Purbaya Dicopot Setelah Setahun Menjabat: Arti bagi Kebijakan Ekonomi Indonesia?

Pergantian Menteri Keuangan kembali menjadi perhatian publik. Pada 14 September 2026, Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa yang telah menjabat sekitar satu tahun. Pergantian tersebut berlangsung ketika perekonomian Indonesia menghadapi tantangan untuk menjaga pertumbuhan, investasi, daya beli, sekaligus kesehatan fiskal negara.

Purbaya mulai menjabat pada September 2025. Selama masa kepemimpinannya, salah satu kebijakan yang cukup menarik perhatian adalah penempatan Rp200 triliun dana negara pada lima bank umum mitra. Kebijakan tersebut ditujukan untuk memperkuat likuiditas perbankan dan mendorong aktivitas ekonomi. Dalam perspektif pembangunan, langkah seperti ini menunjukkan bagaimana APBN tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif negara, tetapi juga dapat digunakan untuk mendorong kegiatan ekonomi.

Namun, pembangunan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar pemerintah mampu mendorong pertumbuhan dalam jangka pendek. Ada persoalan yang lebih panjang: bagaimana memastikan pertumbuhan tersebut menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, memperkuat daya beli, dan memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat.

Di sinilah pergantian Menteri Keuangan menjadi lebih dari sekadar pergantian seorang pejabat.

Kebijakan Ekonomi Membutuhkan Kesinambungan

Dalam pembangunan ekonomi, kebijakan fiskal memiliki peran penting. Pemerintah menggunakan APBN untuk membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, pembangunan daerah, hingga berbagai program yang mendorong aktivitas ekonomi.

Karena itu, perubahan pemimpin di Kementerian Keuangan idealnya tidak membuat arah kebijakan ekonomi berubah tanpa kesinambungan. Dunia usaha membutuhkan kepastian, masyarakat membutuhkan program pembangunan yang berkelanjutan, sementara pemerintah perlu memastikan anggaran tetap sehat.

Suahasil Nazara kini menghadapi tugas untuk melanjutkan pengelolaan keuangan negara sekaligus merespons tantangan ekonomi yang terus berubah. Ia juga memiliki pengalaman panjang di Kementerian Keuangan sebelum ditunjuk sebagai menteri, termasuk sebagai Wakil Menteri Keuangan.

Artinya, pergantian pejabat seharusnya tidak dipandang sebagai memulai kebijakan dari nol. Yang lebih penting adalah bagaimana kebijakan yang sudah berjalan dievaluasi, diperbaiki, dan dilanjutkan apabila memang memberikan manfaat bagi perekonomian.

Pertumbuhan Bukan Satu-Satunya Ukuran

Ekonomi pembangunan memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekadar pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB).

Pertumbuhan memang penting. Namun, pertumbuhan baru benar-benar bermakna bagi pembangunan apabila diikuti peningkatan kesempatan kerja, produktivitas, pendapatan masyarakat, kualitas sumber daya manusia, serta pemerataan manfaat ekonomi.

Karena itu, pergantian Menteri Keuangan dapat menjadi momentum untuk mengingat kembali pertanyaan mendasar: untuk apa kebijakan fiskal dijalankan?

Jawabannya bukan hanya agar angka pertumbuhan terlihat tinggi. APBN pada akhirnya harus mampu mendukung proses pembangunan yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Jika pemerintah memberikan stimulus ekonomi, pertanyaannya bukan hanya berapa besar dana yang dikeluarkan. Yang juga penting adalah apakah stimulus tersebut mampu meningkatkan kegiatan produksi, membuka kesempatan kerja, memperkuat usaha masyarakat, dan menghasilkan manfaat yang bertahan dalam jangka panjang.

Pelajaran dari Pergantian Purbaya

Pergantian Purbaya setelah sekitar satu tahun memberikan satu pelajaran penting bagi kebijakan ekonomi Indonesia: pembangunan membutuhkan institusi yang mampu menjaga kesinambungan kebijakan, bukan hanya bergantung pada siapa yang sedang menduduki jabatan.

Ilustri gambar dari ChatGPT?AI

Menteri dapat berganti, tetapi pembangunan harus terus berjalan.

APBN harus tetap menjadi instrumen untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan. Kebijakan investasi harus tetap diarahkan pada penciptaan nilai tambah dan kesempatan kerja. Program pembangunan harus terus dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap masyarakat.

Dengan demikian, pergantian Menteri Keuangan tidak perlu dilihat semata-mata sebagai akhir dari sebuah periode. Ini dapat menjadi kesempatan untuk mengevaluasi apa yang sudah dilakukan, apa yang perlu diperbaiki, dan bagaimana kebijakan ekonomi dapat diarahkan agar pertumbuhan tidak berhenti sebagai angka statistik.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya siapa yang menjadi Menteri Keuangan. Ukurannya adalah apakah kebijakan ekonomi mampu menciptakan perekonomian yang lebih produktif, kesempatan yang lebih luas, dan kesejahteraan yang dapat dirasakan masyarakat.