Mengukur Efektifitas SPMB untuk Calon Siswa

Dokumentasi Pribadi: SDN Poto, Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa saat menggelar upacara bendera.

Dahulu, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi kerap menjadi persoalan bagi calon siswa. Mereka yang berharap bisa bersekolah di tempat yang diinginkan kadang terpaksa mengurungkan niatnya. Padahal kenyamanan belajar diawali dengan keleluasaan memilih tempat yang nyaman bagi mereka.

Tidak jarang dalam beberapa situasi, bahkan ada yang rela untuk berpindah Kartu Keluarga. Biasanya si anak dititipkan dalam Kartu Keluarga sanak saudara yang berdomisili di sekitar wilayah sekolah yang dituju. Cara ini bukan lagi rahasia untuk mengakali regulasi Pemerintah tentang zonasi.

Zonasi ini memang menjadi keluhan masyarakat, sekaligus kelemahan sistem kala itu. Sehingga masa ini, Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dimunculkan sebagai perbaikan. Dalam hal ini zonasi tetap diadakan. Karena, pada dasarnya zonasi memiliki rasionalitas yang mesti bisa diterima. Misalnya mengurangi tanggungan biaya oleh orang tua, mengurangi kesenjangan antar sekolah, dan efisiensi sumber daya yang digunakan oleh sekolah.

SPMB berupaya meminimalisir kelemahan dari ketentuan sebelumnya dengan mengan menambahkan 3 jalur lainnya. Penerimaan murid baru juga dapat dilakukan dengan Jalur Prestasi, Jalur Afirmasi, dan Jalur Mutasi. Harus dimengerti bahwa berpindah, atau memilih sekolah juga mesti mempertimbangkan urgensi menuju sekolah yang dimaksud.

Jalur Afirmasi diperuntukkan bagi siswa dari keluarga kurang mampu dan penyandang disabilitas. Ini adalah langkah strategi untuk memberi kesempatan yang setara. Jalur Prestasi memberi kesempatan bagi anak berbakat untuk masuk ke sekolah unggulan. Ini penting untuk mendukung mereka yang memiliki kelebihan akademik maupun non-akademik. Jalur mutasi diperuntukkan bagi anak yang orang tuanya pindah tugas. Ini adalah solusi bagi keluarga yang sering berpindah tempat.

Satu di antara tantangan utama dalam penerapan SPMB adalah keterbatasan sarana pendidikan di beberapa daerah. Tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang sama. Akibatnya, ada sekolah yang lebih diminati dibandingkan yang lain. Hal ini berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam distribusi siswa.

Selain itu, sistem berbasis teknologi dalam penerimaan siswa juga masih perlu diperbaiki. Beberapa orang tua mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran online. Tidak semua wilayah memiliki akses internet yang baik. Pemerintah perlu mencari solusi agar semua calon siswa dapat mendaftar dengan lancar.

Sebagian orang tua juga masih belum memahami sistem ini secara menyeluruh. Sosialisasi perlu diperkuat agar semua pihak memahami aturan dengan baik. Dengan pemahaman yang jelas, penerapan sistem ini bisa berjalan lebih lancar. Upaya ini akan membantu mengurangi potensi kesalahpahaman dan keluhan di masyarakat.

Namun, pemerataan sekolah tetap menjadi tantangan besar. Beberapa sekolah memiliki daya tampung yang terbatas, sehingga persaingan semakin ketat. Oleh karena itu, pengawasan ketat dan evaluasi berkala sangat diperlukan. Dengan cara ini, sistem ini bisa terus diperbaiki.

Meskipun masih ada tantangan, SPMB tetap merupakan langkah besar dalam dunia pendidikan. Dengan sistem ini, setiap anak memiliki kesempatan yang lebih adil untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Prinsip inklusivitas, transparansi, dan keadilan semakin diperkuat.

Kementerian juga secara tegas menyatakan akan terus mengupayakan perbaikan pada setiap kelemahan penyelenggaraan pendidikan Indonesia. Pemerintah secara berkelanjutan akan mendengarkan aspirasi segala pihak sebagaimana yang dilakukan pada uji publik SPMB ini. Tentunya, langkah tersebut akan berjalan lancar jika masyarakat lebih arif dalam menterjemahkan kebijakan.

Sebagai guru, saya melihat bahwa sistem ini terus berkembang ke arah yang lebih baik. Perubahan yang dilakukan menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas. Kita semua memiliki peran dalam mendukung kebijakan ini agar semakin efektif.

Idealnya, setiap sekolah harus memiliki kemampuan secara infrastruktur dan suprastruktur yang sama dalam mendukung pembelajaran. Dengan demikian setiap sekolah bisa menjadi idola di mata anak dan orang tua. Sehingga, tidak ada ruang kesenjangan yang dikhawatirkan. Kita juga tidak perlu memindahkan anak ke dalam kartu keluarga yang berbeda.

Tapi harapan itu butuh proses yang panjang. Ada keharusan dalam menyatukan persepsi, kewajiban dalam mengupayakan anggaran. Ada pula keharusan peningkatan kompetensi pengajar, hingga keperluan pendistribusian media penunjang pembelajaran. Setiap kewajiban itu memerlukan waktunya masing-masing. Sehingga, SPMB saat ini adalah rekayasa menyiasati situasi yang terjadi, agar tetap mempertahankan asas keadilan.