Mendikdasmen: Arahan Presiden, Pendidikan Gratis Dimulai dari TK

kumparanNEWSverified-green

ยทwaktu baca 2 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Sejumlah siswa mengikuti anti korupsi kepada anak-anak sekolah di Gedung ACLC KPK RI, Jumat (2/5/2025). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Sejumlah siswa mengikuti anti korupsi kepada anak-anak sekolah di Gedung ACLC KPK RI, Jumat (2/5/2025). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menegaskan komitmen pemerintah memberikan layanan pendidikan gratis bagi murid pendidikan dasar dan menengah, dimulai dari jenjang taman kanak-kanak (TK).

Kebijakan tersebut berkaitan dengan rencana wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari TK.

Abdul Mu'ti mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan penekanan mengenai komitmen pemerintah terhadap layanan pendidikan gratis.

"Teman-teman wartawan yang kami hormati, kami sampaikan bahwa dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan terhadap komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis bagi murid di pendidikan dasar dan menengah. Ini juga dimulai dari taman kanak-kanak. Sehingga, itu yang perlu kami tekankan," kata Abdul usai mengikuti rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (23/9).

Menurut Mu'ti, penguatan pendidikan gratis dilakukan melalui pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP). Dana tersebut menjadi bagian dari dukungan pemerintah bagi peserta didik.

"Kemudian yang kedua, terkait dengan penguatan pendidikan gratis itu, kami sampaikan mengenai penggunaan dana BOS dan juga PIP," ujarnya.

Dia menjelaskan, mulai tahun ini, murid yang belajar di sekolah dasar dan taman kanak-kanak mendapatkan dana BOS. Sementara itu, PIP diperuntukkan bagi murid yang berasal dari keluarga tidak mampu.

"Selama ini, anak-anak atau murid yang belajar di sekolah dasar dan taman kanak-kanak, mulai tahun ini mendapatkan dana BOS untuk semua murid. Kemudian dana PIP untuk murid dari keluarga yang tidak mampu," katanya.

Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti di Istana Negara, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Foto: Cahyo/Biro Pers Sekretariat Presiden

Ada 23 Persen TK Negeri

Mu'ti menyebut, ada TK negeri dalam penyelenggaraan pendidikan jenjang tersebut. Berdasarkan data yang disampaikannya, TK negeri mencapai sekitar 23 persen.

"TK itu negeri ada, ada 23% itu TK negeri. dan nanti jumlahnya berapa nanti akan kami sampaikan termasuk dalam kaitannya terkait komitmen wajib belajar 13 tahun," ujarnya.

Mu'ti mengatakan wajib belajar 13 tahun akan dimulai dari jenjang TK. Dengan adanya kebijakan wajib belajar tersebut, pemerintah akan memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan.

"Ada wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari taman kanak-kanak. karena ada wajib belajar maka nanti ada komitmen untuk dukungan dari pemerintah," tandas dia.