Rektor UMY & Sanata Dharma Dorong Pemerintah Evaluasi Sistem Penerimaan Maba
·waktu baca 3 menit
PerbesarRektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dan Universitas Sanata Dharma (USD) Yogyakarta mendorong pemerintah mengevaluasi sistem penerimaan mahasiswa baru yang dinilai tidak setara dan merugikan Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
Mereka menilai mekanisme seleksi yang berlangsung hingga akhir masa pendaftaran serta besarnya kuota jalur mandiri di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) berdampak pada penurunan jumlah mahasiswa baru di PTS.
Rektor UMY, Achmad Nurmandi, mengatakan jumlah pendaftar di kampusnya dalam lima tahun terakhir turun sekitar 15–20 persen. Menurutnya, salah satu faktor yang perlu dievaluasi adalah sistem penerimaan mahasiswa baru di PTN, khususnya kuota jalur mandiri di PTN-BH yang kini mencapai 50 persen.
“Kalau saya sarankan yang win-win, pembatasan mandiri itu tidak 50 persen. Sekarang kan mandiri PTN-BH 50 persen. Mungkin hanya 30 persen,” kata Nurmandi kepada Pandangan Jogja, Kamis (11/6).
Ia menilai jadwal penerimaan mahasiswa baru PTN yang berlangsung hingga akhir Juli membuat banyak calon mahasiswa menunda keputusan untuk mendaftar ulang di PTS sambil menunggu hasil seleksi jalur mandiri PTN. Karena itu, ia mengusulkan agar seluruh proses penerimaan mahasiswa baru PTN diselesaikan lebih awal, maksimal pada akhir Juni.
Selain soal kuota dan jadwal seleksi, Nurmandi juga meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap rasio dosen dan mahasiswa di perguruan tinggi. Menurutnya, kapasitas penerimaan mahasiswa seharusnya disesuaikan dengan ketersediaan dosen dan kualitas layanan pendidikan.
“Banyak perguruan tinggi negeri, rasionya sudah melebih peraturan, tapi masih diberikan izin menerima mahasiswa sebanyak-banyaknya. Dosennya kadang nggak ada, akhirnya banyak kuliah online,” ujarnya.
Senada dengan itu, Rektor Universitas Sanata Dharma, Albertus Bagus Laksana, menyatakan sistem dan praktik penerimaan mahasiswa baru di PTN dalam beberapa tahun terakhir menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi penurunan jumlah mahasiswa di PTS.
Menurutnya, tren penurunan peminat juga mulai terjadi pada sejumlah program studi di kampusnya, termasuk program studi yang sebelumnya menjadi unggulan.
“Meskipun penyebab penurunan ini beraneka macam, tetapi sistem dan praktik penerimaan mahasiswa baru di PTN yang bertahun-tahun terakhir ini terjadi telah menjadi faktor yang sangat besar yang harus diubah,” kata Albertus dalam keterangan tertulisnya, Kamis (11/6).
Ia mengatakan persoalan tersebut telah berulang kali disampaikan oleh PTS, baik secara individu maupun melalui forum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI). Namun hingga kini belum ada perubahan kebijakan yang signifikan.
“Tetapi sampai hari ini, keadaan masih sama, tidak ada perubahan. Teriakan PTS, baik sendiri-sendiri maupun dalam forum APTISI, juga sudah sering dilontarkan, tetapi tanggapan pemerintah sangat minim dan tidak signifikan,” ujarnya.
Albertus mendorong pemerintah melakukan pembaruan sistem penyelenggaraan PTN agar tidak bergantung pada penerimaan mahasiswa dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan pendanaan. Ia juga meminta PTS mendapatkan dukungan berupa subsidi serta kemudahan dalam pembukaan program studi baru.
“Aturan moratorium pembukaan prodi baru menjadi tidak adil bila PTN, terutama PTN-BH, diberi kebebasan dan fasilitasi untuk membuka prodi-prodi sesuai dengan keinginan mereka,” kata Albertus.