Masuk Desil 4, Anggota DPR Eva Stevany Ngaku Ikut Heran: Saya Langsung Tanya BPS

Anggota Komisi X DPR dari Fraksi NasDem, Eva Stevany Rataba, ramai dibahas usai masuk desil 4 atau kelompok masyarakat dengan kesejahteraan rendah. Ia juga disebut menerima bantuan sosial (bansos).
Eva pun menegaskan dirinya tak pernah menerima bansos dan ikut heran dirinya masuk desil 4.
“Sehubungan dengan pemberitaan yang beredar mengenai nama saya yang tercatat dalam kelompok desil 4, saya perlu menyampaikan klarifikasi agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan tidak menimbulkan kesalahpahaman,” ujar Eva dalam keterangannya, Selasa (8/9).
“Saya tegaskan bahwa saya tidak pernah menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan tidak pernah mendaftarkan diri sebagai penerima bantuan sosial tersebut,” tambahnya.
Ia menyebut telah menanyakan perihal ini ke Badan Pusat Statistik (BPS) secara langsung di dalam rapat.
“Saya sendiri merasa heran ketika mengetahui bahwa nama saya tercatat dalam desil 4. Karena itu, saat rapat Komisi X DPR RI bersama Badan Pusat Statistik, saya langsung mempertanyakan bagaimana hal tersebut dapat terjadi dan meminta agar sumber serta proses pendataannya diperiksa,” ujar Eva.
“Saya juga telah mendatangi langsung Kantor Dinas Sosial Kabupaten Toraja Utara untuk meminta penjelasan dan memastikan data tersebut segera diperiksa serta diperbaiki sesuai keadaan yang sebenarnya,” tambahnya.
Selain itu, Eva menuturkan, seseorang yang masuk ke dalam desil rendah tidak otomatis bisa diartikan pernah mendapatkan bansos. Ia menegaskan dirinya tak pernah menerima bansos atau PKH.
“Perlu saya luruskan juga bahwa tercatat dalam desil 4 tidak serta-merta berarti seseorang pernah menerima PKH. Data desil merupakan pengelompokan kondisi sosial ekonomi, sedangkan penetapan penerima bantuan sosial melalui proses dan persyaratan tersendiri,” ujarnya.
“Oleh karena itu, pemberitaan atau pernyataan yang menyebutkan bahwa saya pernah menerima bantuan PKH adalah tidak benar dan tidak sesuai fakta.
Saya berharap semua pihak tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum melakukan pemeriksaan dan konfirmasi kepada instansi yang berwenang,” tambahnya.
Eva menilai, kejadian yang menimpa dirinya ini harus menjadi pelajaran bahwa pendataan sosial ekonomi masih perlu diperbaiki.
“Saya justru menjadikan kejadian ini sebagai bukti bahwa sistem pendataan sosial ekonomi masih perlu diperbaiki. Jika data seorang anggota DPR RI saja dapat keliru, tentu ada kemungkinan masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan juga mengalami kesalahan pendataan,” tutur dia.
“Saya pun sudah meminta instansi terkait segera melakukan penelusuran, memperbaiki data yang keliru, serta memastikan sistem pendataan bantuan sosial menjadi lebih akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tandasnya.
