Terorisme Berubah, Wakapolri Minta Kebijakan Kontra-Ekstremisme untuk Anak
·waktu baca 3 menit
PerbesarWakapolri, Komjen Dedi Prasetyo mengatakan ancaman terorisme dan ekstremisme saat ini telah berubah dari pola terstruktur menjadi jejaring digital yang lebih cair dan sulit dikenali dengan pendekatan konvensional.
Hal itu disampaikan Dedi dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Densus 88 Antiteror Polri Tahun Anggaran 2026 di Jakarta, Rabu (20/5). Kegiatan itu turut dihadiri Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Eddy Hartono dan Kadensus 88 AT Polri Irjen Sentot Prasetyo.
Dalam arahannya, Dedi mengatakan ancaman kini tidak lagi hadir dalam bentuk organisasi besar yang mudah dipetakan, tetapi berkembang melalui ruang digital dan jejaring yang dibentuk algoritma.
“Kita sedang menghadapi perubahan besar. Ancaman tidak lagi selalu hadir dalam bentuk organisasi besar yang mudah dipetakan, tetapi berkembang melalui ruang digital, simpatisan lepas, hingga jejaring yang dibentuk oleh algoritma. Karena itu, strategi kita juga harus berubah,” ujar Wakapolri.
Menurut dia, ekstremisme modern kini semakin terfragmentasi dan bergerak melalui individu atau kelompok kecil tanpa struktur formal, namun terkonsolidasi lewat paparan digital dan lingkungan sosial.
Ia juga menyoroti arus informasi global yang dapat cepat memengaruhi dinamika sosial lokal melalui media digital.
“Ancaman tidak lagi bisa dipahami secara terpisah antara dimensi global dan lokal. Arus informasi bergerak cepat dan dapat memengaruhi lingkungan sosial dalam waktu singkat,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Dedi menaruh perhatian pada meningkatnya kerentanan generasi muda terhadap paparan ekstremisme dan normalisasi kekerasan di ruang digital.
Data Densus 88 AT Polri per 19 Mei 2026 mencatat 115 anak tergabung dalam True Crime Community (TCC) dan 132 anak terpapar radikalisme di berbagai wilayah Indonesia.
Menurut Dedi, fenomena itu harus dicegah sejak dini sebelum berkembang menjadi ancaman yang lebih besar.
“Kebijakan kontra-ekstremisme yang menyentuh anak harus dibangun dari logika perlindungan dini, bukan logika penindakan dini,” kata Wakapolri.
Ia menegaskan anak perlu dipahami sebagai korban sekaligus aktor sehingga pendekatan yang digunakan harus rehabilitatif, protektif, dan berbasis perlindungan.
Untuk itu, Densus 88 diarahkan menggunakan pendekatan ekologi berlapis (socioecological model) yang mengintegrasikan keluarga, sekolah, komunitas, pemerintah, dan ruang digital sebagai sistem perlindungan bersama.
Konsep tersebut diwujudkan melalui pembangunan ekosistem “Rumah Aman menuju Sekolah Aman”, dengan Polri berperan sebagai penghubung koordinasi lintas pihak untuk mendeteksi dan mencegah potensi risiko sejak awal.
Dedi juga menegaskan ancaman ekstremisme saat ini tidak dapat dihadapi satu institusi saja, melainkan membutuhkan pendekatan kolaboratif lintas sektor.
“Ancaman ekstremisme tidak dapat diputus oleh satu institusi. Ia harus dihadapi melalui sinergi utuh antara Polri, kementerian, pemerintah daerah, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Keamanan masa depan dibangun melalui kolaborasi,” tegas Wakapolri.
Dalam Rakernis itu, Wakapolri turut mengapresiasi sejumlah langkah preventif Ditcegah Densus 88, mulai dari penguatan Direktorat PPA-PPO di 11 Polda dan 22 Polres hingga program edukasi di 90 SMAN DKI Jakarta yang menjangkau 31.234 siswa dan 1.300 guru serta orang tua.
Di akhir arahannya, Dedi menegaskan penanganan ancaman masa depan harus mengutamakan pencegahan sosial sebelum penegakan hukum dilakukan.
“Negara tidak boleh hanya datang saat api sudah membesar; pencegahan sosial harus hadir lebih awal, sedangkan penegakan hukum menjadi langkah terakhir yang terukur,” tandas Dedi.