Ketika Penderitaan Rakyat Harus Dibungkus Komedi
Tulisan dari Capt Jumardi AR, SE, MMar, AFNI, MM tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

“Ketika rakyat mulai menertawakan penderitaannya sendiri, mungkin yang perlu kita tanyakan bukan mengapa mereka tertawa, tetapi mengapa mereka sampai harus tertawa untuk menyampaikan apa yang mereka rasakan.”
Ketika komedi menjadi bahasa kritik ada sesuatu yang menarik sekaligus menggelisahkan dari cara masyarakat hari ini menggunakan komedi untuk menyampaikan keresahan. Ketika harga kebutuhan naik, kita membuat meme. Ketika pelayanan publik mengecewakan, kita membuat lelucon. Ketika sebuah kebijakan menimbulkan kegelisahan, kita membuat parodi.
Kita tertawa. Tetapi setelah tawa itu selesai, persoalannya tetap ada.
Mengapa keresahan yang sebenarnya serius semakin sering harus disampaikan melalui komedi?
Bisa jadi, humor bukan sekadar hiburan. Ia menjadi bahasa alternatif ketika masyarakat ingin berbicara tentang sesuatu yang serius dengan cara yang terasa lebih aman.
Orang bercanda bukan selalu karena persoalannya lucu. Terkadang karena persoalannya terlalu dekat dengan kehidupan mereka. Mereka tertawa karena kecewa, lelah, atau bahkan karena tidak tahu harus mengadu kepada siapa.
Sebuah meme tentang mahalnya kebutuhan hidup mungkin terlihat sederhana. Namun di baliknya bisa ada keluarga yang sedang menghitung ulang uang belanja. Lelucon tentang sulitnya mencari pekerjaan bisa menghibur, tetapi di baliknya mungkin ada seseorang yang sudah berbulan-bulan mencari kepastian.
Kuipers dan Zijp (2024) menulis, “Humor has become increasingly central to public discourse.” Humor, dengan demikian, tidak lagi sekadar berada di wilayah hiburan, tetapi semakin menjadi bagian dari cara masyarakat membicarakan persoalan di ruang publik.
Mereka juga menyebut perlunya “a rethinking of the relationship between humor and the public sphere.” Ini penting. Sebab mungkin sudah waktunya kita melihat humor bukan hanya dari apa yang membuat kita tertawa, tetapi juga dari apa yang sedang disampaikan melalui tawa tersebut.
Di sinilah pemerintah seharusnya lebih peka.
Pemerintah tentu boleh tertawa melihat komedi. Pejabat publik juga manusia. Tetapi setelah tertawa, seharusnya muncul pertanyaan: mengapa masyarakat membuat lelucon seperti ini? Apa yang sedang mereka keluhkan? Apakah ada persoalan nyata di baliknya?
Pemerintah tidak perlu menganggap setiap meme sebagai fakta. Tidak semua satire benar dan tidak semua kritik mewakili seluruh masyarakat. Namun sesuatu yang berulang, viral, dan menyentuh keresahan banyak orang setidaknya layak diperiksa.
Meme bukan data kebijakan. Tetapi meme bisa menjadi alarm untuk mencari data.
Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya menjadi penonton. Pemerintah perlu menjadi pembaca—membaca suasana sosial, membaca keresahan, dan membaca makna yang tersembunyi di balik humor.
Jika kritiknya benar, perbaiki. Jika informasinya keliru, jelaskan. Jika ada salah komunikasi, perbaiki komunikasinya.
Yang dibutuhkan bukan pemerintah yang tidak bisa tertawa. Yang dibutuhkan adalah pemerintah yang mampu tertawa ketika memang lucu, tetapi mampu berhenti tertawa ketika humor tersebut sebenarnya sedang menyampaikan penderitaan.
Sebab tidak semua orang tertawa karena bahagia.
Ada yang tertawa karena sedang berusaha bertahan.
Ada yang tertawa karena tidak ingin menangis.
Dan ada yang tertawa karena itu adalah satu-satunya cara yang mereka miliki untuk mengatakan sesuatu yang serius.
Maka ketika rakyat tertawa tentang penderitaannya sendiri, mungkin pertanyaan yang paling penting bukan:
“Mengapa rakyat banyak bercanda?”
Melainkan:
“Apa yang sebenarnya sedang mereka coba katakan?”
“Sebab pemerintah yang hanya ikut tertawa ketika rakyat sedang bercanda tentang penderitaannya, mungkin sedang menyaksikan komedi; tetapi pemerintah yang mau berhenti tertawa dan mencari tahu apa yang ada di baliknya, sedang menjalankan tugasnya.”
“Jangan sampai pemerintah tertawa karena menganggapnya komedi, sementara rakyat tertawa karena tidak tahu lagi bagaimana cara menangis.”

