Statistik Kemiskinan dan Cara Negara Memilih Siapa yang Dihitung
Analis Sosial Politik
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari Rolip Saptamaji tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Statistik kemiskinan keluaran negara emang sulit dipahami jika dibandingkan dengan kenyataan yang dihadapi rakyat. Tapi, coba bayangin kamu lagi program diet punya timbangan rusak yang selalu nunjukin angka lebih kecil dari berat sebenarnya. Kamu bukan kurus, timbangannya yang salah. Tapi karena timbangannya punya negara semua orang harus percaya. Persis seperti statistik kemiskinan BPS yang jadi data resmi, dan semua orang disuruh percaya.
Bulan April 2025, World Bank merilis angka yang cukup menampar: 60,3 persen penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Sekitar 171,8 juta orang. Hampir dua pertiga negeri ini. Sementara BPS, dengan tenang, melaporkan: 8,57 persen. Sekitar 24 juta orang. Selisihnya bukan soal perbedaan metodologi yang teknis dan membosankan. Selisihnya adalah 147 juta manusia yang dinyatakan "tidak miskin" hanya karena cara kita mengukur kemiskinan tidak pernah berubah sejak Soeharto masih berkuasa.
PerbesarMasalahnya bukan di angka kemiskinan, tapi logika dibalik statistik
BPS menggunakan pendekatan Cost of Basic Needs, seseorang dianggap miskin jika pengeluarannya di bawah Rp 595.242 per kapita per bulan. Sekitar Rp 19.000 per hari. Dengan angka itu, kamu harus bisa makan, bayar listrik, beli sabun, dan entah bagaimana tetap hidup bermartabat. Metodologi ini tidak berubah sejak 1998. Sementara harga beras, sewa kamar, dan ongkos angkot terus naik, garis kemiskinan bergerak jauh lebih lambat dari inflasi nyata yang dirasakan tubuh kelas bawah setiap pagi. Ini bukan ketinggalan zaman yang tak disengaja. Ini adalah pilihan politik.
Kenapa? Karena garis kemiskinan bukan sekadar angka statistik. Garis kemiskinan adalah penentu siapa yang berhak dapat PKH, BPNT, dan berbagai bantuan sosial lainnya. Naikkan garisnya, maka jutaan orang baru masuk kategori penerima bantuan, dan anggaran negara tiba-tiba harus menyesuaikan diri dengan realita yang selama ini disembunyikan. Belum lagi, angka kemiskinan adalah performance indicator paling seksi dalam laporan politik. Setiap turunnya angka kemiskinan adalah bahan pidato, bahan highlight reel kepresidenan, bahan infografis di media sosial kementerian. Kalau garisnya tidak pernah dinaikkan, angkanya hampir pasti turun. Bukan karena rakyat bertambah sejahtera, tapi karena rakyat tidak pernah benar-benar dihitung.
Upaya Setengah Hati BPS
Kini pemerintah mulai bergerak, BPS sedang menyiapkan metodologi baru yang lebih sesuai dengan standar internasional dan status Indonesia sebagai negara berpenghasilan menengah atas. Tapi revisi ini belum punya jadwal pasti, entah rampung 2026 atau sesudahnya. Ketika revisi itu akhirnya keluar dan angka kemiskinan tiba-tiba melonjak drastis, pemerintah akan punya dua pilihan naratif.
Pertama, mengakui bahwa selama ini pengukurannya tidak jujur. Kedua, menyalahkan metode baru sebagai "tidak mencerminkan kondisi lokal."
Menurut saya, pemerintah akan mengambil pilihan kedua.
Timbangan yang rusak bisa diperbaiki. Yang lebih sulit diperbaiki adalah kemauan untuk mengakui bahwa selama ini kita menimbang dengan alat yang salah, dan kita tahu itu, dan kita memilih untuk diam. Kemiskinan bukan hanya kondisi ekonomi. Ia juga kondisi epistemik, siapa yang berhak mendefinisikan siapa yang disebut miskin. Selama definisi itu ada di tangan yang sama dengan yang berkepentingan pada angkanya, kita tidak sedang membaca data.
Kita sedang membaca narasi.