Tradisi Wisuda Sekolah: Ajang Apresiasi atau Beban Finansial bagi Orang Tua?

Gambar dibuat dengan AI

Wisuda kini tidak lagi identik dengan perguruan tinggi. Di berbagai daerah, acara serupa juga mulai ditemukan pada jenjang PAUD, SD, SMP, hingga SMA. Bagi sebagian keluarga, wisuda menjadi momen bahagia untuk merayakan kelulusan anak. Namun, bagi sebagian orang tua lain, acara ini justru memunculkan kecemasan baru karena membutuhkan biaya tambahan yang tidak selalu ringan.

Polemik tentang wisuda sekolah muncul karena acara ini sering membutuhkan berbagai persiapan. Mulai dari sewa pakaian, tata rias, dokumentasi, konsumsi, dekorasi, hingga biaya tempat acara. Menjelang wisuda, banyak orang tua menghadapi dilema antara mendukung anak tampil maksimal dan keterbatasan keuangan. Salah satu orang tua bercerita tentang pengalamannya pada Rabu, 29 April 2026:

"Kalau dibilang berat, ya berat Mas, kemarin anak saya minta uang ke saya Rp350 ribu untuk sewa kebaya dan Rp200 ribu bayar jasa tata rias. Ya itu lumayan toh mas, apalagi kerjaan saya kan cuma serabutan. Ya mau bagaimana lagi, wong ya namanya demi anak toh, supaya anak itu tidak tertinggal dengan teman-temannya. Ya namanya orang tua pasti mengusahakan yang terbaik untuk anaknya Mas, meskipun harus rela berhutang-hutang pasti akan saya cariin, Mas," - ujarnya.

Persoalan utama sebenarnya bukan pada wisudanya. Masalah muncul ketika perayaan kelulusan berubah menjadi kewajiban sosial yang membuat orang tua merasa tidak punya pilihan. Dalam kondisi tertentu, orang tua tetap membayar bukan karena mampu, tetapi karena tidak ingin anaknya merasa berbeda dari teman-temannya.

1. Wisuda Sekolah dapat Menjadi Bentuk Apresiasi bagi Siswa

Pada dasarnya, wisuda sekolah memiliki sisi positif. Acara ini dapat menjadi ruang apresiasi bagi siswa yang telah menyelesaikan satu jenjang pendidikan. Anak merasa dihargai. Guru dapat melepas peserta didik secara simbolis. Orang tua juga memiliki kesempatan untuk merayakan proses belajar anaknya.

Bagi sebagian keluarga, momen seperti ini memiliki nilai emosional. Foto bersama, prosesi kelulusan, dan suasana perpisahan dapat menjadi kenangan yang berharga. Karena itu, wisuda sekolah tidak perlu langsung dianggap sebagai kegiatan yang salah.

Namun, apresiasi tidak harus selalu identik dengan acara besar. Penghargaan terhadap siswa bisa dilakukan secara sederhana. Sekolah dapat membuat kegiatan pelepasan di aula sekolah, ruang kelas, atau lapangan. Esensi utamanya tetap sama, yaitu menghargai proses belajar siswa, bukan menunjukkan kemewahan acara.

2. Beban Muncul Ketika Biaya Wisuda Terasa Wajib

Fenomena ini kian menarik karena Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menegaskan bahwa wisuda bukan kegiatan wajib dan tidak boleh memberatkan orang tua atau wali murid. Penegasan itu tertuang dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 14 Tahun 2023, ditandatangani di Jakarta pada Jumat, 23 Juni 2023.

Masalah mulai muncul ketika wisuda sekolah membutuhkan biaya besar. Bagi keluarga dengan ekonomi stabil, biaya tambahan mungkin tidak terasa berat. Namun, bagi keluarga berpenghasilan rendah atau tidak tetap, iuran wisuda dapat menjadi tekanan serius.

Biaya yang terlihat kecil bagi satu keluarga bisa terasa besar bagi keluarga lain. Apalagi jika orang tua masih harus memenuhi kebutuhan pendidikan lain, seperti seragam, buku, transportasi, uang saku, dan persiapan masuk ke jenjang berikutnya. Dalam situasi seperti ini, biaya wisuda bukan lagi sekadar pengeluaran tambahan. Ia bisa menjadi beban finansial.

Lebih rumit lagi, sebagian orang tua mungkin sulit menolak. Mereka takut anaknya kecewa. Mereka takut dianggap tidak mendukung kegiatan sekolah. Mereka juga khawatir anaknya merasa malu jika tidak ikut acara yang diikuti teman-temannya. Di sinilah tekanan finansial bertemu dengan tekanan sosial.

3. Tekanan Sosial Membuat Orang Tua Sulit Berkata Tidak

Wisuda sekolah tidak hanya berbicara tentang biaya. Ada aspek sosial yang juga penting dibahas. Ketika sebagian besar siswa ikut wisuda, orang tua yang keberatan secara ekonomi bisa merasa tersudut. Mereka mungkin ingin menolak, tetapi takut keputusan itu berdampak pada perasaan anak.

Dalam masyarakat yang sangat menghargai simbol keberhasilan, wisuda sering dipandang sebagai bukti bahwa anak telah mencapai sesuatu. Foto wisuda, toga, dan acara formal kemudian menjadi penanda sosial. Akibatnya, orang tua bisa merasa harus ikut agar anaknya tidak terlihat berbeda.

Karena itu, sekolah perlu memahami bahwa tidak semua orang tua berada dalam kondisi ekonomi yang sama. Kebijakan sekolah seharusnya melindungi kelompok yang paling rentan, bukan hanya mengikuti keinginan mayoritas yang mampu membayar.

4. Wisuda Sekolah Tidak Boleh Menjadi Kewajiban

Secara kebijakan, posisi pemerintah sebenarnya sudah jelas. Wisuda pada jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA tidak boleh dijadikan kegiatan wajib. Pelaksanaannya juga tidak boleh membebani orang tua atau wali peserta didik.

Ombudsman RI juga pernah menegaskan bahwa pungutan untuk kegiatan wisuda atau perpisahan tidak boleh dilakukan secara memaksa. Bahkan, perubahan nama kegiatan menjadi tasyakuran, syukuran, atau piknik tidak otomatis membuat pungutan tersebut menjadi benar. Substansi kegiatan tetap harus dilihat dari cara pengumpulan dananya.(Rabu, 8/5/2024).

Artinya, sekolah perlu berhati-hati. Jika kegiatan wisuda tetap diadakan, maka prinsipnya harus jelas. Tidak boleh ada paksaan. Tidak boleh ada tekanan. Tidak boleh ada perlakuan berbeda terhadap siswa yang tidak ikut. Orang tua juga harus diberi ruang untuk menyampaikan keberatan tanpa rasa takut.

5. Solusinya Bukan Menghapus Wisuda, Tetapi Mengatur Pelaksanaannya

Menghapus wisuda sekolah secara total mungkin bukan solusi terbaik. Sebab, bagi sebagian siswa dan orang tua, acara ini tetap memiliki makna. Solusi yang lebih adil adalah mengatur pelaksanaannya agar tidak berubah menjadi beban.

Pertama, sekolah dapat membuat acara sederhana di lingkungan sekolah. Tidak perlu menyewa gedung mahal jika fasilitas sekolah masih bisa digunakan.

Kedua, biaya harus bersifat sukarela. Orang tua yang tidak mampu tidak boleh dipaksa membayar.

Ketiga, penggunaan dana harus transparan. Setiap pengeluaran perlu dijelaskan secara terbuka kepada orang tua.

Keempat, sekolah sebaiknya tidak mewajibkan pakaian atau paket dokumentasi tertentu. Orang tua harus bebas memilih sesuai kemampuan.

Kelima, Dinas pendidikan daerah perlu membuat aturan teknis yang lebih tegas. Aturan itu dapat mengatur batasan biaya, mekanisme musyawarah, larangan pungutan wajib, dan saluran pengaduan bagi orang tua.

Dengan cara ini, wisuda sekolah tetap bisa menjadi ruang apresiasi tanpa mengorbankan kondisi ekonomi keluarga. Anak tetap bisa merasa dihargai. Orang tua juga tidak perlu merasa terpaksa berutang demi mengikuti standar sosial yang sebenarnya bisa disederhanakan.

Wisuda sekolah seharusnya menjadi momen bahagia, bukan sumber tekanan finansial. Perayaan prestasi anak memang penting, tetapi tidak boleh membuat orang tua merasa terbebani. Apalagi jika beban itu muncul karena biaya yang tinggi, tekanan sosial, dan rasa takut anak akan tersisih dari teman-temannya.

Tradisi wisuda sekolah perlu dilihat secara lebih jernih. Masalahnya bukan pada perayaan, melainkan pada cara pelaksanaannya. Jika dilakukan secara sederhana, sukarela, transparan, dan tidak memaksa, wisuda dapat tetap menjadi ajang apresiasi yang sehat. Namun, jika berubah menjadi kewajiban yang mahal, maka wisuda sekolah justru kehilangan makna utamanya.

Pada akhirnya, keberhasilan pendidikan tidak ditentukan oleh megahnya acara kelulusan. Keberhasilan pendidikan terletak pada kualitas pembelajaran, karakter siswa, dan kemampuan sekolah menghadirkan lingkungan yang adil bagi semua keluarga.