Rp14,69 Miliar untuk Influencer: Sudahkah Uang Negara Menghasilkan Manfaat Publik?

Sejumlah uang kertas rupiah Indonesia difoto di sebuah tempat penukaran mata uang di Jakarta, Kamis (4/6/2026), setelah nilai tukar rupiah melemah hingga melampaui angka 18.000 per dolar AS untuk pertama kalinya. Foto: Yasuyoshi Chiba/AFP

Penggunaan anggaran negara untuk jasa influencer kembali menjadi perbincangan setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap pengadaan jasa pemengaruh oleh dua kementerian melalui PT Rans Animasi Indonesia dengan nilai mencapai Rp14,69 miliar. Temuan tersebut mencakup lima paket pengadaan di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 2024 serta tiga paket di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2025–2026.

Perhatian publik semakin besar karena perusahaan tersebut terafiliasi dengan Raffi Ahmad, yang saat ini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Namun, di tengah perdebatan mengenai hubungan bisnis dan jabatan publik, ada pertanyaan yang menurut saya tidak kalah penting: apakah belanja influencer tersebut benar-benar menghasilkan manfaat yang sepadan bagi masyarakat?

Pertanyaan ini penting karena uang yang digunakan bukanlah uang perusahaan atau individu, melainkan anggaran negara yang bersumber dari penerimaan publik. Karena itu, ukuran keberhasilan pengadaannya tidak cukup berhenti pada terpenuhinya kontrak dan terlaksananya publikasi.

Belanja Komunikasi Bukan Persoalan yang Keliru

Perlu diakui bahwa pemerintah membutuhkan pendekatan komunikasi yang mengikuti perkembangan masyarakat. Media sosial telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi. Kelompok muda, misalnya, mungkin lebih mudah dijangkau melalui konten digital dibandingkan melalui sosialisasi konvensional.

Dalam konteks tersebut, penggunaan influencer sebenarnya dapat menjadi instrumen komunikasi kebijakan yang relevan. Pemerintah dapat memanfaatkan figur publik untuk menyampaikan informasi tentang kesehatan, pendidikan, lingkungan, kebudayaan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Karena itu, persoalannya bukan apakah pemerintah boleh menggunakan influencer. Persoalan sesungguhnya adalah apakah penggunaan instrumen tersebut didasarkan pada kebutuhan kebijakan yang jelas, proses pengadaan yang kompetitif, harga yang wajar, dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

RANS sendiri telah memberikan klarifikasi bahwa kerja sama dengan kementerian tidak hanya mencakup penayangan konten di media sosial. Perusahaan menyebut terdapat pekerjaan produksi konten, perjalanan, logistik, kehadiran dalam acara, dan kegiatan promosi lainnya. RANS juga mengeklaim telah menghasilkan lebih dari 150 keluaran pekerjaan dan 52,6 juta penayangan secara kumulatif.

Penjelasan tersebut tentu perlu diperhitungkan dalam menilai nilai kontrak. Membandingkan harga sebuah unggahan media sosial dengan total biaya kampanye yang mencakup produksi dan kegiatan lapangan tentu tidak tepat apabila komponen pekerjaannya berbeda.

Namun, penjelasan mengenai banyaknya output juga belum cukup untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran. Kita perlu melihat lebih jauh apa yang sebenarnya dihasilkan dari pekerjaan tersebut.

Dari Output Menuju Outcome

Dalam akuntansi sektor publik dan evaluasi kebijakan, terdapat perbedaan mendasar antara output dan outcome.

Output merupakan keluaran langsung dari suatu kegiatan. Dalam kampanye digital, output dapat berupa jumlah konten yang diproduksi, jumlah unggahan, jumlah kegiatan, atau jumlah penayangan.

Sementara itu, outcome berkaitan dengan perubahan yang dihasilkan dari kegiatan tersebut. Apakah masyarakat menjadi lebih memahami suatu program? Apakah perilaku berubah? Apakah kelompok sasaran menjadi lebih aktif berpartisipasi?

Perbedaan ini sering kali kurang diperhatikan dalam evaluasi belanja komunikasi pemerintah.

Misalnya, apabila kementerian mengeluarkan anggaran untuk mempromosikan museum, jumlah tayangan konten memang dapat menunjukkan jangkauan komunikasi. Akan tetapi, keberhasilan program semestinya juga dilihat dari peningkatan pengetahuan masyarakat, kunjungan museum, dan partisipasi publik dalam kegiatan kebudayaan.

Demikian pula kampanye sektor kelautan dan perikanan. Apabila tujuannya memperkenalkan fasilitas bagi nelayan atau mendorong pengembangan industri perikanan, ukuran keberhasilannya seharusnya tidak berhenti pada jumlah orang yang menonton video. Pemerintah perlu mengetahui apakah informasi tersebut sampai kepada kelompok sasaran dan memberikan manfaat yang relevan.

Dengan demikian, 52,6 juta views, sebagaimana diklaim RANS, merupakan informasi mengenai capaian komunikasi. Angka tersebut belum dengan sendirinya membuktikan bahwa tujuan kebijakan telah tercapai.

Di sinilah pentingnya pendekatan value for money dalam pengelolaan keuangan publik.

Mengukur Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas

Konsep value for money lazim digunakan untuk menilai apakah belanja pemerintah memberikan manfaat yang sepadan dengan sumber daya yang digunakan. Terdapat tiga dimensi utama yang perlu diperhatikan.

Pertama, economy. Apakah pemerintah memperoleh jasa dengan harga yang wajar? Penilaian tidak cukup dilakukan dengan membandingkan nominal kontrak secara sederhana. Pemerintah perlu mempertimbangkan ruang lingkup pekerjaan, kompleksitas produksi, segmentasi audiens, jumlah konten, penggunaan figur publik, perjalanan, dan komponen biaya lainnya.

Dalam kasus ini, klarifikasi RANS mengenai penggunaan commercial rate card dapat menjadi salah satu bahan pemeriksaan. Namun, kewajaran harga tetap perlu diuji melalui perbandingan yang independen dan metode penghitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kedua, efficiency. Apakah sumber daya yang dikeluarkan menghasilkan output optimal? Pemerintah perlu membandingkan beberapa alternatif komunikasi, termasuk penggunaan kanal resmi kementerian, kerja sama dengan komunitas, media massa, maupun penyedia jasa komunikasi lainnya.

Ketiga, effectiveness. Apakah kegiatan tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan? Ini merupakan dimensi yang paling penting karena keberhasilan belanja pemerintah pada akhirnya harus dikaitkan dengan sasaran program, bukan sekadar terlaksananya aktivitas.

Ketiga dimensi tersebut seharusnya menjadi bagian dari evaluasi sebelum pengadaan dilakukan dan setelah pekerjaan selesai.

Persaingan Pengadaan dan Potensi Konflik Kepentingan

Selain manfaat anggaran, temuan ICW juga menyoroti aspek proses pengadaan. Salah satu persoalan yang dipertanyakan adalah pencantuman nama akun atau kanal tertentu dalam spesifikasi beberapa paket pengadaan melalui katalog elektronik.

Hal ini perlu diperiksa secara cermat. Dalam pengadaan jasa komunikasi, karakteristik penyedia memang dapat menjadi pertimbangan karena setiap influencer memiliki segmentasi audiens, reputasi, dan jangkauan yang berbeda. Namun, spesifikasi yang terlalu mengarah pada penyedia tertentu berpotensi membatasi persaingan apabila tidak didasarkan pada kebutuhan teknis yang objektif.

Penggunaan katalog elektronik juga tidak otomatis menjamin persaingan yang sehat. Kualitas persaingan tetap dipengaruhi oleh bagaimana kebutuhan dirumuskan dan spesifikasi disusun sejak awal.

Persoalan berikutnya adalah potensi konflik kepentingan. Secara normatif, perusahaan swasta memiliki hak untuk mengikuti pengadaan pemerintah. Akan tetapi, ketika perusahaan tersebut terafiliasi dengan pejabat publik, diperlukan transparansi dan mekanisme pengamanan yang lebih kuat.

Kita tidak dapat langsung menyimpulkan adanya penyalahgunaan kewenangan hanya karena terdapat hubungan antara kepentingan bisnis dan jabatan publik. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa pejabat yang memiliki keterkaitan bisnis tidak memengaruhi proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan perusahaan tersebut.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir diubah melalui Perpres Nomor 46 Tahun 2025 telah menegaskan kewajiban menghindari pertentangan kepentingan, pemborosan keuangan negara, dan penyalahgunaan wewenang. Prinsip ini harus diterapkan bukan hanya pada tahap penetapan penyedia, tetapi sejak perencanaan hingga evaluasi pengadaan.

Efisiensi Anggaran Tidak Cukup dengan Mengurangi Belanja

Persoalan ini juga mengingatkan kita pada makna efisiensi anggaran yang sesungguhnya.

Efisiensi tidak semata-mata berarti memangkas anggaran atau mengurangi jumlah kegiatan. Efisiensi berarti memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan manfaat yang optimal.

Pemerintah dapat saja mengeluarkan anggaran besar untuk sebuah program apabila kebutuhan dan manfaatnya dapat dibuktikan. Sebaliknya, pengadaan dengan nilai relatif kecil pun tetap perlu dipertanyakan apabila tidak memiliki hubungan yang jelas dengan sasaran kebijakan.

Karena itu, penggunaan jasa influencer seharusnya tidak menjadi persoalan yang dinilai hanya berdasarkan besar kecilnya nominal kontrak. Yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah membuktikan urgensi, kewajaran biaya, kualitas pelaksanaan, dan hasil yang diperoleh.

Saya melihat setidaknya ada tiga perbaikan yang perlu dilakukan.

Pertama, kementerian perlu memiliki pedoman yang lebih jelas mengenai penggunaan jasa influencer. Pedoman tersebut harus mencakup kriteria kebutuhan, pemilihan penyedia, segmentasi audiens, kewajaran harga, dan indikator keberhasilan kampanye.

Kedua, dokumen pengadaan perlu dibuka secara memadai kepada publik, termasuk kerangka acuan kerja, HPS, kontrak, bukti pelaksanaan, serta laporan evaluasi. Keterbukaan ini memungkinkan masyarakat menilai apakah belanja tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan hasil yang dijanjikan.

Ketiga, evaluasi pengadaan perlu bergerak dari pemeriksaan administratif menuju pengukuran manfaat. Inspektorat, auditor, dan lembaga pengawas perlu memperhatikan tidak hanya apakah pekerjaan telah dilaksanakan, tetapi juga apakah hasilnya relevan dengan tujuan program.

Pada akhirnya, polemik belanja influencer senilai Rp14,69 miliar ini seharusnya tidak berhenti pada perdebatan mengenai perusahaan atau figur publik yang terlibat. Kasus ini membuka ruang evaluasi yang lebih luas mengenai bagaimana pemerintah merancang dan mempertanggungjawabkan belanja komunikasi.

Popularitas dapat membantu pemerintah menyampaikan pesan. Namun, popularitas bukan ukuran tunggal keberhasilan kebijakan. Jumlah tayangan dapat menunjukkan bahwa pesan telah disebarkan, tetapi belum tentu menunjukkan bahwa masyarakat memperoleh manfaat.

Uang negara tidak cukup hanya menghasilkan konten yang ditonton banyak orang. Uang negara harus menghasilkan nilai publik yang dapat diukur, dijelaskan, dan dipertanggungjawabkan.

Sebab, pada akhirnya, keberhasilan belanja pemerintah bukan ditentukan oleh seberapa luas sebuah pesan tersebar, melainkan oleh seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.