kumparan
20 Januari 2020 12:06

Masih Ada Diskriminasi Umur dan Gender dalam Pendidikan Indonesia

Pendidikan
Ilustrasi pendidikan. Foto: Pixabay
Pemerintah telah memberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan strata (S2-S3) secara gratis melalui program beasiswa Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP). Beasiswa tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 18/KMK.05/2012 tanggal 30 Januari 2012.
ADVERTISEMENT
Dalam persyaratan umum beasiswa LPDP tersebut disyaratkan: "Persyaratan khusus mewajibkan memenuhi ketentuan batas usia pendaftar per 31 Desember di tahun pendaftaran yaitu: (a) pendaftar jenjang pendidikan magister berusia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun, (b) pendaftar jenjang pendidikan doktoral berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun (https://www.lpdp.kemenkeu.go.id/beasiswa-reguler-2/).
Diskriminasi Berbasis Umur dan Gender
Dalam proses seleksi LPDP tersebut tentu saja melanggar hak asasi manusia (HAM) sebagai berikut:
a. Diskriminasi berbasis umur terjadi dalam proses seleksi LPDP, menyebabkan ketidakadilan berbasis gender. Diasumsikan bahwa rata-rata perempuan Indonesia setelah kuliah S1 baru memulai kariernya di usia di atas 25 dan 30 tahun, mereka kemudian menikah dan beberapa perempuan belum memikirkan untuk melanjutkan jenjang pendidikan lanjutan ke S2 dan S3 karena berkonsentrasi pada karier dan masalah lainnya.
ADVERTISEMENT
Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women, disingkat CEDAW) telah menyebutkan pelarangan diskriminasi berbasis umur yaitu:
"Age discrimination and ageism are rife and continue to be tolerated in all parts of the world"
b. Beberapa pasal-pasal perundang-undangan yang melarang diskriminasi sebagai berikut:
  1. Pasal 4 (1) UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa "Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
  1. Pasal 1 (angka 3) UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan "Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya".
ADVERTISEMENT
  1. Pasal 11 UU No 39/1999 menyebutkan : "Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak".
  1. Pasal 13 UU No 39/1999 berbunyi "Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa dan umat manusia".
Belajar dari Beasiswa Pemerintah Australia
Kita perlu belajar dari beasiswa Australia Awards yang tidak mencantumkan persyaratan batas umur dan zero diskriminasi dalam proses seleksi.
Bahkan beasiswa Pemerintah Australia mempunyai pasal tersendiri tentang "inklusi sosial" yang berbunyi :

"Social Inclusion; the Australian Government is strongly committed to being at the forefront of efforts to empower women, promote gender equality and instil rights of people with disability. Social inclusion continues to be advanced across all efforts in the aid program, in foreign policy efforts and in economic diplomacy. Reflecting this commitment, Australia Awards Scholarship supports equal opportunity and access to women and people with disability. Women, people living with disability and people living in rural areas are strongly encouraged to apply for an Australia Awards Scholarship and for other Australia Awards and Global Alumni activities in Indonesia. Each year Australia Awards reviews its support programs for people from disadvantaged groups to ensure the support is targeted, successful and sustainable."

ADVERTISEMENT
Terjemahannya sebagai berikut:
Pasal "Inklusi Sosial; Pemerintah Australia sangat berkomitmen menjadi yang terdepan dalam upaya memberdayakan perempuan, mempromosikan kesetaraan gender dan menanamkan hak-hak penyandang disabilitas. Inklusi sosial terus ditingkatkan di semua upaya dalam program bantuan, kebijakan luar negeri dan dalam diplomasi ekonomi. Refleksi dari komitmen ini, maka Beasiswa Australia Awards mendukung kesempatan dan akses yang setara bagi perempuan dan penyandang disabilitas. Perempuan, penyandang, dan orang-orang yang tinggal di daerah pedesaan sangat dianjurkan untuk melamar beasiswa Australia Awards dan jenis beasiswa Australia lainnya serta kegiatan Global Alumni di Indonesia. Setiap tahun Australia Awards meninjau program dukungannya untuk orang-orang dari kelompok yang kurang beruntung untuk memastikan target dukungan tersebut berhasil dan berkelanjutan".
ADVERTISEMENT
Kemudian persyaratan umum beasiswa Australia Awards menyebutkan:
  • Warga negara Indonesia yang tinggal dan melamar beasiswa dari Indonesia.
  • Tidak menikah atau bertunangan dengan seseorang yang memiliki kewarganegaraan Australia atau Selandia Baru atau status penduduk tetap, pada setiap tahap aplikasi, seleksi, proses mobilisasi atau saat sedang mengikuti beasiswa di Australia.
  • Memenuhi persyaratan Pemerintah Australia pada saat mulai pendidikan internasional ke Australia (kesehatan, karakter, dll.)
  • Tidak dapat mengajukan permohonan visa untuk tinggal menetap di Australia.
  • Tidak akan mengajukan Australia Award jangka panjang lain kecuali mereka telah tinggal di luar Australia selama dua kali dari total waktu mereka di Australia (misalnya, penerima Beasiswa Australia Awards sebelumnya di Australia selama empat tahun tidak akan memenuhi syarat) untuk mengajukan Beasiswa Australia Awards lain sampai mereka telah tinggal di luar Australia atau kembali ke Indonesia selama delapan tahun).
  • Telah memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia atau pemerintah Indonesia.
  • Tidak sedang dalam tugas militer saat ini.
  • Mampu memenuhi semua persyaratan dari the Department of Immigration and Border Protection untuk visa pelajar DFAT
  • Mampu memenuhi persyaratan penerimaan universitas Australia tempat Beasiswa akan dilaksanakan.
ADVERTISEMENT
Sedangkan Secara Khusus Pelamar Beasiswa Harus:
  • Mendaftar program studi yang termasuk dalam bidang prioritas pembangunan.
  • Memiliki Grade Point Average (IPK) minimal 2,9. Untuk pelamar dari GFA atau daerah sasaran khusus dan penyandang disabilitas , memiliki IPK sama dengan atau lebih tinggi dari 2,75.
  • Untuk pelamar S2/Master, memiliki kemahiran bahasa Inggris minimal 5,5 di IELTS (atau 525 di TOEFL paper-based atau 69 di TOEFL internet-based atau 46 di PTE Academic). Untuk pelamar dari GFA dan penyandang disabilitas memiliki kemampuan bahasa Inggris minimal 5.0 di IELTS (atau 500 di TOEFL paper-based atau 59 di TOEFL internet-based atau 38 di PTE Academic).
  • Untuk pelamar PhD, memiliki kemahiran bahasa Inggris minimal 6,0 di IELTS (atau 550 di TOEFL paper-based atau 79 di TOEFL internet-based atau 54 di PTE Academic).
  • Hasil IELTS, TOEFL atau PTE Akademik harus terkini.Tidak menerima hasil tes bahasa Inggris lainnya (termasuk tes prediksi TOEFL).
  • Memberikan rincian informasi tempat tes untuk verifikasi hasil tes TOEFL.
  • Menyertakan minimal satu (1) salinan dari hasil tes TOEFL Institusional asli.
  • Sudah memegang gelar S1 jika melamar program S2/ Magister, sudah memiliki gelar Master, jika melamar program S3/Doktor.
  • Menjawab semua pertanyaan yang relevan pada formulir aplikasi.
  • Bersedia untuk melakukan pelatihan penuh waktu (Senin-Jumat dari jam 8 pagi sampai 4 sore) yaitu pelatihan Bahasa Inggris (EAP) di Indonesia sebelum belajar di Australia, jika dinyatakan memperoleh beasiswa.
ADVERTISEMENT
Sebagai Persyaratan Tambahan:
  • Jika melamar program Doktor, pelamar akan diprioritaskan untuk staf universitas, lembaga pendidikan tinggi, lembaga penelitian, pembuat kebijakan utama dan kandidat yang ditargetkan di lembaga lain yang terkait dengan kegiatan DFAT.
  • Sangat dianjurkan bagi pelamar S3 untuk memiliki surat dukungan dari universitas di Australia untuk bidang studi yang diusulkan (https://www.australiaawardsindonesia.org/content/158/12/general-requirements?sub=true
Dalam kondisi di Indonesia dan beberapa kondisi perempuan di negara lain ditemukan perempuan banyak menghabiskan waktunya dalam rumah tangga sebagaimana laporan dari Global Wage Report 2018/19, What Lies Behind Gender Pay Gaps, yang disusun International Labour Organization (ILO).
Perempuan terutama di kelompok marjinal dan lingkup keluarga yang patriarki harus berjuang dengan mencukupi kondisi kesejahteraan keluarganya terlebih dahulu baru kemudian mereka memikirkan dan mempunyai kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di usia mereka sekitar 30-35 tahun.
ADVERTISEMENT
Selanjutnya Randall Collins dalam bukunya the Credential Society: an Historical Sociology of Education and Stratification (Colombia University Press:Mei 2019), menyebutkan bahwa pendidikan formal adalah awal dari proses stratifikasi sosial.
Di Indonesia, hal ini didukung oleh adanya pola perjalanan sekolah anak yang berbeda dari kalangan keluarga miskin dan keluarga yang mampu bahkan ada beberapa keluarga yang masih mendahulukan anak laki-laki bersekolah dibanding anak perempuan. Collins menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan sosial di bidang pendidikan antara lain:
  • Kualitas lingkungan sekolah. Faktor ini yaitu masyarakat dan lingkungan sekitar yang mendorong seorang anak untuk mendapatkan pendidikan yang baik.
  • Kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas, dipengaruhi budaya masyarakat setempat, akses dan kesempatan ke sekolah untuk mendapat pendidikan yang berkualitas.
  • Kualitas lulusan. Semakin baik kualitas lulusan di wilayah tersebut, maka semakin besar pula kesempatan wilayah itu untuk menjadi lebih sejahtera dan berkembang .
  • Fasilitas pendidikan. Meliputi ketersediaan fasilitas pendidikan serta kualitas guru-guru.
ADVERTISEMENT
Bagaimanapun, pendidikan tidak boleh dibatasi apalagi dalam bentuk pemberian beasiswa. Pendidikan seharusnya bebas dari diskriminasi. Kementerian pendidikan dan Kementerian keuangan harus segera mencabut pasal-pasal yang bersifat diskriminasi dan menghapuskan proses seleksi yang diskriminatif tersebut termasuk dalam seleksi grant LPDP dan syarat bantuan pendidikan lainnya.
Diharapkan, Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan yang terdepan dalam menghapuskan diskriminasi dan dapat dapat memberikan contoh kepada lembaga dan institusi lainnya.
Direktur Eksekutif Women Working Group ( WWG)
Tulisan ini adalah kiriman dari user, isi tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Laporkan tulisan