Ketika ASN Menjadi Sasaran: Teror KKB dan Tantangan Negara Hadir di Papua
Tulisan dari Pangiutan Lubis tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarPenembakan terhadap tiga pegawai Pemerintah Kabupaten Jayawijaya di Distrik Muliama, Papua Pegunungan, pada 9 September 2026 bukan sekadar peristiwa kriminal bersenjata. Ketiga korban merupakan pegawai Dinas Pertanian yang sedang menjalankan tugas kedinasan untuk meninjau program cetak sawah. Mereka datang membawa mandat negara untuk melayani masyarakat, bukan untuk berperang. Namun, perjalanan dinas itu berakhir dengan kematian.
Dari perspektif keamanan nasional, serangan semacam ini memiliki dimensi yang jauh lebih serius. Ketika aparatur sipil yang menjalankan fungsi pelayanan publik dapat ditembak di tengah perjalanan, maka yang diserang bukan hanya individu, tetapi juga kehadiran negara. Program pertanian, distribusi pangan, penyuluhan, hingga pelayanan pemerintahan pada akhirnya dapat terganggu karena rasa takut.
Kasus Wili Mbuik memperlihatkan dimensi kemanusiaan yang sangat dalam. Wili, yang masih muda dan merantau dari Nusa Tenggara Timur untuk mengabdi di Papua Pegunungan, dikenal keluarganya sebagai sosok penyayang dan dekat dengan keluarga. Ia rutin berkomunikasi dengan ayahnya melalui video call. Harapan keluarga agar Wili selamat setelah menerima kabar bahwa dirinya tertembak akhirnya berubah menjadi duka ketika kabar kematian datang.
Yang lebih memprihatinkan adalah dugaan bahwa setelah penembakan, pelaku mengambil telepon genggam milik Wili dan kemudian menggunakannya untuk melakukan panggilan video kepada keluarga korban. Menurut keterangan keluarga, panggilan tersebut dilakukan dua kali. Terlepas dari motif di balik tindakan itu, penggunaan perangkat milik korban untuk berkomunikasi dengan keluarganya menunjukkan adanya dimensi psikologis dalam kekerasan tersebut: keluarga korban tidak hanya kehilangan anggota keluarganya, tetapi juga mengalami trauma setelah menerima komunikasi dari pihak yang diduga melakukan serangan.
Inilah yang membuat persoalan Papua tidak bisa hanya dilihat melalui pendekatan pengejaran kelompok bersenjata. Aparat memang harus mengejar dan memproses pelaku. Kepolisian menyebut ciri-ciri sekitar delapan orang yang diduga terlibat telah dikantongi dan pengejaran dilakukan. Namun, operasi keamanan harus berjalan bersamaan dengan strategi perlindungan masyarakat sipil dan aparatur negara yang bekerja di wilayah rawan.
Ada satu pesan penting dari tragedi ini: negara tidak boleh membiarkan ruang pelayanan publik kosong karena ancaman kekerasan. Jika guru takut masuk sekolah, tenaga kesehatan takut bertugas, ASN takut melakukan perjalanan dinas, dan masyarakat takut menerima pelayanan pemerintah, maka kelompok bersenjata tidak perlu menguasai wilayah secara formal untuk menciptakan efek penguasaan. Cukup dengan menciptakan rasa takut.
Karena itu, penguatan keamanan di Papua Pegunungan harus diarahkan pada perlindungan manusia dan keberlanjutan pelayanan negara. Setiap perjalanan dinas ke wilayah berisiko harus memiliki pemetaan ancaman, pengamanan yang proporsional, komunikasi darurat, serta mekanisme evakuasi yang jelas. Aparat juga perlu memperkuat deteksi dini berbasis informasi lokal agar pergerakan kelompok bersenjata dapat diketahui sebelum menyerang.
Kedatangan jenazah Wili di Bandara El Tari Kupang pada 11 September menjadi simbol lain dari persoalan ini. Peti jenazah dibungkus Merah Putih dan disambut keluarga dengan tangis. Pemerintah Provinsi NTT juga menyampaikan bahwa Wili dan warga NTT lainnya berada di Papua untuk mengabdi dan melayani masyarakat, bukan untuk berkonflik.
Pesan tersebut harus menjadi perhatian negara. Konflik bersenjata tidak boleh menghilangkan garis moral yang paling mendasar: masyarakat sipil bukan sasaran. Perbedaan pilihan politik, tuntutan, maupun konflik mengenai status politik tidak pernah menjadi pembenaran untuk membunuh orang yang sedang menjalankan tugas pelayanan publik.
Tragedi Jayawijaya seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap strategi keamanan Papua. Pendekatan keamanan harus tetap tegas terhadap kelompok bersenjata, tetapi pada saat yang sama memperbesar ruang perlindungan dan pelayanan bagi masyarakat. Negara harus memastikan bahwa kehadiran pemerintah tidak berhenti di pusat kabupaten atau ibu kota provinsi, tetapi benar-benar terasa sampai ke kampung-kampung yang menjadi lokasi pelayanan.
Pada akhirnya, keberhasilan negara di Papua bukan hanya diukur dari berapa banyak anggota kelompok bersenjata yang berhasil ditangkap atau dilumpuhkan. Ukuran yang jauh lebih penting adalah apakah seorang guru dapat mengajar tanpa rasa takut, tenaga kesehatan dapat bekerja, petani dapat mengakses program pemerintah, dan seorang ASN dapat melakukan perjalanan dinas lalu kembali dengan selamat kepada keluarganya.
Wili Mbuik datang ke Papua untuk mengabdi. Ia pulang dalam peti jenazah. Negara tidak boleh membiarkan tragedi seperti ini menjadi angka berikutnya dalam daftar panjang kekerasan Papua.