MUI Jelaskan Alasan Vape Diharamkan: Bahaya Kesehatan hingga Jadi Sarana Narkoba
PerbesarMajelis Ulama Indonesia (MUI) menjelaskan sejumlah alasan di balik penetapan fatwa haram penggunaan rokok elektrik atau vape. Salah satunya karena vape dinilai memiliki dampak buruk terhadap kesehatan dan berpotensi menjadi sarana peredaran narkotika.
Ketua MUI Bidang Fatwa, KH Asrorun Ni’am Sholeh, mengatakan terdapat perbedaan kondisi antara rokok konvensional dan rokok elektrik. Menurut dia, rokok konvensional masih memiliki ruang perbedaan pendapat atau khilaf di kalangan ulama mengenai status hukumnya.
Sementara itu, vape dinilai tidak menyisakan ruang khilaf karena dampak buruknya terhadap kesehatan telah terbukti secara ilmiah.
Penjelasan tersebut disampaikan Ni’am saat mengisi pengajian rutin mingguan yang membahas Kitab Nashaihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani, Sabtu (14/11).
Selain persoalan kesehatan, Ni’am turut menjelaskan anggapan bahwa peredaran vape memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara melalui cukai.
Berdasarkan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, dia menyebut pengenaan cukai terhadap vape bukan bertujuan mencari penerimaan negara, melainkan membatasi akses masyarakat terhadap produk tersebut.
“Dengan cukai yang ada, otomatis harganya bisa jauh lebih tinggi, sehingga aksesibilitas terhadap vape ini menjadi terbatas," kata Ni’am dalam keterangan yang diterima kumparan, Minggu (15/11).
Ni'am juga membandingkan penerimaan cukai vape dengan beban biaya kesehatan yang harus ditanggung negara akibat dampak penggunaannya.
Menurut dia, penerimaan cukai vape yang mencapai sekitar Rp 2,7 triliun hingga Rp 2,8 triliun per tahun tidak sebanding dengan biaya pemulihan kesehatan masyarakat yang terdampak, seperti gangguan pernapasan kronis dan penyakit jantung.
Alasan lainnya berkaitan dengan potensi penyalahgunaan perangkat vape. Berdasarkan temuan di sektor penegakan hukum, perangkat rokok elektrik disebut kerap dimanfaatkan sebagai sarana peredaran narkotika cair.
"Atas dasar kenyataan tersebut, Komisi Fatwa MUI memberlakukan kaidah fikih saddu dzar'i (menutup jalan keburukan) serta kaidah umum li al-wasa'il hukm al-maqasid (hukum sarana mengikuti hukum tujuannya), di mana jalan yang menuju kepada hal yang diharamkan wajib ditutup rapat," ucapnya.
Ni’am juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya pada anggapan bahwa vape lebih aman dibandingkan rokok konvensional atau dapat menjadi alat bantu untuk berhenti merokok.
Dia menyebut cairan vape tetap mengandung nikotin yang bersifat adiktif dan dapat merusak sistem saraf manusia.
"Melalui penerbitan fatwa ini, MUI berharap umat Islam dapat senantiasa menjaga kesehatan jasmani, melindungi diri dari ancaman narkoba, serta senantiasa mematuhi tuntunan hukum Islam secara kaffah," tegas Ni’am.
Komisi Fatwa MUI menetapkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau vape. Fatwa tersebut diputuskan dalam Sidang Pleno Penetapan Fatwa MUI pada Jumat (6/11) dan ditandatangani pada Senin (9/11).
Dalam fatwa tersebut, MUI menetapkan penggunaan vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta berpotensi menjadi sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
MUI juga menetapkan bahwa penyalahgunaan vape untuk konsumsi narkotika hukumnya haram. Produksi dan perdagangan rokok elektrik turut dinyatakan haram.
"Menyalahgunakan rokok elektrik (REL)/vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram. Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram," jelas Ni'am, Senin (9/11).