Kalau Pendidikan Adalah Hak, Mengapa Rasanya Seperti Privilese?

Ilustrasi Murid Sekolah Dasar (Sumber: Foto oleh Mulya Has dari Pexels: https://www.pexels.com/id-id/foto/siswi-sekolah-indonesia-berseragam-merayakan-29599422/)

"Belajar yang rajin supaya sukses." Nasihat itu mungkin pernah didengar hampir semua anak Indonesia. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Sekolah dianggap sebagai tempat yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk meraih masa depan yang lebih baik. Namun, apakah kesempatan itu benar-benar sama?

Bayangkan dua siswa yang duduk di ruang kelas yang sama. Yang satu datang dengan laptop pribadi, akses internet tanpa batas, dan orang tua yang siap mendampingi belajar kapan pun dibutuhkan. Yang lain harus berbagi telepon genggam dengan anggota keluarga, belajar secara mandiri karena orang tua sibuk bekerja, bahkan terkadang membantu mencari nafkah setelah pulang sekolah. Keduanya mempelajari materi yang sama, tetapi mereka tidak memulai dari garis start yang sama. Jika pendidikan memang adalah hak, mengapa ia terasa begitu mahal, begitu jauh, dan begitu tidak merata untuk sebagian besar anak-anak Indonesia?

Pendidikan yang Katanya untuk Semua

Di pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, tertulis jelas bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Kalimat itu singkat, tegas, dan terasa begitu meyakinka. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah juga terus berupaya memperluas akses pendidikan melalui berbagai program bantuan dan pemerataan layanan pendidikan.

Namun, akses masuk ke sekolah tidak selalu berarti kesempatan belajar yang setara. Masih terdapat kesenjangan dalam hal fasilitas belajar, kualitas sekolah, akses teknologi, hingga dukungan keluarga. Akibatnya, pengalaman pendidikan yang diterima setiap anak bisa sangat berbeda meskipun mereka berada dalam sistem pendidikan yang sama.

Kondisi ini bukan pengecualian. Ia terjadi setiap hari, di ribuan sekolah, di seluruh penjuru Indonesia. Dan inilah pertanyaan yang seharusnya membuat kita tidak bisa tidur nyenyak: jika pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara sebagaimana dijamin Pasal 31 UUD 1945, mengapa dalam praktiknya ia terasa seperti sebuah privilese yang hanya bisa dinikmati oleh mereka yang sudah beruntung sejak lahir?

Ketika Latar Belakang Keluarga Menentukan Peluang

Tidak semua anak datang ke sekolah dengan bekal yang sama.

Ada anak yang tumbuh di lingkungan yang penuh buku, diskusi, dan dorongan untuk terus belajar. Ada pula anak yang harus berjuang sendiri memahami pelajaran karena tidak memiliki banyak sumber belajar di rumah. Perbedaan ini sering kali tidak terlihat secara langsung. Namun, dampaknya dapat memengaruhi perjalanan pendidikan seseorang dalam jangka panjang.

Siswa dari keluarga yang lebih mampu biasanya memiliki lebih banyak pilihan. Mereka dapat mengikuti les tambahan, membeli buku penunjang, mengikuti pelatihan, atau mengakses berbagai platform pembelajaran digital. Ketika menghadapi kesulitan akademik, mereka memiliki lebih banyak sumber daya untuk mencari bantuan.

Sebaliknya, siswa dari keluarga kurang mampu sering kali harus menghadapi berbagai hambatan yang tidak berkaitan langsung dengan kemampuan akademik mereka. Ada yang harus bekerja sambil sekolah, ada yang kesulitan membeli perlengkapan belajar, dan ada pula yang harus mengorbankan waktu belajar demi membantu kebutuhan keluarga.

Situasi seperti ini menunjukkan bahwa prestasi akademik tidak selalu mencerminkan kemampuan individu semata. Di balik nilai yang diperoleh seorang siswa, terdapat berbagai faktor sosial dan ekonomi yang ikut memengaruhi proses belajarnya.

Karena itu, ketika melihat perbedaan pencapaian antar siswa, mungkin kita perlu bertanya lebih jauh. Apakah perbedaan tersebut benar-benar disebabkan oleh usaha yang berbeda, atau karena kesempatan yang mereka miliki sejak awal memang tidak sama?

Sekolah dan Reproduksi Ketimpangan Sosial

Banyak orang percaya bahwa sekolah adalah tempat yang paling adil. Siapa pun yang belajar dengan giat akan mendapatkan hasil yang baik. Siapa pun yang berprestasi akan memiliki peluang untuk maju. Sayangnya, kenyataan tidak selalu sesederhana itu.

Sosiolog Prancis Pierre Bourdieu pernah menjelaskan bahwa pendidikan tidak selalu berfungsi sebagai alat untuk mengurangi ketimpangan sosial. Dalam kondisi tertentu, sekolah justru dapat mempertahankan ketimpangan yang sudah ada di masyarakat.

Menurut Bourdieu, keberhasilan seseorang tidak hanya ditentukan oleh kemampuan akademik. Ada faktor lain yang juga berperan, yaitu modal ekonomi, modal sosial, dan modal budaya.

Modal ekonomi berkaitan dengan sumber daya finansial yang dimiliki keluarga. Modal sosial berkaitan dengan jaringan dan relasi yang dapat membuka berbagai peluang. Sementara itu, modal budaya mencakup kebiasaan, pengetahuan, cara berkomunikasi, hingga nilai-nilai yang diwariskan dalam keluarga.

Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan dengan modal-modal tersebut biasanya lebih mudah menyesuaikan diri dengan tuntutan pendidikan formal. Mereka terbiasa membaca, berdiskusi, menyampaikan pendapat, atau mengakses informasi sejak usia dini.

Sebaliknya, anak-anak yang tidak memiliki keuntungan serupa sering kali harus bekerja lebih keras untuk mencapai hasil yang sama.

Inilah yang membuat pendidikan terkadang terlihat adil di permukaan, tetapi menghasilkan hasil yang tidak selalu setara. Semua siswa mengikuti aturan yang sama, tetapi tidak semua siswa memiliki sumber daya yang sama untuk memenuhi tuntutan tersebut.

Kurikulum Tersembunyi yang Jarang Dibicarakan

Ketika membicarakan pendidikan, perhatian kita biasanya tertuju pada mata pelajaran, nilai ujian, atau kurikulum resmi yang diajarkan di sekolah. Padahal, ada banyak hal lain yang dipelajari siswa tanpa pernah tertulis dalam buku pelajaran.

Dalam dunia pendidikan, hal ini dikenal sebagai hidden curriculum atau kurikulum tersembunyi. Kurikulum tersembunyi hadir dalam bentuk kebiasaan, nilai, dan norma yang berkembang selama proses pendidikan berlangsung. Misalnya, kemampuan berbicara di depan umum, keberanian menyampaikan pendapat, cara berinteraksi dengan guru, kemampuan bekerja sama, hingga rasa percaya diri.

Kemampuan-kemampuan tersebut sering dianggap sebagai sesuatu yang alami. Padahal, tidak semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkannya.

Seorang anak yang sejak kecil terbiasa berdiskusi dengan orang tua mungkin akan lebih percaya diri ketika diminta menyampaikan pendapat di kelas. Sebaliknya, anak yang tumbuh dalam lingkungan yang berbeda mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk membangun kepercayaan diri yang sama.

Begitu pula dengan budaya membaca. Ada keluarga yang memiliki banyak buku di rumah dan menjadikan membaca sebagai kebiasaan sehari-hari. Ada juga keluarga yang tidak memiliki akses yang sama terhadap bahan bacaan. Perbedaan-perbedaan kecil seperti ini sering luput dari perhatian. Namun, dalam jangka panjang, pengaruhnya bisa sangat besar terhadap perkembangan akademik maupun sosial siswa.

Mewujudkan Pendidikan yang Benar-Benar Setara

Membicarakan ketimpangan pendidikan bukan berarti mengabaikan pentingnya kerja keras. Usaha tetap memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan keberhasilan seseorang. Namun, kerja keras saja tidak selalu cukup ketika titik awal setiap orang berbeda.

Karena itu, pemerataan pendidikan tidak bisa berhenti pada penyediaan bangku sekolah semata. Yang juga perlu dipikirkan adalah bagaimana setiap anak memperoleh kualitas pendidikan yang layak, terlepas dari kondisi ekonomi keluarga atau tempat tinggal mereka.

Pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kualitas guru, akses teknologi yang lebih merata, bantuan bagi siswa dari keluarga kurang mampu, serta dukungan terhadap sekolah-sekolah di daerah tertinggal merupakan beberapa langkah yang perlu terus diperkuat.

Yang tidak kalah penting adalah mengubah cara pandang kita terhadap keberhasilan pendidikan. Tidak semua siswa menghadapi tantangan yang sama. Karena itu, melihat prestasi hanya dari hasil akhir sering kali membuat kita mengabaikan perjuangan yang berbeda-beda di baliknya.

Pada akhirnya, pendidikan seharusnya menjadi alat untuk memperluas kesempatan hidup, bukan sekadar mencerminkan siapa yang sejak awal memiliki lebih banyak keuntungan.

Jika pendidikan benar-benar merupakan hak, maka setiap anak seharusnya memiliki peluang yang sama untuk berkembang dan meraih masa depan yang mereka impikan. Sebab selama latar belakang keluarga masih sangat menentukan peluang seseorang untuk berhasil, pendidikan akan terus terasa seperti privilege bagi sebagian orang, meskipun secara hukum ia disebut sebagai hak bagi semua.