Warga Tidak Tidur di Atas Tonase Bantuan
Doktor lulusan di Macquarie University, Australia. Pendiri PREDIKT (www.predikt.id), Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia 2021 - 2027
·waktu baca 10 menit
Tulisan dari Avianto Amri tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarMobilisasi hampir seribu ton bantuan kemanusiaan ke NTT adalah capaian penanganan bencana yang patut diapresiasi. Namun bagi lebih dari 150 ribu warga yang mengungsi, pertanyaan terpenting bukan berapa ton bantuan yang telah bergerak, melainkan apakah kebutuhan mereka sudah terpenuhi, apa yang masih kurang, dan di mana kesenjangan itu berada.
Pada Sabtu, 22 Agustus 2026, BNPB memperbarui situasi gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores dan sekitarnya. Angkanya semakin menunjukkan besarnya krisis: 87 orang meninggal dunia, 1.298 orang luka-luka, 150.576 orang mengungsi, dan 53.996 rumah mengalami kerusakan, terdiri dari 19.007 rumah rusak berat, 11.786 rusak sedang, dan 23.203 rusak ringan.
Pada saat yang sama, gempa susulan masih terus terjadi. Hingga pukul 05.00 WIB pada 22 Agustus, BMKG telah mencatat 5.012 gempa susulan, 124 di antaranya dirasakan masyarakat. Artinya, kebutuhan tempat tinggal sementara bukan sekadar persoalan mereka yang rumahnya telah roboh. Banyak warga yang rumahnya masih berdiri pun sangat mungkin belum merasa aman untuk kembali masuk ke dalam bangunan.
Dalam situasi seperti ini, komunikasi publik pemerintah mengenai bantuan menjadi sangat penting. Sayangnya, salah satu narasi yang sangat menonjol beberapa hari terakhir justru adalah berapa ton bantuan yang sudah dikirim atau dimobilisasi.
RRI, misalnya, memberitakan bahwa hingga 21 Agustus terdapat sekitar 890 ton bantuan yang masuk ke gudang Pos Pendukung Logistik Nasional Halim Perdanakusuma. Dari jumlah tersebut, sekitar 777,7 ton dilaporkan telah didistribusikan melalui dua jalur udara menuju Labuan Bajo dan Maumere. Pada hari berikutnya, infografis BNPB menunjukkan total distribusi dari Posduklognas telah mencapai sekitar 954 ton.
Angka itu tentu menunjukkan mobilisasi logistik yang sangat besar dan patut diapresiasi.
Namun, dalam operasi kemanusiaan, tonase adalah indikator logistik. Tonase bukan indikator apakah kebutuhan masyarakat telah terpenuhi.
Bantuan 890 ton dibandingkan dengan kebutuhan berapa?
Ini adalah pertanyaan yang semestinya mengikuti setiap pengumuman mengenai tonase bantuan.
Hampir seribu ton terdengar sangat besar. Tetapi besar dibandingkan dengan apa?
Tanpa angka kebutuhan sebagai pembanding, angka tonase memiliki nilai operasional yang sangat terbatas bagi pihak di luar sistem logistik pemerintah.
Berita RRI sebenarnya memberikan informasi yang lebih spesifik. Hingga 21 Agustus disebutkan bahwa 245 tenda pengungsi dan 2.968 tenda keluarga telah dikirim menuju wilayah terdampak. Ini jauh lebih berguna daripada angka tonase semata. Tetapi tetap ada pertanyaan yang belum terjawab.
Apakah 2.968 tenda keluarga itu mencukupi?
Berapa jumlah keluarga yang saat ini membutuhkan shelter darurat?
Berapa tenda yang sudah tiba di kabupaten? Berapa yang sudah tiba di kecamatan dan desa? Berapa yang benar-benar sudah diterima dan digunakan oleh keluarga terdampak?
Berapa kekurangannya?
Dengan lebih dari 150 ribu orang mengungsi dan hampir 54 ribu rumah rusak, angka 2.968 tenda keluarga tanpa denominator kebutuhan belum memungkinkan publik ataupun organisasi kemanusiaan memahami apakah masalah shelter sudah mulai terkendali atau justru masih memiliki gap yang sangat besar.
Kita juga tidak boleh secara sederhana membagi jumlah pengungsi dengan kapasitas tenda untuk menyimpulkan kebutuhan. Tidak semua pengungsi membutuhkan tenda. Sebagian mungkin tinggal bersama keluarga, di fasilitas umum, atau memiliki pilihan shelter lain. Sebaliknya, banyak keluarga yang tidak berada di pengungsian terpusat justru mungkin membutuhkan terpal, material dan dukungan shelter di dekat rumah mereka.
Itulah mengapa yang dibutuhkan adalah assessment kebutuhan shelter berbasis rumah tangga dan wilayah, bukan hanya jumlah barang yang keluar dari gudang.
Persoalan ini sebenarnya bukan hal baru. Pada penghujung 2025, praktisi kemanusiaan Yogi Mahendra menulis refleksi menarik berjudul “Sortie dan Tonase Tidak Pernah Salah—Ekspektasi Kitalah yang Keliru.”
Artikel ini mengingatkan bahwa sortie dan tonase merupakan indikator logistik yang sah dan penting. Keduanya membantu kita memahami aktivitas rantai pasok, kapasitas angkut dan pergerakan barang. Persoalan muncul ketika angka tersebut dibaca—atau dikomunikasikan—seolah-olah menjadi ukuran bahwa kebutuhan masyarakat sudah terpenuhi.
Tonase menjawab berapa berat barang yang bergerak, bukan apakah barang tersebut sesuai kebutuhan, telah sampai ke masyarakat, atau cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Demikian pula, bantuan yang “sudah sampai di posko” belum tentu berarti bantuan tersebut sudah sampai ke keluarga terdampak di last mile. Inilah perbedaan antara logistics throughput dan humanitarian coverage.
Refleksi tersebut terasa sangat relevan dengan Flores hari ini. Hampir seribu ton bantuan dapat menunjukkan betapa kerasnya sistem logistik bekerja, tetapi kita tetap membutuhkan informasi lain untuk mengetahui seberapa jauh kebutuhan masyarakat sudah terpenuhi.
Sphere Mengajarkan Kita Mengukur Kecukupan, Bukan Sekadar Barang
Dalam respons kemanusiaan internasional terdapat Sphere Handbook, salah satu standar kemanusiaan yang paling luas digunakan oleh pemerintah, lembaga internasional dan organisasi masyarakat sipil. Sphere tidak melihat shelter hanya sebagai “tenda”.
Shelter harus memungkinkan keluarga hidup dengan aman, bermartabat, memiliki privasi dan mampu menjalankan aktivitas dasar sehari-hari. Sebagai salah satu indikator perencanaan, Sphere menggunakan benchmark minimum 3,5 meter persegi ruang hidup tertutup per orang, di luar ruang memasak, mandi dan sanitasi. Dengan demikian, untuk sebuah keluarga beranggotakan lima orang, kebutuhan minimumnya sekitar 17,5 meter persegi ruang tinggal tertutup.
Ini bukan berarti pemerintah harus membagikan satu model tenda tertentu berukuran persis 17,5 meter persegi. Sphere justru menekankan bahwa solusi shelter harus disesuaikan dengan konteks, budaya, iklim, kondisi keluarga, keamanan, dan pilihan masyarakat.
Di wilayah beriklim panas, misalnya, ventilasi, perlindungan dari panas matahari, tinggi ruang, dan desain atap menjadi penting. Sphere juga mengingatkan bahwa kebutuhan penyandang disabilitas serta anggota keluarga yang mengalami hambatan mobilitas harus diperhitungkan dalam desain ruang.
Hal serupa berlaku untuk non-food items atau perlengkapan rumah tangga. Sphere menetapkan sedikitnya satu selimut dan satu perlengkapan tidur—seperti tikar, matras atau alas tidur—untuk setiap orang, disesuaikan dengan iklim dan kebutuhan individu. Jadi, bukan cukup mengatakan “ribuan selimut telah dikirim”. Yang perlu diketahui adalah berapa orang membutuhkan selimut dan alas tidur, berapa yang sudah menerima, dan berapa yang masih belum mendapatkannya.
Dengan 150.576 pengungsi, informasi seperti ini akan sangat membantu pemerintah daerah, organisasi kemanusiaan, dunia usaha, donor dan masyarakat untuk menentukan apa yang masih perlu dimobilisasi dan apa yang justru sudah cukup sehingga tidak perlu diduplikasi.
Tenda Pleton Tidak Bisa Menjadi Jawaban Jangka Panjang
Dalam fase penyelamatan awal, tenda besar atau tenda pleton tentu sangat berguna. Tenda tersebut dapat digunakan sebagai tempat pengungsian sementara, fasilitas layanan kesehatan, ruang koordinasi, dapur umum, atau pelayanan lainnya.
Namun, tinggal bersama puluhan orang dalam satu tenda besar bukan solusi ideal untuk waktu yang lama.
Semakin lama pengungsian berlangsung, persoalan privasi, keamanan, perlindungan perempuan dan anak, kebutuhan menyusui, kebutuhan penyandang disabilitas, hingga risiko kekerasan berbasis gender semakin penting.
Sphere bahkan secara khusus mengingatkan perlunya langkah perlindungan tambahan ketika akomodasi kolektif digunakan, termasuk mitigasi risiko kekerasan dan eksploitasi seksual serta tersedianya mekanisme pengaduan.
Dalam konteks Flores, family shelter, terpal, bahan bangunan, alat kerja, dan technical guidance untuk self-recovery dapat menjadi sangat relevan.
Banyak masyarakat kemungkinan ingin tetap berada dekat dengan rumah, tanah, ternak, kebun, serta sumber mata pencaharian mereka. Bila kondisi lokasi aman, membantu keluarga mendirikan shelter darurat di dekat rumah atau memperbaiki bagian rumah yang masih memungkinkan dapat lebih sesuai dibanding memindahkan semuanya ke tenda komunal dalam jangka panjang.
Sphere pun menekankan bahwa masyarakat terdampak harus dilibatkan dalam menentukan pilihan shelter mereka. Ketika material yang sesuai tersedia, masyarakat dapat membangun shelter sendiri dengan dukungan alat dan bantuan teknis. Solusi awal juga sebaiknya memungkinkan keluarga memperbaiki dan meningkatkan kualitas shelter secara bertahap menggunakan material yang tersedia secara lokal.
Ketika Angka di Pusat Berbeda dengan Perasaan di Lapangan
Persoalan komunikasi ini bukan sekadar urusan statistik. Pada 21 Agustus, beredar luas video Camat Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, Agustinus Supratman, yang memprotes penyaluran bantuan di wilayahnya. Menurut laporan media, ia menghadapi kebutuhan sekitar 21.171 warga di 11 desa dan merasa jumlah bantuan yang tersedia tidak mencukupi untuk dibagikan secara merata. BNPB sendiri menyebut kejadian tersebut sebagai kesalahpahaman yang terjadi dalam situasi darurat dengan tekanan tinggi.
Kita tidak seharusnya menggunakan satu insiden untuk menyimpulkan bahwa seluruh sistem distribusi bantuan gagal.
Namun, kejadian tersebut adalah alarm yang penting.
Ketika komunikasi nasional menonjolkan ratusan bahkan hampir seribu ton bantuan yang telah bergerak, sementara pejabat lokal masih berhadapan dengan pertanyaan masyarakat mengenai kecukupan bantuan, setidaknya ada kesenjangan informasi yang perlu dijelaskan.
Bisa jadi bantuan memang tersedia tetapi masih berada di hub logistik.
Bisa jadi sudah sampai di kabupaten tetapi belum mencapai desa.
Bisa jadi jumlahnya besar secara agregat tetapi tidak sesuai dengan komposisi kebutuhan di lokasi tertentu.
Bisa juga barang yang dikirim memang belum sesuai dengan prioritas warga.
Semua kemungkinan itu hanya dapat dijawab dengan data distribusi yang lebih granular dan transparan.
Dan ini bukan persoalan komunikasi kosmetik. Core Humanitarian Standard menekankan pentingnya memberikan informasi yang relevan, tepat waktu, mudah dipahami dan transparan kepada masyarakat terdampak. Pedoman Sphere bahkan memperingatkan bahwa ketika informasi tidak dibagikan secara tepat, konsekuensinya dapat berupa kesalahpahaman, keterlambatan, program yang tidak sesuai, pemborosan sumber daya, serta munculnya kemarahan, frustrasi dan rasa tidak aman.
Dalam kondisi masyarakat sudah mengalami gempa besar, ribuan gempa susulan, kehilangan rumah, kehilangan anggota keluarga dan ketidakpastian masa depan, komunikasi yang membingungkan hanya menambah beban psikologis yang seharusnya dapat kita hindari.
Media Jangan Berhenti pada “Apa yang Dibutuhkan?”
Di sinilah media memiliki peran yang sangat penting.
Pertanyaan kepada BNPB jangan berhenti pada:
“Apa kebutuhan mendesak saat ini?”
Jawabannya hampir pasti mudah: tenda, pangan, air, obat-obatan, selimut, matras, hygiene kit.
Pertanyaan yang lebih berguna adalah:
Berapa kebutuhannya?
Berapa yang sudah tersedia?
Berapa yang sudah dikirim?
Berapa yang sudah benar-benar diterima masyarakat?
Berapa kesenjangan yang masih tersisa?
Misalnya:
Jika tenda keluarga dibutuhkan, berapa keluarga yang membutuhkan tenda dan berapa tenda yang masih kurang?
Jika masyarakat membutuhkan terpal, berapa lembar diperlukan berdasarkan rumah tangga terdampak dan berapa yang sudah didistribusikan?
Jika diperlukan selimut dan tikar, berapa orang yang belum memilikinya?
Jika hampir 54 ribu rumah rusak, berapa rumah sudah dinilai aman, perlu perbaikan ringan, memerlukan shelter sementara, atau harus dibangun kembali?
Dan yang tidak kalah penting: di kabupaten, kecamatan dan desa mana kesenjangan tersebut berada?
Dengan informasi seperti itu, masyarakat sipil, organisasi kemanusiaan, dunia usaha dan donor dapat mengambil keputusan yang jauh lebih rasional. Kita dapat mencegah satu tempat menerima barang berlebihan sementara desa lain tidak mendapatkannya.
Dari “Tonnage” Menuju “Coverage”
BNPB telah menunjukkan kemampuan mobilisasi nasional yang sangat besar dalam respons Flores. Itu harus diapresiasi.
Tahap berikutnya adalah meningkatkan kualitas komunikasi publiknya.
Daripada menjadikan tonase bantuan sebagai pesan utama, pemerintah sebaiknya secara rutin memberikan lima angka untuk setiap kebutuhan utama:
kebutuhan yang sudah didata —> bantuan yang tersedia —> bantuan yang dikirim —> bantuan yang diterima masyarakat —> sisa kebutuhan yang perlu dipenuhi
Informasi tersebut perlu dipilah setidaknya berdasarkan jenis bantuan dan kabupaten, dan sejauh memungkinkan sampai kecamatan atau desa.
Dalam bahasa manajemen kemanusiaan, kita perlu bergeser dari sekadar mengkomunikasikan input dan proses menuju cakupan dan kecukupan.
Karena pada akhirnya masyarakat terdampak tidak tidur di atas “954 ton bantuan”.
Mereka tidur di dalam tenda, di bawah terpal, di atas tikar atau matras, dengan selimut yang melindungi mereka pada malam hari.
Ukuran keberhasilan respons tidak cukup berhenti pada berapa ton barang yang berhasil dipindahkan dari Halim ke Flores.
Ukuran keberhasilannya adalah apakah keluarga yang kehilangan rumah memiliki tempat yang aman untuk tidur malam ini; apakah anak-anak terlindungi; apakah penyandang disabilitas dapat mengakses layanan; dan apakah bantuan yang tepat telah sampai kepada orang yang tepat, di tempat yang tepat, pada saat mereka membutuhkannya.
Itulah angka yang semestinya kita komunikasikan.