Pemerintah Siapkan Rp 61,65 T untuk Bangun Akses Listrik di 10.068 Lokasi

kumparanNEWSverified-green

·waktu baca 3 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Konpers update Program Prioritas (PHTC) serta Percepatan Penyediaan Hunian Layak dan Terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kantor Bakom RI, Jakarta Pusat, Rabu (16/9/2026). Foto:  Nabilah Siti/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Konpers update Program Prioritas (PHTC) serta Percepatan Penyediaan Hunian Layak dan Terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kantor Bakom RI, Jakarta Pusat, Rabu (16/9/2026). Foto: Nabilah Siti/kumparan

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Muhammad Qodari menyatakan pemerintah siap menghadirkan akses listrik untuk masyarakat ke 10.068 lokasi di seluruh Indonesia secara merata melalui program elektrifikasi.

Program ini dibuat berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 308.316 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Program Listrik Perdesaan dan Bantuan Pasang Baru Listrik Tahun 2025-2029.

Program ini dibuat untuk daerah atau dusun terpencil yang belum dialiri oleh listrik, seperti kawasan pegunungan ataupun pulau terpencil dengan populasi yang minim.

Hingga saat ini, program tersebut telah menjangkau 1.516 lokasi, dari total target 10.068 titik yang tersebar di 36 provinsi, 375 kabupaten/kota, 2.295 kecamatan, dan 8.561 desa.

"Dari total target tersebut, elektrifikasi sejauh ini telah terealisasi di 1.516 lokasi, atau sekitar 15% dari target," ujar Qodari kepada wartawan dalam konferensi pers terkait Update Program Prioritas (PHTC) yang diselenggarakan di Kantor Bakom RI, Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu (16/9).

Adapun pelaksanaan program ini melalui beberapa tahap, mulai dari verifikasi lokasi, perencanaan teknis, penyusunan anggaran, pembangunan infrastruktur dan penyambungan listrik, pengoperasian, hingga pemeliharaan.

Pekerja menarik kabel saat pekerjaan pemasangan jaringan listrik program listrik masuk desa daerah tertinggal di Dusun Jabal Antara, Aceh Utara. Foto: ANTARA FOTO/Rahmad

Untuk merealisasikan program ini, pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp 61,65 triliun. Seluruh anggaran tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang akan dicairkan secara bertahap sejak 2025 hingga 2029.

Qodari menjelaskan, kebutuhan listrik untuk 10.068 lokasi tersebut dipenuhi melalui dua skema. Sebanyak 5.466 lokasi akan dilayani dengan memperluas jaringan PLN yang sudah ada, sementara 4.602 lokasi lainnya berada di wilayah yang belum terjangkau jaringan sehingga memerlukan pembangunan pembangkit listrik skala kecil berbasis energi baru dan terbarukan (EBT) yang bersifat off-grid.

"Total kebutuhan biaya untuk mengalirkan listrik ke 10.068 lokasi ini diperkirakan mencapai Rp61,65 triliun," ujar Qodari.

Ia menambahkan, kebutuhan kapasitas pembangkit baru untuk lokasi-lokasi off-grid tersebut diperkirakan mencapai sekitar 508 megawatt, yang akan dipenuhi dengan memanfaatkan potensi sumber energi terbarukan yang tersedia di masing-masing daerah.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait tengah berbincang di Kantor Bakom di Jakarta Pusat, Rabu (16/9/2026). Foto: Widya Islamiati/kumparan

Menurut Qodari, program elektrifikasi ini menyasar sebanyak 770.000 rumah tangga di 36 provinsi. Kehadiran listrik diharapkan mendorong masyarakat beralih dari penggunaan minyak tanah dan kayu bakar, sekaligus membuka peluang usaha baru di malam hari.

Selain rumah tangga, aliran listrik dari program ini juga dirasakan oleh fasilitas umum seperti sekolah, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, hingga sarana komunikasi di berbagai daerah.

Terakhir, Qodari menyampaikan program ini dibuat dengan harapan dapat memberikan penerangan bagi masyarakat sekaligus meningkatkan peluang produktivitas dan pemerataan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.

“Kehadiran listrik di dusun dan desa ini diharapkan tidak hanya memberikan penerangan tetapi juga membuka peluang peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong pemerataan pembangunan,” pungkasnya.

Reporter: Nabilah Siti Nurhikmah