Rp 11 Triliun, Ketika Rekening Bukan Lagi Persoalan

Ilustrasi Buku Rekening (sumber: media.istockphoto.com)

Rencana pemerintah membuka rekening bank secara massal bagi masyarakat Indonesia yang telah berusia 17 tahun menarik perhatian. Program ini akan memberikan saldo awal Rp50.000 kepada setiap penerima dan diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp11 triliun. Tujuannya adalah memperluas inklusi keuangan sekaligus mempermudah penyaluran berbagai program pemerintah melalui rekening masyarakat.

Secara umum, tujuan tersebut tentu baik. Semakin banyak masyarakat yang terhubung dengan sistem keuangan formal, semakin besar pula peluang mereka untuk mengakses layanan perbankan. Namun, sebelum program ini dijalankan dalam skala besar, ada satu hal yang perlu dicermati: apakah persoalan utama keuangan Indonesia saat ini masih terletak pada kepemilikan rekening?

Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 menunjukkan indeks inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 93,61 persen. Sementara itu, indeks literasi keuangan berada pada angka 69,57 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat sebenarnya sudah memiliki akses terhadap layanan keuangan. Tantangan yang masih tersisa justru berada pada pemahaman masyarakat dalam menggunakan layanan tersebut secara tepat.

Di sinilah letak persoalan yang perlu menjadi perhatian. Memiliki rekening tidak selalu berarti memahami cara mengelola keuangan. Masyarakat bisa saja sudah memiliki rekening, tetapi belum memahami manfaat menabung, risiko pinjaman, keamanan transaksi digital, maupun cara menggunakan layanan keuangan secara produktif. Karena itu, kesenjangan antara inklusi dan literasi keuangan masih menjadi pekerjaan rumah yang penting.

Pembukaan rekening bagi kelompok muda memang dapat menjadi sarana untuk membangun banking habit atau kebiasaan menggunakan layanan perbankan sejak dini. Hal ini penting karena kelompok usia muda akan segera memasuki fase kehidupan yang lebih mandiri secara finansial. Rekening dapat menjadi pintu masuk untuk mengenal transaksi, tabungan, dan berbagai layanan keuangan lainnya.

Namun, manfaat tersebut akan terasa apabila rekening yang dibuka benar-benar digunakan. Jika program hanya berfokus pada jumlah rekening yang berhasil dibuat, maka ada risiko rekening tersebut menjadi pasif atau bahkan tidak digunakan sama sekali. Apalagi sebagian besar masyarakat saat ini sudah memiliki akses terhadap layanan perbankan.

Karena itu, ketepatan sasaran menjadi hal yang penting. Program ini akan lebih bermanfaat jika difokuskan kepada kelompok masyarakat yang belum memiliki akses keuangan atau unbanked. Bagi kelompok tersebut, rekening baru dapat menjadi pintu masuk ke sistem keuangan formal, mempermudah penerimaan bantuan sosial, sekaligus membuka akses terhadap berbagai layanan keuangan lainnya.

Selain sasaran yang tepat, edukasi juga tidak boleh diabaikan. Pembukaan rekening seharusnya berjalan beriringan dengan peningkatan literasi keuangan. Masyarakat perlu memahami bagaimana menggunakan rekening, menjaga keamanan data pribadi, melakukan transaksi secara aman, serta memanfaatkan layanan perbankan untuk mendukung aktivitas ekonomi mereka.

Risiko lain yang perlu diperhatikan adalah munculnya rekening pasif. Jika saldo awal Rp50.000 hanya ditarik lalu rekening tidak lagi digunakan, tujuan program menjadi kurang optimal. Keberhasilan program seharusnya tidak hanya diukur dari jumlah rekening yang dibuka, tetapi juga dari seberapa aktif rekening tersebut digunakan oleh masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga perlu memastikan integrasi data dengan Dukcapil dan penerapan prinsip Know Your Customer (KYC). Langkah ini penting untuk memastikan rekening benar-benar dimiliki oleh orang yang berhak sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan data maupun rekening.

Pada akhirnya, rekening hanyalah alat. Yang lebih penting adalah manfaat yang dihasilkan setelah rekening tersebut dimiliki masyarakat. Jika program ini mampu mendorong kebiasaan menabung, meningkatkan pemahaman keuangan, memperluas akses layanan perbankan bagi kelompok yang belum terjangkau, serta memperbaiki efektivitas penyaluran bantuan, maka manfaatnya akan jauh lebih besar daripada sekadar menambah jumlah rekening baru.

Ukuran keberhasilan program sebaiknya tidak berhenti pada berapa banyak rekening yang berhasil dibuka. Yang lebih penting adalah bagaimana rekening tersebut digunakan, seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat, dan apakah program ini benar-benar membantu memperkuat literasi serta inklusi keuangan Indonesia secara berkelanjutan.