Kapolri Minta Seluruh Polda Sweeping Jika Ada Pengerahan Massa ke TPS

Kapolri Jenderal Tito Karnavian (Foto: Wahyu Putro/Antara)

Rencana Tamasya Al Maidah untuk mengawasi TPS-TPS di Jakarta ditolak kepolisian karena dikhawatirkan intimidatif. Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga meminta agar seluruh Polda melakukan sweeping jika ada pengerahan massa yang berbau politis.

"Seluruh kapolda saya perintahkan kalau ada pengerahan massa untuk tujuan politik maka saya perintahkan ke mereka untuk mengecek, melakukan pemeriksaan tujuannya apa, termasuk pemeriksaan senjata tajam dan lain-lain," ujar Tito di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (17/4).

Tito juga meminta kepada para kapolda di Jawa dan beberapa Polda di Sumatera untuk mengeluarkan maklumat yang sama dengan yang telah dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat dan Polda Banten. Maklumat tersebut berisi larangan pengerahan massa ke TPS-TPS di Jakarta saat pemungutan suara.

"Saya sudah perintahkan seluruh kapolda di Jawa dan beberapa polda di Sumatera untuk mengeluarkan maklumat yang sama menggunakan kewenangan diskresi kepolisian yang diatur dan dilindungi UU untuk menentukan dan menilai secara subjektif demi kepentingan publik," urainya.

Baca juga: Maklumat 3 Polda Larang Tamasya Al-Maidah

Tito mengaku sudah berkomunikasi dengan panitia Tamasya Al Maidah. Mereka mengaku akan mengawasi setiap TPS dan mencatat setiap kecurangan yang terjadi. Namun menurut Tito, panitia Tamasya Al Maidah tidak berencana mengawasi semua TPS di Jakarta yang berjumlah 13.000.

"Kalau ada yang mengatakan 1,3 juta, mereka mengatakan tidak begitu, tidak semua TPS juga. Hanya TPS tertentu yang potensial ada kecurangan," katanya.

Namun Tito menegaskan, seluruh TPS akan diawasi Bawaslu, para saksi, anggota TNI-Polri, Linmas Pemda hingga masyrakat setempat. Sehingga menurutnya, akan terasa intimidatif jika ada pengerahan massa di setiap TPS.

"Karena kita menjamin kebebasan dan kerahasiaan sebagai hak politik jadi tidak boleh intimidasi," tuturnya.