bagaimana proses verifikasi dan pembuktiannya? Siapa yang bertanggung jawab atas prosedur tersebut? Mengapa persoalan ini harus dikoreksi melalui jalur peradilan?

Pertanyaan-pertanyaan itu penting karena dokumen pendidikan bukan sekadar lembar administrasi. Di dalamnya melekat pengakuan atas proses akademik dan capaian pendidikan seseorang. Penyetaraan pendidikan harus bertumpu pada standar yang jelas, bukti akademik yang dapat diuji, serta kewenangan yang dijalankan secara bertanggung jawab. Ketika keabsahan dokumen berujung pada pembatalan, persoalannya tidak pantas dipandang sebagai kekeliruan teknis semata. Integritas sistem pendidikan ikut dipertaruhkan.

Ironisnya, persoalan ini muncul di tengah tumpukan pekerjaan rumah dunia pendidikan. Bangsa ini masih menghadapi persoalan kemampuan dasar membaca, sementara kemampuan menulis sebagian peserta didik juga menjadi perhatian. Mutu pembelajaran membutuhkan evaluasi berkelanjutan. Begitu pula sistem pemeringkatan, penilaian hasil belajar, remedial, hingga kebijakan kenaikan kelas yang semuanya perlu dikaji secara mendasar.

Pendidikan tidak boleh terjebak pada angka. Peringkat dan kelulusan administratif bukanlah tujuan utama. Penguasaan pengetahuan serta kemampuan nyata anak tidak boleh dikorbankan demi memenuhi ukuran administratif. Sistem remedial semestinya menjadi kesempatan memperbaiki pemahaman, bukan sekadar jalan pintas untuk memenuhi nilai minimum.

Demikian pula kebijakan kenaikan kelas. Kesiapan belajar anak harus menjadi pertimbangan utama. Perubahan pendekatan pendidikan semestinya diukur dari hasil pembelajaran, bukan semata-mata kemudahan administratif. Jangan sampai seorang anak naik ke jenjang berikutnya, sementara kemampuan dasarnya justru tertinggal jauh di belakang.

Di sinilah ironi pendidikan terlihat nyata. Sekolah dituntut memastikan anak benar-benar belajar dan menguasai kompetensi. Namun, dokumen pendidikan yang berkaitan dengan persyaratan jabatan publik justru harus dibatalkan melalui putusan pengadilan. Kontradiksi ini patut menjadi bahan evaluasi serius. Bagaimana pendidikan dapat mengajarkan kejujuran sebagai nilai utama apabila tata kelolanya sendiri masih menyisakan persoalan mendasar?

Pencabutan Suket karena itu harus menjadi momentum pembenahan, bukan sekadar penutup satu perkara. Kepatuhan kementerian terhadap putusan pengadilan merupakan prinsip negara hukum. Namun, kepatuhan administratif harus diikuti evaluasi kelembagaan secara menyeluruh.

Pemerintah perlu menelusuri proses penerbitan dokumen, memeriksa kembali dasar pembuktiannya, serta mengevaluasi mekanisme verifikasi dan pengawasan. Tujuannya bukan mencari-cari kesalahan, melainkan memastikan bahwa persoalan serupa tidak terulang. Tanggung jawab kelembagaan harus menjangkau akar persoalan, bukan berhenti pada pencabutan dokumen.

Persoalan ini memang bersinggungan dengan persyaratan pendidikan Wakil Presiden. Meskipun demikian, pencabutan dokumen tidak otomatis menyelesaikan persoalan konstitusional. Kedudukan pejabat yang bersangkutan berada dalam ranah tersendiri. Konsekuensi terhadap jabatan Presiden maupun Wakil Presiden harus mengikuti mekanisme konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.

Ranah administrasi harus dibedakan dari mekanisme konstitusional. Persyaratan jabatan dan konsekuensi hukumnya juga harus ditempatkan secara proporsional. Pembedaan ini penting untuk menjaga kepastian hukum bagi semua pihak sekaligus menghindari pencampuradukan kewenangan.

Di luar perdebatan politik dan hukum, terdapat kepentingan yang jauh lebih mendasar, yakni pembenahan pendidikan bangsa. Kemendikdasmen harus memastikan prosedur penerbitan dokumen berlangsung transparan, setiap dokumen dapat diverifikasi, dan dasar akademiknya dapat dipertanggungjawabkan.

Standar penilaian harus mendorong kemampuan nyata peserta didik. Remedial harus sungguh-sungguh memperbaiki proses belajar, sedangkan kebijakan kenaikan kelas harus berpihak pada peningkatan mutu, bukan sekadar mengejar angka kelulusan. Pendidikan tidak boleh hanya menghasilkan anak yang naik kelas, tetapi gagal membekali mereka dengan kemampuan dasar untuk menghadapi kehidupan.

Kementerian perlu menjadikan peristiwa ini sebagai bahan evaluasi menyeluruh. Tata kelola pendidikan, termasuk sistem penyetaraan dan pengakuan dokumen pendidikan, harus diperiksa kembali. Tidak cukup memastikan surat sudah dicabut. Prosedur yang melahirkan dokumen bermasalah itu pun harus dibenahi sebagai bagian dari tanggung jawab kelembagaan. Tanpa pembenahan menyeluruh, pencabutan hanya menyelesaikan satu perkara, bukan menyembuhkan persoalan sistemik.

Marwah pendidikan tidak dibangun hanya melalui kurikulum, gedung sekolah, angka kelulusan, ataupun dokumen administratif. Marwah pendidikan tumbuh dari kejujuran, tanggung jawab, keteladanan, dan mutu pembelajaran. Sekolah mengajarkan anak untuk menghargai kebenaran. Karena itu, pengelola pendidikan wajib memberikan teladan melalui keputusan yang bertanggung jawab dan tindakan yang berlandaskan integritas.

Kita tidak sedang mencari alasan untuk menghakimi seseorang. Semua persoalan harus diselesaikan berdasarkan bukti, hukum, dan tanggung jawab. Namun, kehati-hatian tidak boleh dijadikan alasan untuk menghindari evaluasi. Ketika keputusan dibatalkan dan dokumen dicabut, negara harus berani memeriksa apa yang keliru dan memperbaiki sistem yang melahirkan persoalan tersebut. Tanggung jawab kelembagaan tidak boleh berhenti pada tahap pencabutan.

Pada akhirnya, tugas Kemendikdasmen bukan sekadar mencabut Suket, melainkan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan. Dari ruang kelas hingga meja birokrasi, kejujuran harus menjadi landasan, kemampuan anak menjadi ukuran keberhasilan, dan integritas dokumen menjadi tanggung jawab penuh lembaga.

Pendidikan adalah salah satu jangkar moral bangsa. Jika jangkar itu melemah, dampaknya bukan hanya terhadap mutu sekolah, melainkan juga terhadap kepercayaan generasi mendatang pada nilai kejujuran dan keadilan. Karena itu, momentum pencabutan Suket ini harus menjadi titik balik: membenahi tata kelola pendidikan, memulihkan marwahnya, dan menegakkan kembali moralitas bangsa.