Tanpa Kesadaran Pajak Warga, Apa Jadinya Nasib Suatu Negara?

Ilustrasi membayar pajak. Foto: Shutter Stock

Membangun ketahanan nasional tak melulu dengan tindakan militer. Kesadaran pajak pun, jadi wujud bela negara. Bagaimana nasib dan kelangsungan suatu negara, jika tanpa ketahanan fiskal yang salah satunya terkait perpajakan?

'Generasi Muda Sadar Pajak, Wujud Bela Negara' jadi tema kegiatan Pajak Bertutur yang berlangsung pada Rabu (25/8). Pajak Bertutur merupakan program edukasi pelajar dan mahasiswa di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Program yang telah berjalan sejak 2017 ini bertujuan untuk menumbuhkan literasi pajak.

Apa hubungan antara sadar pajak dan bela negara, yang jadi tema Pajak Bertutur kali ini? Untuk dapat mengelola sebuah negara, diperlukan dukungan finansial yang kuat, agar dalam setiap pengelolaan negara tersebut tidak dapat dipengaruhi oleh pihak lain. Sama dengan pertahanan wilayah, kekuatan keuangan negara juga harus selalu dijaga keamanannya dengan konsep ketahanan fiskal.

Dengan kata lain, ketahanan fiskal sama pentingnya dengan ketahanan wilayah. Hal ini masuk dalam konsep yang disebut sebagai bela negara untuk non-military defense.

Bela negara tidak hanya milik tugas dari TNI dan POLRI, namun juga seluruh elemen masyarakat sesuai dengan kemampuan dan profesinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Usaha bela negara dalam era modern, dapat direalisasikan tidak saja melalui mengangkat senjata. Tapi juga melalui kesadaran membayar pajak demi membangun ketahanan fiskal.

Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak Kemenkeu, Nufransa Wira Sakti. Foto: Dok. Pribadi

Berdasarkan dasar-dasar praktik penyusunan APBN, terdapat istilah kapasitas fiskal yang merupakan kemampuan keuangan negara dalam menghimpun pendapatan negara untuk mendanai anggaran belanja negara.

Sedangkan ketahanan fiskal ini dirumuskan dalam berbagai strategi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara. Dalam pengelolaan sebuah negara, sumber penerimaan negara diperoleh melalui sumber daya yang dimiliki pada wilayah negara tersebut.

Apabila negara tersebut kaya dengan sumber daya alam (minyak, batubara, gas dan energi, dan lain-lain) maka sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk memenuhi keuangan negara. Dengan cara itu, selanjutnya digunakan untuk kemakmuran rakyatnya.

Ketika sumber daya alam yang dimiliki tidak mencukupi, maka diperlukan suatu partisipasi aktif setiap warga negara dalam mewujudkan ketahanan fiskal demi kedaulatan sebuah negara. Pajak adalah satu bentuk partisipasi aktif warga negara dalam menopang kedaulatan negara. Kesadaran dan keterlibatan warga negara dalam membayar pajak merupakan usaha pembelaan negara untuk memberikan kontribusi secara tidak langsung demi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan bangsa dalam mewujudkan kemandirian bangsa.

Di sisi lain, kesadaran masyarakat Indonesia untuk membayar pajak relatif masih belum optimal. Hal ini terlihat dari realisasi penerimaan pajak dan tax ratio selama lebih dari satu dekade terakhir, yang kurang begitu menggembirakan. Salah satu penyebab rendahnya kinerja penerimaan pajak adalah rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Petugas pajak menyita bangunan milik warga yang menunggak pembayaran pajak. Foto: Dok. Ditjen Pajak

Rendahnya jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar, membayar, dan melapor pajak dikarenakan masih belum terciptanya kondisi ideal untuk penerapan sistem self-assessment yang membutuhkan tingginya tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pajak dalam kehidupan bernegara.

Oleh karena itu, dibutuhkan upaya untuk menumbuhkan dan mengembangkan budaya sadar dan taat pajak pada masyarakat. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui inklusi nilai-nilai sadar pajak pada program bela negara yang sudah ada melalui sejumlah kementerian lembaga. Antara lain penguatan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga pengampu utama program pembinaan bela negara seperti Dewan Ketahanan Nasional, Kementerian Pertahanan dan Lembaga Ketahanan Nasional.

Selain itu juga dengan mengintegrasikan materi bermuatan kesadaran pajak pada kurikulum program pembinaan bela negara, memberikan pelatihan/bimbingan teknis materi perpajakan pada pengajar/pelatih program pembinaan bela negara di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan, serta bekerja sama dengan media untuk melakukan publikasi dan kampanye membayar pajak sebagai wujud negara.

Dengan adanya program inklusi pajak pada program bela negara, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan pemahaman masyarakat bahwa partisipasi fiskal setiap warga negara berpengaruh besar untuk menjaga 'wilayah' ketahanan fiskal negara Indonesia.

Dengan begitu, ke depannya pembayaran pajak sebagai wujud bela negara akan membuat setiap rakyat bangga dan menimbulkan patriotisme di dalam hati setiap warganya. Pada akhirnya, peningkatan kesadaran pembayaran pajak sebagai wujud bela negara diharapkan dapat menumbuhkan jiwa patriotisme di dalam hati setiap warga negara.

*) Penulis adalah Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak