RUU Perampasan Aset Disahkan Besok, Habiburokhman Bicara Atensi Khusus Dasco

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad disebut memberikan perhatian khusus terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
RUU tersebut telah rampung dibahas di tingkat pertama dan dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna DPR pada Kamis (19/11) untuk disahkan menjadi undang-undang.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, perhatian khusus Dasco telah diberikan sejak pembahasan RUU tersebut dimulai melalui rapat dengar pendapat umum (RDPU) pertama.
“Kami selaku pimpinan Komisi III mengucapkan terima kasih yang luar biasa atas atensi khusus dari Pak Sufmi Dasco Ahmad selama ini, bahkan sejak RDPU pertama itu bulan September 2025. Ya, RDPU pertama kita hampir tiap minggu setidaknya dua kali ya. Enggak ada undang-undang yang RDPU-nya sebanyak ini,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11).
Habiburokhman menyebut, pembahasan RUU Perampasan Aset dilakukan dengan menyerap berbagai aspirasi masyarakat. Bahkan, pembahasan tetap dikebut ketika DPR memasuki masa reses.
“Selama setahun hampir tiap minggu, kita reses pun kemarin kita gas atas perintah Pak Dasco, ya, demi kita menyalurkan aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Ia kemudian menyampaikan salah satu poin yang menjadi kabar baik dalam RUU Perampasan Aset, khususnya bagi masyarakat yang menjadi korban investasi bodong dan perdagangan saham bodong.
“Ada hal yang masuk belakangan, Pak Dasco, tapi kabar baik buat para korban investasi bodong, perdagangan saham bodong, dan lain sebagainya yang kemarin banyak mengadu pada Dasco ke Komisi III karena ganti kerugiannya enggak langsung kepada mereka, selama ini ke negara dulu atau bahkan enggak sampai ke mereka sama sekali,” jelasnya.
“Dengan undang-undang perampasan aset ini, para korban investasi bodong tersebut bisa langsung mendapatkan ganti kerugian dengan penjualan aset para pelaku tindak pidana tersebut. Selain fokus utama undang-undang ini adalah perampasan aset tindak pidana korupsi,” lanjut Habiburokhman.
Habiburokhman mengatakan, Komisi III telah mengakomodasi kekhawatiran masyarakat mengenai potensi penyalahgunaan RUU Perampasan Aset oleh aparat penegak hukum.
“Mungkin itu, hal lain juga dipertegas kekhawatiran masyarakat terkait dijadikannya undang-undang ini sebagai alat kekuasaan atau alat untuk memeras oleh aparat penegak hukum sudah kita proteksi, Pak Dasco, semua sehingga peluang menjadikan undang-undang ini alat kekuasaan, insyaallah sudah tertutup,” tuturnya.
Habiburokhman memastikan rapat paripurna untuk mengesahkan RUU tersebut akan digelar pada Kamis (19/11).
“Iya (paripurna besok),” ucapnya.
Sementara Dasco mengatakan, DPR bersama pemerintah telah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama untuk memfinalisasi RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
“Pada hari ini kami telah antara DPR, dalam hal ini Komisi Teknis, Komisi III, dan pihak pemerintah telah menyelesaikan rapat tingkat pertama dalam memfinalkan rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya pada hari ini dan akan diparipurnakan dalam paripurna terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang,” kata Dasco.
Dasco menyebut, pembahasan RUU tersebut telah berlangsung cukup panjang dengan melibatkan berbagai pihak melalui RDPU.
“Pembahasan yang sudah dilakukan sekian lama dan kami mengikuti prosesnya di Komisi III DPR RI ada 87 kali RDPU—RDPU yang dilakukan dalam rangka menyerap aspirasi dari masyarakat, dari organisasi, dan berbagai macam pihak sehingga alhamdulillah pada hari ini sudah diselesaikan finalisasi rancangan undang-undang tindak pidana perampasan aset tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya,” ujarnya.
Atas rampungnya pembahasan tersebut, Dasco menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyelesaian RUU Perampasan Aset.
“Oleh karena itu, kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung sehingga rancangan undang-undang ini dapat diselesaikan menjadi undang-undang dengan baik,” tutup Dasco.
