Masih Fokus Rapikan Data, BGN Belum Bahas Anggaran MBG untuk 2026

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono didampingi Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dan Trenggono memberikan keterangan pers terkait perkembangan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kantor Badan Gizi Nasional, Jakarta, Senin (27/7/2026). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan pemerintah belum membahas alokasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk tahun 2026. Saat ini, BGN masih berfokus merapikan data pelaksanaan program yang telah berjalan.

"Untuk terkait anggaran, belum kami bahas. Kami lagi sisir semua," kata Sudaryono dalam konferensi pers di kantor BGN, Senin (27/7).

Menurut Sudaryono, proses penyisiran dilakukan untuk memastikan seluruh data program akurat. BGN tengah memverifikasi lokasi setiap dapur MBG, titik geotagging, sekolah yang dilayani, serta jumlah penerima manfaat di setiap wilayah.

Ia menjelaskan, pendataan tersebut mencakup jumlah dapur yang beroperasi, sekolah yang dilayani, jumlah siswa penerima manfaat, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita yang belum bersekolah.

"Sehingga kita bisa punya exact number, dapurnya berapa, jumlah sekolah yang dilayani berapa, jumlah siswa yang dilayani berapa, ibu hamil berapa, ibu menyusui berapa, dan balita yang belum sekolah berapa. Itu harus clear, dan akan kami umumkan," ujarnya.

Selain pendataan, BGN juga memprioritaskan pengawasan terhadap pelaksanaan program yang sudah berjalan. Sudaryono mengatakan pihaknya ingin memastikan tidak ada pelanggaran serta menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran MBG.

Petugas menata menu makanan yang akan didistribusikan pada program makan bergizi gratis di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Gagaksipat, Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah, Senin (6/1/2025). Foto: Aloysius Jarot Nugroho/ANTARA FOTO

Ia menyebut saat ini terdapat 27.469 dapur SPPG yang sedang diverifikasi. Hal ini bertujuan agar seluruh lokasi layanan dan penerima manfaat terdokumentasi dengan jelas.

"Yang sekarang ini ada 27.469 dapur ini harus transparan melayani di mana, dan itu clear semua dulu. Baru nanti kami akan memberikan jaminan kepada 3T, kepada mitra yang sudah membangun, dan kepada perusahaan-perusahaan lain. Doakan kami bisa segera menyelesaikan ini," ujarnya.

Sudaryono juga menjelaskan BGN telah melakukan penertiban internal dengan memberikan sanksi terhadap pegawai maupun mitra yang melakukan pelanggaran. Per 27 Juli 2026, BGN memberhentikan 261 pegawai non-ASN yang terdiri dari 224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli.

BGN juga tengah memproses hukuman disiplin terhadap 9 ASN dan PPPK yang diduga melakukan pelanggaran berat dan berpotensi pemecatan. Sementara itu, 39 pegawai dengan hukuman disiplin ringan lainnya dijatuhi sanksi ringan berupa mutasi, demosi, dan sanksi administratif.

BGN juga menyuspensi permanen 833 dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena terbukti melakukan pelanggaran. Rinciannya meliputi 98 dapur berada di Wilayah I (Sumatera), 311 dapur di Wilayah II (Jawa dan Madura), serta 424 dapur di Wilayah III (Kalimantan, Sulawesi, Maluku, NTB, NTT, Papua)

Sudaryono menegaskan, berbeda dengan kebijakan sebelumnya, dapur yang disuspensi kali ini tidak lagi menerima pembayaran dari pemerintah.

"Dapur yang di-suspend secara permanen ini bukan seperti yang lalu. Dulu di-suspend tetapi tetap dibayar. Kalau sekarang sudah di-suspend, tutup, tidak dibayar. Ini betul-betul di-suspend karena pelanggaran," tegasnya.