Krisis Iklim dan Keadilan Sosial: Ketimpangan Akses Air Bersih bagi Masyarakat

Seorang anak yang sedang menggunakan air dari keran untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketersediaan air bersih merupakan hal penting bagi kehidupan masyarakat, terutama di tengah risiko kekeringan dan perubahan iklim. Bagi masyarakat dengan keterbatasan akses terhadap sumber air, pemenuhan kebutuhan dasar dapat menjadi tantangan tersendiri. Kondisi ini menunjukkan pentingnya pemerataan akses air bersih dan perhatian terhadap kelompok masyarakat yang rentan terhadap dampak krisis iklim. Sumber foto: pixel.com/(nabilahalyani)

Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Setiap hari, masyarakat membutuhkan air untuk minum, memasak, menjaga kebersihan, hingga mendukung kegiatan ekonomi. Namun, di tengah meningkatnya risiko cuaca ekstrem dan kekeringan, tidak semua masyarakat memiliki kemudahan yang sama dalam memperoleh air bersih. Persoalan ini menunjukkan bahwa krisis lingkungan juga berkaitan erat dengan ketimpangan sosial.

Bagi sebagian masyarakat, keterbatasan air mungkin dapat diatasi dengan membeli air tambahan atau menggunakan fasilitas penyimpanan. Akan tetapi, keadaan tersebut tidak selalu berlaku bagi keluarga berpenghasilan rendah. Ketika pasokan air terganggu, mereka harus menghadapi pilihan sulit antara memenuhi kebutuhan air atau mengalokasikan penghasilan untuk kebutuhan lain. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kemampuan menghadapi persoalan lingkungan sangat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi dan ketersediaan infrastruktur.

Ketika Kekeringan Memperburuk Ketimpangan

Indonesia menghadapi berbagai tantangan terkait perubahan pola cuaca, termasuk risiko kekeringan di sejumlah wilayah. Salah satu fenomena yang dapat memengaruhi kondisi tersebut adalah El Niño, yaitu pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur yang dapat mengurangi curah hujan di sebagian wilayah Indonesia.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada September 2026 memperkirakan bahwa awal musim hujan 2026–2027 mengalami kemunduran di sejumlah wilayah. Informasi tersebut menunjukkan pentingnya kesiapsiagaan terhadap kemungkinan berkurangnya ketersediaan air, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan sumber air dan infrastruktur.

Namun, kekeringan bukan satu-satunya penyebab sulitnya memperoleh air bersih. Kondisi geografis, kualitas infrastruktur, kemampuan ekonomi, dan pengelolaan sumber daya air juga menentukan kemudahan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Penelitian Landa dan rekan-rekannya (2026) mengenai layanan air, sanitasi, dan kebersihan yang tangguh terhadap perubahan iklim di Indonesia menyoroti pentingnya pendekatan inklusif dalam menghadapi risiko iklim. Upaya masyarakat untuk beradaptasi perlu didukung oleh kebijakan, kelembagaan, dan pembangunan infrastruktur yang memadai.

Hal tersebut memperlihatkan bahwa persoalan air bersih tidak cukup diselesaikan dengan mengandalkan kemampuan masing-masing individu. Masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi dan fasilitas dasar membutuhkan dukungan agar tidak menanggung dampak yang lebih berat.

Air Bersih sebagai Persoalan Keadilan Sosial

Ketimpangan akses air bersih perlu menjadi perhatian karena berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Ketika suatu wilayah memiliki fasilitas air yang memadai, sementara wilayah lain masih mengalami kesulitan, muncul pertanyaan mengenai pemerataan pembangunan dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

Persoalan ini berkaitan dengan sila kedua Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Nilai kemanusiaan mengingatkan bahwa setiap orang perlu diperlakukan secara adil dan memperoleh kesempatan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk akses terhadap air bersih.

Selain itu, sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menegaskan pentingnya pemerataan manfaat pembangunan. Dalam persoalan air bersih, keadilan tidak selalu berarti memberikan bantuan dalam jumlah yang sama kepada setiap daerah. Wilayah dengan tingkat kerentanan lebih tinggi justru memerlukan perhatian dan dukungan yang sesuai dengan kebutuhannya.

Pemerintah perlu memperkuat pemetaan wilayah yang mengalami kesulitan air, meningkatkan kualitas infrastruktur, serta memastikan distribusi bantuan menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Upaya jangka panjang, seperti perlindungan sumber air dan pengembangan fasilitas penampungan air sesuai kondisi wilayah, juga perlu diperhatikan.

Di sisi lain, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air. Kebijakan yang disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan warga akan lebih memungkinkan terciptanya solusi yang sesuai dengan keadaan setempat.

Pada akhirnya, persoalan air bersih bukan sekadar tentang ketersediaan sumber daya alam, tetapi juga tentang bagaimana setiap masyarakat memperoleh kesempatan yang adil untuk mengaksesnya. Risiko iklim dapat memperburuk ketimpangan yang sudah ada apabila tidak diimbangi dengan kesiapsiagaan dan kebijakan yang tepat. Oleh karena itu, penerapan nilai Pancasila perlu diwujudkan melalui langkah nyata yang memastikan kelompok rentan tidak tertinggal dalam memperoleh kebutuhan dasar.

Daftar Referensi

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. (2026, 22 September). BMKG: El Niño sangat kuat sedang terjadi, musim hujan 2026/2027 diprediksi datang lebih lambat.

https://www.bmkg.go.id/berita/utama/bmkg-el-nino-sangat-kuat-sedang-terjadi-musim-hujan-2026-2027-diprediksi-datang-lebih-lambat

Landa, S., Fahrunnisa, Lebu, S., Noerdiyanti, N., & Manga, M. (2026). Implementing a climate-resilient and inclusive WASH guidance in Indonesia: A mixed-methods case study. PLOS ONE, 21(9), e0359266. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0359266